Home Blog Page 1032

Personel Korem 162/WB Terima Sosialisasi Perencanaan Keuangan dan Investasi Pasar Modal dari OJK

By
ekbisntb.com
-
0
POSE BERSAMA - Jajaran Korem 162/WB, narasumber dari OJK dan Bursa Efek Indonesia serta peserta pose bersama usai sosialisasi perencanaan keuangan dan investasi pasar modal, Kamis 25 April 2024. (Ekbis NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Ratusan personel Korem 162/Wira Bhakti (WB) mengikuti sosialiasi perencanaan keuangan dan investasi pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di gedung Sudirman Makorem jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Pagutan Kota Mataram, Kamis 25 April 2024.

Acara sosialisasi yang dipimpin Kepala Staf Korem 162/WB Kolonel Inf Susanto Lastua Manurung, S.I.P., dihadiri para Kasi, Deputi Direktur Pengembangan Informasi Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Gustaf A.M. Rajagukguk, Direktur Pengembang PT. BEI Jeffry Efendi, Kepala OJK Provinsi NTB Ricco Rinaldi bersama anggota, para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS serta Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 162/WB.

Komandan Korem 162/WB Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., dalam sambutannya yang disampaikan Kasrem 162/WB menyampaikan sosialisasi ini sangat penting, terutama dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga.

Investasi keuangan, menurutnya, merupakan sebuah langkah yang cerdas dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri maupun keluarga, sehingga penggunaan keuangan akan lebih terarah dan bermanfaat.

Berdasarkan laporan OJK, sejak tahun 2003 banyak pengaduan kasus kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh debt collector terkait dengan penagihan pinjaman online (pinjol), sehingga pihak OJK sendiri melakukan pemblokiran ribuan entitas keuangan dan pinjol ilegal yang disebabkan oleh candunya judi online di Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Jenderal bintang satu itu juga mengingatkan seluruh prajurit, PNS dan ibu-ibu Persit KCK untuk menjaga integritas dan disiplin diri dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, terutama berkaitan dengan penggunaan keuangan keluarga agar tidak terjerumus dalam praktik keuangan yang tidak sehat.

“Ingat kepercayaan masyarakat kepada TNI harus dijaga dengan bersungguh-sungguh dan mampu menjadi teladan dan contoh yang baik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan,” pungkasnya.

Sementara Direktur Pengembang PT. Bursa Efek Indonesia Jeffry Efendi dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu wujud keberadaannya untuk terus menumbuhkan pasar modal di Indonesia khususnya di Bursa Efek Indonesia yang saat ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah.

Dikatannya, masyarakat Indonesia sudah waktunya menjadi investor di dalam negeri sendiri dengan mengikuti perkembangan pasar modal sehingga dapat melihat potensi yang besar yang dapat diperoleh.

Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis pembukaan rekening investasi oleh Direktur Pengembang PT. Bursa Efek Indonesia Jeffry Efendi kepada perwakilan prajurit, penyerahan cinderamata dan sosialisasi perencanaan keuangan dan investasi pasar modal yang disertai dengan penjelasan cara pembukaan investasi. (r)

Harga Gula Pasir Masih Naik, Permintaan Konsumen di Pasar Turun

By
ekbisntb.com
-
0
Pedagang di Pasar Mandalika mengaku pembeli gula pasir menurun karena harga komoditas ini masih belum normal sejak puasa kemarin (Ekbis NTB/glo)

Mataram (Ekbis NTB) – Harga sejumlah bahan pokok beberapa minggu terakhir mulai terjadi kenaikan. Selain harga bawang merah, cabai dan beberapa jenis kacang-kacangan, harga gula pasir juga masih tinggi. Dari pantauan Ekbis NTB pada Kamis 25 April 2024, harga gula pasir di Pasar Mandalika masih di harga Rp 18.000 – 19.500 per kilogram.

