Friday, April 3, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog

Karnaval Budaya Jadi Simbol Kebersamaan Masyarakat Dompu

By
ekbisntb.com
-
0
Peserta ramai mengikuti karnaval budaya yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Dompu ke-211, Rabu (1/4) kemarin. karnaval itu sebagai symbol kebersamaan masyarakat Dompu.

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar kegiatan Karnaval Budaya dalam rangka Hari Jadi Dompu ke 211, Rabu (1/4) sore. Kegiatan karnaval yang mengambil titik awal di RTH Karijawa hingga Jalan Soekarno Hatta depan kantor Dinas Dukcapil Dompu ini, sempat diguyur hujan deras. Kendati demikian, karnaval itu sebagai simbol kebersamaan masyarakat Dompu.

Kegiatan ini diikut oleh peserta dari perwakilan perangkat daerah, kecamatan, sekolah, paguyuban dan kelompok masyarakat budaya yang ada di Kabupaten Dompu. Sebanyak 52 peserta yang terlibat dan mengenakan pakaian adat masing–masing. Ada yang hadir dengan pakaian adat Dompu, Sasak, Bali, Jawa, Minang, dan Flabomora NTT.

Namun derasnya hujan, hanya sebagian peserta yang sampai pada titik finis. Kendati demikian, peserta yang sudah mempersiapkan diri tetap tampil di tengah guyuran hujan dan menampilkan atraksi budayanya di hadapan Bupati Dompu, Kajari Dompu dan pimpinan perangkat daerah bersama pejabat lainnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Zaenal Afrodi, M.Si., menyampaikan karnaval budaya ini sebagai simbol kebersamaan masyarakat Dompu yang terdiri dari berbagai etnik budaya yang ada di Indonesia.

“Perayaan ini sebagai simbol kebersamaan semua etnik yang ada di Kabupaten Dompu. Tidak hanya mengusung budaya lokal Dompu, tetapi budaya–budaya etnik yang sudah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di Kabupaten Dompu,” ungkap Zaenal Afrodi.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas kebersamaan semua etnik budaya yang turut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval budaya. Kendati diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyelesaikan etape. “Situasi hari ini begitu hidmat, karena diiringi rintikan hujan, tapi tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyelesaikan etape,” katanya. (ula)

Pemkab Bima akan Terapkan WFH

By
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Bima akan Terapkan WFH
Sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bima usai mengikuti apel belum lama ini. Pemkab Bima akan menerapkan Work From Home (WFH) sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan segera menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mulai berlaku 1 April 2026. Kebijakan ini menekankan efisiensi anggaran dan penghematan operasional melalui penerapan kerja fleksibel, termasuk pola work from home (WFH).

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Kabupaten Bima, Suryadin mengatakan pemerintah daerah telah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang memuat sejumlah langkah yang harus ditindaklanjuti di tingkat daerah. “Kita baru saja menerima surat dari Menteri dalam Negeri terkait dengan beberapa langkah yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (1/4).

Ia menegaskan, tindak lanjut awal yang akan dilakukan Pemkab Bima adalah menerbitkan surat edaran Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan pemerintah daerah. “Surat Mendagri ini akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran Bupati,” katanya.

Surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur penyesuaian pola kerja ASN melalui kombinasi kerja dari kantor (work from office/WFO) dan kerja dari rumah (work from home/WFH). Dalam ketentuannya, WFH dilaksanakan satu hari kerja dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jumat, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik.

Selain pengaturan pola kerja, kebijakan ini juga menekankan pengurangan biaya operasional pemerintah daerah. Diantaranya, melalui pembatasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen. Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi maksimal 50 persen serta didorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Pemda juga diminta melakukan penghitungan riil terhadap potensi penghematan anggaran sebagai dampak dari perubahan budaya kerja tersebut. Penghematan yang dihasilkan diarahkan untuk membiayai program prioritas daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Unit pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, kebencanaan, ketertiban umum, serta administrasi kependudukan, tetap diwajibkan melaksanakan kerja dari kantor guna menjamin layanan tetap berjalan tanpa gangguan.

Kebijakan ini juga mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan daerah, termasuk pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), tanda tangan elektronik, dan layanan administrasi berbasis digital lainnya.

Pemerintah daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkala kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah pusat menargetkan tercapainya efisiensi penggunaan energi, pengurangan polusi akibat mobilitas ASN, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan hasil. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. (hir)

28 Dapur MBG Bima Dihentikan Sementara

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah siswa menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah 28 SPPG di Bima operasionalnya dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional, karena belum memiliki SLHS dan IPAL. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Sebanyak 28 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bima, dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini akibat belum memenuhi standar infrastruktur, terutama Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penghentian ini juga berdampak pada penyaluran dana bantuan pemerintah.

Penghentian tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam surat itu disebutkan, sejumlah dapur belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar dan/atau belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain penghentian operasional, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., juga mewajibkan seluruh kepala SPPG menyelesaikan kewajiban pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk periode operasional sebelum diterbitkannya surat penghentian.

“Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah Saudara/i menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III serta telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan selesai,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso, membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menyebut penghentian dilakukan karena masalah infrastruktur yang belum memenuhi standar. “Benar buk. Ada (kurang lebih) 25 dapur yang diberhentikan sementara karena masalah infrastruktur terutama Ipal,” ujarnya, Rabu (1/4).

Berdasarkan lampiran surat, 28 dapur MBG yang dihentikan sementara tersebut meliputi SPPG Bima Ambalawi Tolowata, SPPG Bima Bolo Kananga 2, SPPG Bima Bolo Tambe 2, SPPG Bima Donggo Rora, SPPG Bima Langgudu Laju, SPPG Bima Langgudu Rupe, SPPG Bima Madapangga Dena, SPPG Bima Monta Tangga, SPPG Bima Monta Tangga 2, SPPG Bima Palibelo Belo, SPPG Bima Palibelo Belo 2, SPPG Bima Palibelo Bre, SPPG Bima Palibelo Panda, SPPG Bima Palibelo Teke, SPPG Bima Sape Bugis 2, SPPG Bima Sape Naru, SPPG Bima Sape Parangina, SPPG Bima Sape Parangina 2, SPPG Bima Sape Sangia, SPPG Bima Sape Sangia 2, SPPG Bima Tambora Labuhan Kenanga, SPPG Bima Wera Tawali, SPPG Bima Woha Naru, SPPG Bima Woha Rabakodo, SPPG Bima Woha Talabiu, SPPG Bima Belo Lido, SPPG Bima Bolo Rada, dan SPPG Bima Woha Naru 2.

Sebagian besar dapur dihentikan karena belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), sementara beberapa lainnya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Penghentian operasional ini berlaku sejak tanggal surat diterbitkan. Operasional dapur baru dapat dibuka kembali setelah pengelola menyelesaikan perbaikan infrastruktur serta menyerahkan dokumen pendukung yang diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional. (hir)

RKPD Tahun 2027, Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas

By
ekbisntb.com
-
0
RKPD Tahun 2027, Perbaikan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Deddy Heriwibowo. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Penyelesaian infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027. Usulan khusus penanganan infrastruktur tersebut mencapai 465 berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah dan 1.231 usulan melalui program pokok-pokok pikiran DPRD.

“Jika kita kalkulasikan usulan infrastruktur kewilayahan mencapai 73 persen hasil Musrenbang dari tingkat desa. Sementara melalui Pokir sebanyak 43 persen dengan total anggaran sekitar Rp12, 8 miliar,” kata Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, kepada Suara NTB, Rabu (1/4).

Deddy melanjutkan, persolaan infrastruktur kewilayahan memang masih menjadi fokus pemerintah untuk dituntaskan. Pemerintah juga menargetkan untuk jalan mantap di angka 67 persen di tahun 2027 dengan kondisi eksisting saat ini diangka 50 persen.

“Infrastruktur kewilayahan memang menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Apalagi banyak juga usulan yang masuk dari masyarakat dari sektor tersebut sehingga menjadi atensi,” ucapnya.