Karti, salah seorang penjual bahan pokok di Pasar Mandalika Kota Mataram mengaku kenaikan harga gula pasir dimulai sebelum lebaran. Hingga saat ini, harga tersebut belum kembali normal.

“Sudah kita dapat protes dari sana. Mahal katanya, ndak jadi dia beli,” ujar Karti. Ia juga mengatakan sejak harga gula naik, jumlah permintaan konsumen di lapaknya berkurang. “Ya menurun, ndak jadi dia beli,” ujarnya.

Sakiah, salah seorang pedagang gula lainnya mengatakan bahwa kenaikan harga gula pasir terjadi mulai pertengahan puasa. “Sudah naik mulai puasa itu,” terang Sakiah.

Juru pungut retribusi bulanan di Pasar Mandalika Devi Ariliana mengatakan, kenaikan harga gula disebabkan oleh stok gula lokal dari Dompu belum melakukan panen raya. Sehingga, gula yang beredar di pasar tersebut berasal dari Jawa. “Memang dari Tambora, belum masa panen. Yang datang cuma gula dari Jawa,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa gula lokal Dompu stoknya berkurang, namun sekarang kabarnya sudah mulai melakukan produksi kembali.

Devi sendiri merespons kenaikan harga gula dengan mengurangi konsumsi gula di rumahnya. Ia mengatakan bahwa jika gula dipaksa harus dijual dengan harga murah, maka petani akan merugi,” Sekarang kalau mau protes (harga naik-red) petani juga kasian, jadi ya tak apa-apa menurut saya,” ucapnya.

Para penjual gula dan pembeli pun berharap harga yang tinggi ini bisa segera kembali normal. “Ya harapan kita supaya tetap lancar, harganya kembali normal,” ujar Karti. (glo)

Astindo NTB Tolak Wacana Penarikan Iuran Wisatawan dari Tiket Penerbangan Diberlakukan

By
ekbisntb.com
-
0
Penarikan Iuran Wisatawan Tiket Penerbangan (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Asosiasi Travel Indonesia (Astindo) NTB menilai wacana pemerintah untuk menarik iuran dari tiket penerbangan kurang tepat. Pasalnya, hal ini akan memberikan dampak bagi pariwisata diseluruh wilayah, termasuk NTB.
Apalagi, NTB sekarang ini tengah berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan untuk berkunjung. Ketua Astindo NTB Sahlan M Saleh menegaskan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan harus dilakukan dari pengenaan tambahan biaya penerbangan. Sebab tidak semua penumpang pesawat merupakan wisatawan.
“Bisa saja Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang, investor dan sebagainya yang menggunakan transportasi udara itu. Karena itu, kami menyatakan tidak tepat mengambil sikap seperti itu oleh pemerintah. Tidak diberlakukan untuk penumpang iuran untuk pariwisata itu pada penumpang yang bukan wisatawan,” tegas Sahlan M Saleh, Kamis 25 April 2024.
Apalagi saat ini saja harga tiket sudah terbilang tinggi baik untuk keluar daerah dibandingkan keluar negeri. Sehingga banyak orang-orang memilih berlibur keluar negeri. Kemudian ditambah dengan wacana dari pemerintah terkait penarikan iuran pesawat. Jika nantinya akan benar-benar diterapkan, maka dampaknya yang paling dirasakan semakin berkurangnya orang atau wisatawan untuk bepergian maupun berlibur.
“Melemahnya minat orang berwisata karena komponennya semakin tinggi, belum harga tiket tinggi. Apalagi kita menjadi tuan rumah MotoGP 2024,” ucapnya.
NTB akan ada beberapa event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan. Tentunya dengan harapan bisa menarik orang luar NTB untuk datang menonton gelaran event yang ada, salah satunya event MotoGP 2024 yang menjadi event internasional ditunggu-tunggu masyarakat.
“Jangan sampai dengan berlakukan penarikan iuran penerbangan itu jadi citra buruk cara kita mencari pendapatan dari sektor pariwisata. Masih ada destinasi kita, ada Gili Trawangan, Mandalika , kalau mau nariknya langsung di destinasi wisatanya,” imbuhnya.
Destinasi wisata dapat dimanfaatkan untuk menarik PAD. Dengan begitu, menurutnya wisatawan juga tak keberatan.
“Jangan dicampur adukan semuanya,” katanya.
Sebagai informasi rencana pemerintah menarik tarif wisatawan dari komponen penerbangan tengah menjadi perbincangan. Apalagi beredar surat undangan rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan pada Rabu 24 April 2024. Dalam surat tersebut, agenda yang dilaksanakan dalam rapat. Yakni pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.
“Astindo secara khusus sudah membahas secara nasional tentang hal ini. Alhamdulillah Keputusan melalui DPP, DPP akan bersurat langsung ke pusat untuk menyampaikan ke pikiran-pikiran kami,” demikian Sahlan.(bul)