Ia menyebutkan, total panjang ruas jalan di Sumbawa mencapai 951,57 kilometer dan ditargetkan per tahun anggaran penanganan ruas jalan minimal 1-2 persen. Sehingga selama periode pemerintahan Jarot- Ansori ditargetkan sebesar 80 persen pada tahun 2030.

“Kami juga terus berupaya untuk mengejar target jalan mantap 80 persen tahun 2030 meskipun ditengah kondisi anggaran pemerintah yang terbatas,” ujarnya.

Pemerintah pun terus menjajaki kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membantu mengejar target jalan mantap yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga tengah mencari peluang untuk mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat dengan harapan bisa dibantu.

“Alhamdulillah tahun ini kita bisa mendapatkan anggaran dari Inpres Jalan Daerah (IJD) yakni ruas jalan Betudulang-Tepal sepanjang 8,7 kilometer. Tentu upaya lobi lebih lanjut ke pusat juga akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Kendati anggaran yang dimiliki saat ini sangat terbatas, tetapi pihaknya tetap berusaha untuk mengejar target pemerintahan Jarot-Ansori khusus di infrastruktur jalan sebesar 80 persen jalan mantap. Pihaknya sudah menyiapkan skema khusus dalam pelaksanaan program prioritas tersebut dengan catatan anggarannya tersedia.

“Kami akan tetap berusaha untuk mengejar target Jalan mantap di angka 80 persen karena hal tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat Sumbawa, ” tukasnya. (ils)

Pendapatan Kota Bima 2025 Capai 99,69 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Pendapatan Kota Bima 2025 Capai 99,69 Persen
Feri Sofiyan

Kota Bima (ekbisntb.com) – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 mencapai 99,69 persen atau Rp1,069 triliun dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 91,47 persen. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bima Tahun Anggaran 2025, Selasa, 31 Maret 2026.

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., yang mewakili pemerintah daerah menyampaikan pidato pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Ia menyampaikan bahwa capaian pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang relatif baik. “Realisasi pendapatan Kota Bima tahun 2025 mencapai 99,69 persen dari target sebesar Rp1,069 triliun,” ujarnya dalam pemaparan LKPJ.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan capaian tinggi dengan realisasi sebesar 98,62 persen. Namun, pemerintah daerah mengakui struktur pendapatan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal daerah masih perlu terus diperkuat,” ungkapnya.

Pada sisi belanja daerah, realisasi mencapai 91,47 persen dari target yang ditetapkan. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut mencerminkan serapan anggaran yang cukup optimal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada belanja modal.

“Masih terdapat ruang perbaikan terutama pada belanja modal, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, pemerintah daerah juga menegaskan arah pembangunan Kota Bima Tahun 2025 tetap berlandaskan visi “Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Sejumlah indikator kinerja strategis dilaporkan menunjukkan tren positif, diantaranya meningkatnya indeks kerukunan umat beragama, indeks ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target dan indeks reformasi birokrasi tercatat mengalami penurunan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, M. Ryan Kusuma Permadi, SH., menegaskan DPRD akan menindaklanjuti dokumen LKPJ melalui pembahasan yang komprehensif.

“LKPJ merupakan instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna tersebut juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara lebih rinci sesuai mekanisme yang berlaku. (hir)

Gejolak Elpiji Bersubsidi, Bupati Lotim Sebut Dipengaruhi Kekhawatiran Berlebihan

By
ekbisntb.com
-
0
Gejolak Elpiji Bersubsidi, Bupati Lotim Sebut Dipengaruhi Kekhawatiran Berlebihan
Elpiji bersubdisi yang diturunkan dari truk di Lombok Timur, beberapa waktu lalu. Bupati Lotim menyebut gejolak elpiji bersubsidi 3 kilogram dipengaruhi kekhawatiran berlebih di tengah masyarakat. (Suara NTB/dok)

Selong (ekbisntb.com) – Elpiji bersubsidi 3 kilogram atau melon di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih bergejolak di tengah masyakarat. Menjawab fakta itu, Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyebut hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena pasokan elpiji melon ini sangat aman. Bupati menyebutkan, masyarakat hanya dipengaruhi kekhawatiran berlebihan saja sehingga banyak yang panik.