PHRI : Perjuangkan “Service Change” Karyawan Hotel dan Restoran di Lombok Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Raja Hotel Kuta Mandalika (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fatahillah menaruh perhatian terhadap kesejahteraan karyawan hotel dan restoran di Lombok Tengah. Hal inilah yang akan diperjuangkannya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada tamu.
Lalu Fatahillah terpilih menjadi Ketua PHRI Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana disampaikan di Mataram, Kamis 25 April 2024, banyak masukan yang masuk kepadanya terkait service change keryawan hotel dan restoran yang tidak diberikan. Karena hotel dan restoran tidak memasukkannya dalam komponen kegiatan usaha yang dilaksanakan.
“Di Lombok Tengah itu, isunya adalah terkait dengan servis cas ke pegawai hotel. Ownernya banyak dari luar, mereka itu rata-rata tidak masukkan servis cas yang seharusnya diberikan kepada pegawai. Inilah yang diharapkan dari PHRI sekarang,” ungkapnya.
Padahal service charge bagi karyawan ini sangat diperlukan, sebagai salah satu komponen pendapatan tambahan karyawan hotel dan restoran dalam hal kesejahteraan. Bahkan rata-rata karyawan hotel dan restoran, terutama restoran menurutnya tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya dari komponen tersebut.
“Biasanya kalau di Mataram, baik itu restoran atau hotel 10 persen dari omsetnya untuk service charge pegawai. Jadi kalau kita lihat dari struk, itu 21 persen pengenaannya, jadi 11 persen untuk pajak dan 10 persen untuk cas. Itu dikasi ke karyawannya,” papar Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB ini.
Hal serupa juga diberlakukan di Senggigi Lombok Barat, hanya saja di Kabupaten Lombok Tengah yang belum menerapkan service charge dimaksud. Hal itulah yang menurutnya mempengaruhi layanan kepada tamu, bahkan banyak orang lokal yang memilih bekerja di hotel dan restoran di luar Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga hotel di Lombok Tengah merasakan dampak krisis tenaga kerja.
“Iya, banyak yang komplain, nggak ramah lah stafnya. Ya bagaimana orang tidak diperhatikan kesejahteraan pegawainya sama owner-ownernya, restoran terutama. Karena yang didapatkan hanya gaji,” katanya.
Untuk itu, PHRI Lombok Tengah saat ini mengupayakan agar service charge itu bisa diberlakukan oleh seluruh hotel dan restoran di Lombok Tengah. Salah satu upayanya adalah mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan surat edaran terkait dengan service charge bagi karyawan. Sebagaimana amanat peraturan Menteri ketenagakerja nomer 7 tahun 2016 tentang uang service pada usaha hotel dan restoran.
“Kita akan perjuuangkan, minimal ada surat edaran, ini kan menengak peraturan Menteri ketenagakerjaan. Barang wajib ini sebenarnya, karena ini akan mempengaruhi layanan di Lombok Tengah. Apalagi kita sedang bersiap melaksanakan event MotoGP 2024,” jelasnya.
Saat ini jumlah hotel yang sudah terdaftar di PHRI Lombok Tengah sekitar 26 hotel dan 11 restoran. PHRI akan melakukan validasi kembali jumlah hotel dan restoan ini.(bul)

Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Mulai Naik, Ini Penyebabnya

By
ekbisntb.com
-
0
NAIK- Karti, penjual minyak goreng di Pasar Mandalika Kota Mataram mengaku harga minyak curah kini mulai naik karena adanya pembatasan pasokan oleh agen (Ekbis NTB/glo)

Mataram (Ekbis NTB) – Harga minyak goreng curah akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Harga minyak goreng curah mencapai Rp5.000 seperempat liter dan Rp26.000 untuk 1,5 liter. Dari pantauan Ekbis NTB di Pasar Mandalika pada Kamis 25 April 2024, kelangkaan dan kenaikan harga minyak curah rata-rata dirasakan oleh pedagang eceran.

Salah seorang penjual minyak goreng eceran di Pasar Mandalika, Aen mengatakan bahwa ia menaikkan harga minyak curah karena modal yang dikeluarkan juga besar. Karti, pedagang minyak goreng lainnya mengatakan bahwa ia menjual minyak curah seharga Rp 18.000 per liter.

“Harga ini sama dengan harga minyak goreng kemasan dengan merk minyak kita. Minyak kita dijual dengan harga Rp 18.00 per liter,” tutur Karti.

Karti mengatakan bahwa minyak goreng kemasan juga mengalami kelangkaan. “Langka sudah minyak, semua sudah ndak ada stoknya lagi. Semua pokoknya naik, semua barang naik, kita jadi pusing,” tuturnya kepada Ekbis NTB.

Juru pungut retribusi bulanan di Pasar Mandalika Devi Ariliana mengatakan, kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh para agen yang dibatasi jatah pengambilan minyak dari distributor. “Kemarin dari DKP Kota ditanya, agen ini dijatah,” tuturnya.

Pembatasan pembelian minyak ini yang kemudian menyebabkan harga minyak mahal dan mengalami kelangkaan. “Katanya tak dikasih setiap hari. Dua hari sekali atau tiga hari sekali ambilnya. Makanya naik minyak eceran,” sambungnya.

Untuk alasan pembatasan minyak eceran belum diketahui lebih jauh. Namun, dari penjelasan dan keluhan dari para pedagang di Pasar Mandalika, minyak curah makin sulit dan mahal. (glo)

Pemprov NTB Tak Bisa Membendung Menjamurnya Ritel Modern

By
ekbisntb.com
-
0
Retail Modern (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Dalam beberapa waktu terakhir, pembangunan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart semakin marak. Bahkan setiap desa ritel modern ini dengan mudah bisa ditemukan.

Adanya UU Cipta Kerja ditengari menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan retail modern ini semakin menjamur. Pun dengan hadirnya OSS RBA atau sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang semakin memudahkan system perizinan.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Wahyu Hidayat, S.STP.,MAP mengaku, pihaknya tidak bisa membendung perkembangan retail modern di NTB

Sesuai dengan UU Cipta Kerja, para pemilik retail ini diberikan kemudahan untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Tentu hal ini berdampak pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) daerah, sehingga pemerintah provinsi mengambil langkah untuk membentuk kerjasama antara usaha besar dengan UMKM.

“Di tahun 2024 ini, Pemerintah pusat (BKPM RI) mendorong tumbuh dan meningkatnya investasi sektor non tambang, khususnya UMKM, masing-masing usaha besar bekerja sama dengan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan usaha besar tersebut, tidak mencari dari luar,” katanya Kamis 25 April 2024.

Adapun Wahyu mengaku bahwa pihaknya terus bergerak dalam membantu melakukan pembinaan kepada UMKM dan meminta retail modern untuk juga membantu menjual produk UMKM lokal.