“Ya, banyak yang panic buying,” jawab Bupati saat dikonfirmasi media di Pendoponya, Rabu (1/4/2026). Haji Iron, sapaan akrab Bupati Lotim, yang juga pemilik salah satu Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE) ini mengungkapkan bahwa ketersediaan gas elpiji sebenarnya sudah mengalami penambahan pasokan yang cukup signifikan.

Menurut Bupati, kuota gas elpiji yang didistribusikan untuk Lotim telah mendapatkan tambahan dari 50 ton menjadi 80 ton. “Saya pikir begini, jadi masalah gas elpiji ini sebenarnya kan kita sudah dapat tambahan dan cukup banyak. Dari 50 ton yang diproduksi, contohnya di tempat saya, itu 30 ton tambahannya. Itu artinya bahwa ada tambahan yang cukup besar di Lombok Timur ini,” ujarnya.

Ia menilai, fenomena kelangkaan yang sempat dirasakan masyarakat lebih disebabkan oleh perilaku pembelian di luar kebiasaan akibat kekhawatiran berlebihan. Bupati menyebut, kekhawatiran tersebut terjadi akibat dari tontonan di tayangan media sosial dan pemberitaan mengenai krisis energi di negara lain turut memengaruhi pola konsumsi warga.

“Nah, hanya saja perilaku di masyarakat kita yang menonton media sosial, nonton TV, nonton apa, pengaruh perang dan sebagainya,” ungkapnya.

Ada pemberitaan juga di sejumlah negara lain seperti di India, ada orang ribut karena kekurangan BBM dan sebagainya. Pemberitaan itulah yang menimbulkan kekhawatiran masyakarat, karena banyak yang membeli tidak satu tabung, membuat pasokan cepat habis.

Bupati meminta masyarakat Lotim tidak perlu khawatir berlebih dan melakukan pembelian banyak. “Banyak yang membeli tidak sesuai dengan kebiasaan, dia membeli tiga tabung, empat tabung, dia simpan. Dan itu bisa saya buktikan, orangnya pun mau mengaku kemarin dan banyak, bukan satu dua orang yang mengaku,” jelasnya.

Ia menyebut situasi yang terjadi lebih kepada kepanikan karena bayangan akan krisis. “Saya bilang ini memang karena kekhawatiran saja. Jadi kalau kelangkaan tidak ada, orang sudah ditambah, panic buying yang terjadi,” imbuhnya.

Seiring waktu, kondisi mulai menunjukkan perbaikan. Bupati memaparkan bahwa mobilitas masyarakat yang semula kembali ke kampung halaman saat Lebaran turut mempengaruhi dinamika permintaan. Kini, seiring dengan pulangnya warga ke daerah masing-masing, distribusi diharapkan dapat segera normal.

“Sekarang, karena masyarakat yang asal Lombok Timur kemarin pada saat Lebaran mereka pada balik ke sini, sekarang sudah balik pulang ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan segera bisa normal semua,” pungkasnya. (rus)

Antisipasi Global Hub Kayangan, Pemda KLU Alokasikan 1.700 Hektare

By
ekbisntb.com
-
0
Kusmalahadi Syamsuri (Suara NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih disikapi optimis oleh Pemda Lombok Utara. Kendati izin lokasi megaproyek tersebut berakhir pada 2021, tetapi Pemda tidak menutup peluang proyek tersebut di masa depan. Oleh karenanya, Pemda memetakan setidaknya 1.700 hektare lahan untuk proyek maritim tersebut.

Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., Rabu (1/4/2026) mengungkapkan, Pemda Lombok Utara tak menutup peluang atas wacana proyek Global Hub di masa depan. Oleh karena itu, Pemda tetap mengantisipasi potensi pemanfaatan lahan di kawasan tersebut dengan menyiapkan lahan, kendati luasannya tidak seluas yang direncanakan.