“Pemerintah Provinsi NTB sendiri terus bergerak dengan melakukan pembinaan dan pemberian stimulan bagi UMKM yang ada di NTB untuk terus berkembang dan mandiri. Pemprov juga melalui dinas perdagangan membangun kerja sama antara retail modern dan UMKM. Dalam hal ini, retail modern harus menyediakan space/ruang di tokonya bagi produk-produk lokal sebagai upaya menumbuhkembangkan produk lokal,” lanjutnya.

Kemudian, di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah telah membentuk suatu kebijakan yang mengatur jarak antara pembangunan retail modern harus disesuaikan, misalnya jarak antara lokasi pembangunan retail modern tidak boleh terlalu dekat dengan pasar.

Disisi lain, Wahyu juga mengatakan, seharusnya retail modern ini jangan dianggap sebagai pembunuh UMKM, tetapi dijadikan sebagai mitra sehingga sangat bisa membantu mengembangkan UMKM. (era)

NTB Resmi jadi Anggota CoST

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim (tengah) bersama Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu. Moh. Faozal (kiri) dan Mr. Hamish Goldie Scot dari CoST melaunching sekaligus membuka Training CoST NTB setelah NTB resmi bergabung menjadi anggota CoST. (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Provinsi NTB resmi menjadi anggota the Infrastructure Transparency Initiative (CoST). Launching dilakukan Selasa 24 April 2024 oleh Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim. Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, H. Lalu. Moh, Faozal, perwakilan dari sekretariat CoST, Mr. Hamish Goldie Scot. Dan dihadiri seluruh stakeholder perhubungan dan yang terkait.

Launching dirangkai dengan dengan pelatihan terkait fitur CoST, manfaat, tantangan, dan tanggungjawab, demonstrasi portal INTRAS, deskripsi ITI, dan penggunaan praktis alat diagnostic ACTS.

Ketua Forum LLAJ Provinsi NTB, yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal dalam laporannya menyampaikan, NTB saat ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bergabung dengan CoST.

Menurutnya, saat ini angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Disejumlah titik fasilitas dan infrastruktur jalan misalnya, tidak dinampikkan masih banyak masalah. Karena itulah, kerjasama antara Balai Jalan Nasional, Dinas PUPR bekerjasama dengan CoST untuk membangun infrastruktur yang ramah dengan memperhatikan sisi – sisi keselamatan pengguna.

“Perhubungan tidak pada konteks membangun fasilitas jalan raya misalnya, ada Balai Jalan, ada PUPR dari provinsi dan kabupaten. Nah untuk pemanfaatan fasilitas itu, harus memperhatikan utilitas keselamatannya. Ini CoST juga yang akan membantu mengerjakan sehingga seluruh aspek terpenuhi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Lalu Faozal menegaskan, selama ini persoalan persoalan kecelakaan di jalan raya bukan karena dilakukan pembangunan infrastruktur secara tidak transparan dan tidak berkualitas. Tetapi, seringkali perencanaan di infrastruktur jalan tidak disesuaikan dengan kebutuhan.

“Misalnya bangun jalan, padahal jalan itu harusnya dilengkapi dengan penunjang keselamatannya. Tiba – tiba tikungannya melebihi. Karena itu, output kerjasama dengan CoST ini nantinya, pembangunan infrastruktur perhubungan, sekaligus disitu dibangun fasilitas keselamatan,” jelas Faozal.

Sementara itu, Lalu Sahabudin, Strategi Advisor CoST di Indonesia bersama perwakilan dari sekretariat CoST, Mr. Hamish Goldie Scot disampaikan, CoST adalah salah satu inisiatif global terkemuka yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas infrastruktur publik. CoST bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengungkapan, validasi, dan interpretasi data dari proyek infrastruktur.

Hal ini membantu memberikan informasi dan memberdayakan masyarakat serta memungkinkan mereka meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan.

CoST bekerja secara global dengan anggota yang tersebar di empat benua. Selain bekerja dengan anggota CoST di tingkat nasional dan daerah, CoST bekerja secara internasional dengan berbagai mitra untuk berbagi dan mempromosikan pengalaman dan pengetahuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pembangunan.

Pendekatan CoST difikuskan pada empat fitur inti. Diantaranya, usaha multistakeholder, keterbukaan data, assurance dan akuntabilitas social. CoST membantu para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan investasi infrastruktur berjalan dengan baik.

Untuk menjadi anggota CoST, daerah yang mengajukan diri menjadi anggota. Menjadi anggota CoST menurutnya harus dibangun komitmen terkait infsrtuktur, penguatan akuntbilitas public, keterbukaan terkait data-data infrastruktur. Keberadaan CoST ini , untuk mendampingi mitra dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang transparan dan berkualitas.

“Nantinya, semua paket infrstruktur misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas jalan harus disampaikan ke publik. Seluruh data yang secara legal dari negara yang boleh diberikan kepada masyarakat, harus disampaikan kepada public. Dengan CoST ini sehingga diwujudkan pembangunan yang berkualitas dan transparan,” ujarnya.

Saat ini CoST ada di 19 negara, keanggotaan NTB masuk sebagai yang ke 20 di dunia mewakili Indonesia. Setelah bergabungnya NTB, CoST menurutnya akan mendukung penguatan multistakeholder terkait lalu lintas angkutan jalan.
Sementara itu, Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim menyampaikan, hadirnya CoST ini di Indonesia untuk membantu pengembangan perencanaan infrastruktur di daerah.

“Kita sedang merencanakan pengembangan infrrastruktur di daerah yang lebih baik lagi, terutama infrstruktur berkelanjutan yang ada di dalam RPJM nasional. Kita di NTB ini sangat butuh pendampingan-pendampingan itu,” ujarnya.

Sehingga kerjasama CoST yang diimplementasikan dalam bentuk kajian-kajian bersama untuk pengembangan infrasruktur akan terus diberikan. Dan kita berterimakasih dan komitmen untuk dukungan. Apa yang menjadi arahan – arahan (CoST) akan kita laksanakan,” demikian Ibnu Salim.(bul)

Kadin dan Gapensi NTB Minta Investor Tak Seperti “Jailangkung”

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : H. Agus Mulyadi dan H. Hasmudin (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Provinsi NTB meminta kepada investor yang akan berinvestasi di daerah ini, baik swasta maupun pemerintah untuk melakukan koordinasi, dan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal.

Sebagaimana diharapkan, investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi.

Ketua Gapensi Provinsi NTB, H. Agus Mulyadi bersama Wakil Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Hasmudin di Sekretariat Gapensi NTB, Kamis (25/4/2024) mengingatkan, agar investor tidak seperti jailangkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar.

“Tiba-tiba berinvestasi, tiba-tiba mengerjakan proyek, dan tiba-tiba sudah selesai. Jangan seperti jailangkung,” ujarnya.

Hal ini dimaksudkan, agar keberadaan-keberadaan investor ini dapat mengakomodir pengusaha lokal dalam pelaksanaan kegiatan investasinya. Misalnya untuk pelaksanaan proyek fisik, baik proyek swasta maupun pemerintah, seyogyanya SDM lokal juga harus dilibatkan berperan.

Selama ini tidak jarang investasi besar yang masuk, minim kebermanfaatannya dirasakan oleh orang lokal. Sebut saja salah satu proyek besar, pembangunan KEK Mandalika. Pelaksanaan investasinya hampir sama sekali tidak melibatkan kontraktor lokal.

“Tidak ada kontraktor kita yang masuk di sana (KEK Mandalika),” jelas Agus Mulyadi.

Selain proyek Mandalika, proyek-proyek besar strategis seperti pembangunan bendungan di Provinsi NTB juga dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor luar, terutamanya kontraktor BUMN. Padahal, menurut H. Agus, untuk proyek-proyek yang nilainya Rp100 miliar kebawah, harusnya dilaksanakan oleh kontarktor dalam daerah.