“Pada saat ini, pembangunan Global Hub memang belum dilaksanakan. Akan tetapi, untuk mengantisipasi pembangunan di masa depan, Pemda Lombok Utara paling tidak sudah mengalokasikan lahan seluas 1.700 hektare, lebih kecil dari yang ada dalam masterplan Global Hub,” ujar Wabup.

Untuk diketahui, proyek Global Hub sudah mulai mengemuka di daerah sejak 2013 silam. Proyek ini terletak di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang bertujuan menjadi pelabuhan komersial bertaraf internasional. Global Hub Kayangan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam jalur lalu lintas kapal komersial global-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Sesuai masterplan awal, infrastruktur ini tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga kawasan kota mandiri yang didukung sarana, prasarana yang menjadikannya salah satu proyek investasi besar di NTB.

Sayangnya, proyek tersebut mandek cukup lama hingga Izin Lokasi investasinya berakhir pada tahun 2021. Meskipun demikian, Pemda Lombok Utara tidak ingin serta merta menghapus peluang proyek tersebut pada program pembangunan jangka panjang 2025-2044.

“Setelah dilakukan telaah, pembangunan Global Hub tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga dalam indikasi perwujudan rencananya diarahkan pada program jangka menengah terakhir, 2040-2044,” papar Kus.

Ia melanjutkan, status Global Hub Kayangan saat ini masih dianggap relevan karena dalam Peraturan Pemerintah No. 13 rayun 2017 tentang RTRW Nasional, telah mengarahkan Global Hub Kayangan sebagai Kawasan Andalan Nasional (KAN). “Dalam Perda Nom 5 tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB juga menyebut, area Global Hub masih dicantumkan,” tandasnya. (ari)

GT World Challenge 2026, MGPA Siapkan 200 Marshal Terlatih

By
ekbisntb.com
-
0
Marshal saat bertugas di Sirkuit Mandalika. Pada ajang GT World Challange mendatang total ada 200 marshal yang akan ditugaskan oleh MGPA. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Kejuaraan balap roda empat dunia GT World Challenge Asia 2026 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, pada 1–3 Mei 2026. Berbagai persiapan pun terus dilakukan Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggara. Salah satunya menyiapkan marshal yang akan mengawal jalannya ajang balap dunia tersebut.

Total MGPA telah menyiapkan setidaknya 200 marshal dengan kualifikasi terlatih untuk ditugaskan diajang GT World Challenge Asia itu nantinya. “Seluruh marshal berasal dari NTB dan akan mengambil peran penting dalam mendukung operasional balapan,” tegas Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Para marshal tersebut nantinya akan ditugaskan di berbagai bagian. Mulai dari Marshal Pitlane itu sebanyak 45 orang, Marshal Track, 95 orang serta Marshal Track Maintenance sebanyak 10 orang. kemudian ada juga Chief Marshal dan Pick Up Bike Marshal masing-masing 8 orang serta Tim Recovery Marshal sebanyak 23 orang.

Di luar itu ada juga disiapkan Marshal Cadangan atau reserve yang siap ditugaskan setiap saat ketika dibutuhkan. “Kehadiran marshal itu nantinya untuk memastikan setiap aspek balapan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar internasional,” ujarnya.

Peran marshal sendiri sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan ajang balap motorsport. Tugasnya mulai dari mengawasi lintasan, penanganan insiden hingga menjaga keselamatan pembalap dan kru. Semua itu membutuhkan ketelitian, kecepatan respons, serta koordinasi yang tinggi.

Menariknya, semua marshal yang dilibatkan merupakan marshal lokal. Hal itu menjadi bukti nyata kalau sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya NTB sudah sangat siap dalam mendukung event motorsport kelas dunia.

“Keikutsertaan 200 marshal lokal NTB dalam GT World Challenge Asia 2026, menegaskan bahwa Sirkuit Mandalika tidak hanya siap sebagai tuan rumah dari sisi fasilitas, tetapi juga telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dalam memenuhi standar keselamatan serta operasional balap internasional,” imbuhnya.