“Kalau yang besar-besar, silahkanlah dikerjakan oleh kontraktor besar. itupun, semestinya kontraktor lokal bisa dilibatkan. Dengan skema kerjasama. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Perusahaan disini besar-besar, alat – alat sudah punya, dan financialnya juga ada,” tambahnya.

Jangan sampai, investasi yang masuk dengan anggaran yang datang dari luar, anggaran pelaksanaannya juga kembali ke pusat. Nliai proyek, maupun gaji-gaji untuk pelaksana proyek larinya kepada pengusaha yang dilibatkan dari luar NTB.

“Jangan dananya datang dari barat (dana pusat/dari Jawa), kembalinya lagi ke barat. Karena itu, investor-investor ini harus berkoordinasi dengan pengusaha lokal dong. Mana sisi-sisi yang bisa dikerjasamakan. Selama pengusaha lokal kompetitif, bisa digandeng. Sehingga manfaat ekonominya itu bisa dirasakan di daerah,” tambahnya.

Karena itu, menurut H. Agus, perlu juga pemerintah daerah membuat regulasi yang mengharuskan dilakukan kerjasama antar investor dengan pengusaha lokal supaya dilibatkan. Setidaknya, ada payung hukum dalam bentuk Pergub, dan dikawal serta dilaksanakan. Barulah, daerah bisa mendapatkan manfaat ekonomi besar dari investasi yang dilaksanakan di daerah ini.

H. Hasmudin menambahkan, harapan baru pengusaha terhadap penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dengan Girban. Sebagai calon pemimpin bangsa yang berlatar belakang pengusaha, diharapkan keberpihakannya kepada pengusaha akan lebih detail.

Perlu menurut mantan Ketua INKINDO Provinsi NTB ini, agar pemerintah pusat membuat regulasi agar setiap investasi yang masuk ke suatu daerah, harus melibatkan pengusaha lokal dalam pelaksanaannya.

“Supaya jangan pengusaha lokal menjadi penonton pembangunan di daerahnya. Dengan membuat kebijakan kerjasama pengusaha besar dengan pengusaha lokal, maka pengusaha lokal juga bisa naik kelas (kapasitasnya meningkat),” ujarnya.

“Selama ini, keberadaan investor tidak berdampak langsung kepada pengusaha lokal dan peningkatan ekonomi daerah. ini juga yang harus diatur oleh daerah. Intinya, investasi yang masuk ini harusnya berkoordinasi dulu dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha di daerah. Libatkan pengusaha daerah. Jangan pas ada masalah, baru asosiasi pengusaha ditanyakan,” demikian H. Hasmudin.(bul)

Kadis Dikbud Tegaskan NTB Siap Ikuti Pameran Dunia Islam di Arab Saudi

By
ekbisntb.com
-
0
Ahmad Nuralam (Ekbis NTB/ham)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., berusaha mempersiapkan dengan maksimal keikutsertaan Provinsi NTB dalam mengikuti Pameran Dunia Islam 2025 di Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, ujarnya, pihaknya sudah mengutus Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam, SH., M.H., mengikuti rapat persiapan pelaksanaan di Riyadh Arab Saudi sebelum Ramadhan lalu.

“Agendanya kan Januari 2025. Kita berharap ada kerja sama antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu 24 April 2024.

Pemprov NTB, ujarnya, melalui Museum Negeri NTB akan mempersiapkan koleksi yang ada untuk dipamerkan saat Pameran Dunia Islam di Riyadh Arab Saudi. Pihaknya mengharapkan dengan keikutsertaan Museum Negeri NTB yang akan menampilkan koleksi terkait penyebaran Islam dan peninggalan yang bisa diketahui oleh para pengunjung di Pameran Dunia Islam nanti.

Sebelumnya, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam menyampaikan jika NTB, khususnya Museum Negeri NTB menerima undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyampaikan undangan kepada Museum Negeri NTB melalui Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri terkait Pameran Dunia Islam.

Menurutnya, nota diplomatik tersebut ditujukan kepada Museum Negeri NTB untuk berpartisipasi dalam edisi kedua Islamic Arts Biennale (IAB) yang akan diselenggarakan oleh Diriyah Biennale Foundation di Jeddah, Arab Saudi pada Januari hingga Mei 2025 mendatang.

“Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Plt. Direktur Timur Tengah, T.B.H Witjaksono Adji menyampaikan agar Museum Negeri NTB dapat berpartisipasi dalam Pameran Dunia Islam yang diselenggarakan pada musim haji tahun 2025,” terangnya.

IAB 2025 tersebut di antaranya akan mencakup pelaksanaan forum  Almadar yang akan mempertunjukkan seni Islami, termasuk pameran berbagai koleksi, pertunjukan ide dan collective learning dunia seni Islami.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah mengundang pihaknya untuk berpartisipasi dalam pameran internasional 2025.

Dalam hal ini, pihaknya telah siap dan bersedia mengikuti Islamic Arts Biannale edisi kedua di Arab Saudi.  “Kami sangat berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi. Kami sudah siap mengikuti pameran seni Islami di Arab Saudi,” terangnya.

Tterkait dengan persiapan, pihaknya sudah melakukan tahap seleksi materi pameran dan sedang menyusun naskah kuratorial berdasarkan garis besar tema yang telah disetujui kurator. Pihaknya juga  terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan dengan panitia penyelenggara. “Selanjutnya mengenai informasi kemajuan, kami akan melakukan komunikasi dengan pihak penyelenggara,” tambahnya.

Pihaknya juga berharap keterlibatan Museum Negeri NTB di pameran Internasional ini dapat menjadikan NTB lebih mendunia melalui sejarah dan kebudayaan. (ham)

56,15% Investor Ritel dalam Negeri Berusia 30 ke Bawah

By
ekbisntb.com
-
0
PENJELASAN - Verdi Ikhwan selaku Kepala Divisi Riset BEI ketika menjelaskan investor ritel dalam negeri didominasi perorangan berusia di bawah 30 tahun, di Roemah Langko pada Rabu, 24 April 2024 (Ekbis NTB/Glo)

Mataram (Ekbis NTB) – Dunia pasar modal beberapa tahun belakangan mulai digemari oleh kaum muda. Semakin meleknya teknologi yang didominasi oleh para anak muda menjadikan dunia pasar modal langkah baik untuk mengembangkan pengetahuan dan bahkan karir.

Menurut data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 56,15% investor ritel dalam negeri berusia di bawah 30 tahun. Angka ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu yang menginjak 58,39%.

Verdi Ikhwan selaku Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan bahwa kesadaran anak muda ini berpotensi mengembangkan pasar modal. “Jadi kalau saya bacanya ini kaya potensi gitu,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, para kaum muda ketika sudah memahami cara kerja pasar modal akan mulai menambah intensitas transaksi ketika mereka masuk ke dunia kerja. “Trus mereka masuk ke dunia kerja, uangnya mungkin sudah mulai banyak. Tentu kita berharap juga akan meningkat juga aktivitas transaksinya. Jadi ini bisa menjadi salah satu potensi kita,” jelasnya.

Bibit-bibit muda inilah yang kemudian menjadi harapan bagi daerah untuk mengembangkan pasar modal hingga BEI akan lebih dikenal di dunia internasional. Data ini juga diperkuat dengan 54,15% mayoritas para investor memiliki latar belakang pendidikan di kalangan Sekolah Menengah.

Perkembangan ini juga membantu BEI menyatarakan posisi dengan bursa efek lainnya yang lebih besar. (glo)

1...1,0311,0321,033...1,059Page 1,032 of 1,059