Marshal yang akan terlibat tersebut telah melalui proses rekrutmen, pelatihan dan keterlibatan di berbagai event sebelumnya. Sehingga sudah dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan peran krusial secara professional di ajang balap dunia sekelas GT World Challenge Asia.

Keterlibatan marshal lokal tersebut lanjut Priandhi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem motorsport nasional yang berkelanjutan. Pihaknya ini Sirkuit Mandalika tidak hanya dikenal sebagai venue balap kelas dunia. Tetapi juga sebagai pusat pengembangan SDM motorsport yang berdaya saing global.

“Dengan sistem kerja yang terstruktur dan berbasis standar internasional, para marshal tidak hanya memastikan kelancaran jalannya balapan, tetapi juga memperkuat posisi Sirkuit Mandalika sebagai salah satu destinasi unggulan motorsport kelas dunia,” tandas Priandhi seraya menambahkan ajang GT World Challenge Asia 2026 diharapkan tidak hanya menghadirkan kompetisi balap berkelas saja. Tetapi juga bisa meninggalkan legacy dalam bentuk peningkatan kualitas SDM lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional. (kir)

Investor Dipersilakan Lanjutkan Proyek Kereta Gantung Rinjani dan Global Hub

By
ekbisntb.com
-
0
Investor Dipersilakan Lanjutkan Proyek Kereta Gantung Rinjani dan Global Hub
Irnadi Kusuma (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB membuka kembali peluang investasi proyek kereta gantung Rinjani dan Global Hub Lombok Utara yang sempat terhenti . Pemerintah daerah menegaskan tetap siap memfasilitasi investor dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepastian regulasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026 menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah menutup pintu bagi investor, sepanjang investasi tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Kalau investor ingin melanjutkan, silakan. Kami tetap welcome dan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat,” ujarnya.

Menurutnya, proyek kereta gantung Rinjani sejatinya memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam aspek pengawasan kawasan hutan. Ia menilai moda transportasi ini berpotensi membantu pemantauan kawasan konservasi dari udara.

“Kereta gantung ini menarik, bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga bagaimana kita bisa menjaga hutan. Dari atas itu bisa sekaligus memantau kawasan yang dilintasi,” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh terkait dampak lingkungan. Keseimbangan ekosistem tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap investasi yang masuk.

“Persoalan utama ada pada izin lingkungan. Ini tidak cukup di level provinsi saja, tapi juga harus melalui kementerian terkait. Banyak investor yang belum memahami bahwa prosesnya panjang,” katanya.

Irnadi mengetahui, proyek inestasi kereta gantung Rinjani maupun Global Hub Lombok Utara sempat terhenti. Sejumlah faktor menjadi penyebab, mulai dari perizinan lingkungan yang kompleks hingga gempa melanda Lombok pada 2018.

Selain itu, untuk proyek Global Hub di Lombok Utara, persoalan tumpang tindih zonasi lahan juga menjadi kendala. Sebagian wilayah yang direncanakan masuk dalam kawasan konservasi, sehingga membutuhkan penyesuaian regulasi yang tidak sederhana.

“Ini yang sedang kami komunikasikan dengan pemerintah pusat. Perubahan status kawasan itu butuh proses dan biaya besar,” tambahnya.

Meski sempat terhenti, pemerintah daerah Lombok Utara bersama tokoh masyarakat masih berharap proyek Global Hub dapat dilanjutkan. Irnadi menyebut, jika peluang kembali dibuka, minat investor diyakini akan muncul lagi.

“Saya pikir kalau dibuka lagi, pasti ada peminat (investor). Konsepnya juga sangat menjanjikan,” ujarnya.

Global Hub sendiri sebelumnya dirancang sebagai kawasan terpadu berbasis pelabuhan, pariwisata, dan pusat ekonomi baru di wilayah utara Lombok. Global Hub bahkan disebut-sebut sebagai Singapura Kedua jika bisa diwujudkan. Dampaknya akan sangat besar terhadap kemajuan dan pembangunan di Indonesia Timur.

Karena konsep Global Hub yang pernah dirancang di Lombok Utara sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi terpadu di berbagai negara, yang mengintegrasikan pelabuhan, logistik, pariwisata, dan pusat bisnis dalam satu kawasan.

Model seperti ini telah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Dubai dan Singapura, yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas global dan investasi asing.

Bagi NTB, Global Hub dinilai berpotensi menjadi pintu gerbang baru perdagangan dan pariwisata.

Dengan sikap terbuka ini, Pemprov NTB berharap proyek-proyek besar seperti kereta gantung Rinjani dan Global Hub dapat kembali digarap investor.(bul)

Pemprov Kebut Proyek Peternakan Terintegrasi Senilai Rp1,7 Triliun

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Riadi (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mempercepat proyek hilirisasi nasional sektor peternakan senilai Rp1,7 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhamad Riadi mengatakan pembangunan parent stock menjadi proyek pertama yang diprioritaskan karena akan menjadi sumber produksi day old chick (DOC) atau bibit ayam untuk kebutuhan NTB.

“Yang mendapat penugasan dari Danantara untuk segera dibangun lebih dulu adalah parent stock di Serading. Parent stock itu nanti akan menghasilkan DOC,” kata Riadi di ruang kerjanya, Rabu, 1 April 2026.

Menurut Riadi, penugasan pembangunan parent stock dan rumah potong unggas (RPU) telah diberikan kepada PT Berdikari. Sementara untuk pembangunan pabrik pakan, pulet ayam petelur, dan industri olahan unggas, Danantara masih mengevaluasi sejumlah perusahaan yang berminat.

Salah satu investor yang telah menyatakan kesiapan secara resmi adalah PT Agriculture Global Khatulistiwa (AGK). Perusahaan tersebut telah mengirimkan surat kepada Pemprov NTB dan siap masuk ke seluruh rantai bisnis hilirisasi peternakan.

“AGK sudah bersurat ke kami dan siap berinvestasi untuk mendukung hilirisasi ini. Mau ditempatkan di parent stock atau kegiatan lain, mereka siap,” ujarnya.
Riadi menambahkan, lokasi parent stock direncanakan berdiri di atas lahan milik Pemprov NTB di Serading seluas 10 hektare. Lahan tersebut merupakan bagian dari aset seluas 42 hektare milik Pemprov NTB.

Meski begitu, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian administrasi lahan. Pemprov telah mengajukan surat ke Badan Keuangan Daerah untuk proses appraisal, namun penilaian belum dapat dilakukan karena batas lahan yang akan digunakan masih harus ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kita sudah minta PT Berdikari segera menentukan batas area yang dipakai. Setelah itu baru kita bersurat ke BPN dan lahan bisa dinilai,” kata Riadi.

Ia mengungkapkan Presiden meminta proyek tersebut mulai berjalan tahun 2026 ini. Karena itu, Kementerian Pertanian disebut melakukan evaluasi progres setiap pekan terhadap sejumlah daerah prioritas, yakni NTB, Gorontalo, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sulawesi Selatan.

Selain parent stock di Sumbawa, proyek hilirisasi peternakan juga mencakup pembangunan rumah potong unggas di Lopok, Kabupaten Sumbawa, pabrik pakan di Dompu, serta pabrik pengolahan hasil unggas di Lombok Tengah.

Pabrik pakan sengaja diusulkan dibangun di Dompu karena wilayah tersebut menjadi sentra jagung terbesar di NTB.

“Kalau pabrik pakan dibangun di Dompu, otomatis bisa menyerap produksi jagung petani di sana,” ujar Riadi.

Riadi menyebut pembangunan parent stock di Sumbawa dinilai sangat layak karena selama ini fasilitas indukan ayam di NTB hanya berada di Pulau Lombok.

“Di Pulau Sumbawa belum ada parent stock. Karena itu dipilih di Serading. Kalau semuanya sudah terbangun, kita bukan lagi bicara mendatangkan bibit dari luar, tapi justru menjual keluar NTB,” demikian Riadi.(bul)

123...795Page 1 of 795

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami