spot_img
26.5 C
Mataram
Beranda blog

Promo Umrah Marak, Masyarakat Teliti Pilih Travel

0
Moh. Akri (Ekbis NTB/ist)

DI bulan Ramadhan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk melaksanakan ibadah umrah, sehingga hampir seluruh travel menawarkan jasa keberangkatan di Ramadhan ini, bahkan paket berlebaran di Tanah Suci.

Anggota DPRD NTB Moh. Akri mengatakan, sebagai kewaspadaan dini, pihak Kementerian Agama (Kemenag) juga harus melihat dan mewaspadai travel umrah yang menjanjikan promo menarik kepada jemaah.

Menurutnya sudah ada beberapa kasus kegagalan berangkat jemaah umrah di tahun-tahun sebelumnya, sehingga para jemaah banyak yang terlantar di Jakarta karena tak bisa diberangkatkan. Seperti misalnya di April 2023 lalu, hampir 100 jemaah umrah dari Lombok Tengah gagal diberangkatkan setelah sudah sampai di Jakarta. Ini bisa menjadi pelajaran agar tak terulang lagi kasus serupa.

“Travel-travel besar ini membuat promo dan lainnya agar masyarakat tertarik. Karena itu kita sebagai pemerintah Cq Kementerian Agama dan pemda harus memperhatikan, karena masyarakat kita yang berangkat ini,” kata Moh. Akri kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, selain pemerintah, peran lembaga legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota sebaiknya lebih ditingkatkan. Sebab anggota DPR sebagai refresentasi dari masyarakat harus melakukan pengawalan terhadap kepentingan publik agar tak muncul kerugian di masyarakat.

“Harus lebih waspada menurut saya. Tindakan preventifnya agar lebih diutamakan agar jangan terjadi lagi kasus seperti tahun kemarin. Kami di DPRD juga akan mengawasi hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Politisi PPP ini mengaku melihat ada sejumlah travel umrah yang menawarkan biaya umrah dengan ongkos yang minim atau di bawah rata-rata travel lain. Kabar yang didengarnya, penginapan jemaah akan cukup jauh dari Masjidil Haram, sehingga harga menjadi lebih rendah.

Namun terlepas dari hal itu, setiap jemaah yang akan berangkat umrah harus lebih teliti dan waspada. Pastikan travel umrah tersebut sudah memiliki pengalaman dan tercatat memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Pengawasan dan izin-izin harus disikapi dan dikontrol. Banyak juga perusahaan travel yang besar, namun karena persoalan teknis di lapangan, itu kadang yang bikin dia gagal,” katanya.

Namun jika ada travel yang memang memiliki niat menipu jemaah, maka harus diberikan sanksi oleh pemerintah dan pihak kepolisian harus memproses secara pidana karena merugikan masyarakat.(ris)

Permintaan Umrah Meningkat 40 Persen

0
FOTO BERSAMA - Jemaah umrah PT. Mudahan Tilah Tour foto bersama. (Ekbis NTB/ist)

ANTUSIASME masyarakat melaksanakan ibadah Umrah pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah atau 2024 cukup tinggi. Data di PT. Mudahan Tilah Tour, animo masyarakat  yang akan berumrah sebesar 40 persen dibandingkan bulan selain Ramadhan. Tidak jarang banyak jemaah yang masuk dalam kategori mampu dua kali melaksanakan umrah di bulan Ramadhan yang sama.

Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian Haji dan Umrah sebagaimana dilansir dari Saudi Gazette, Minggu (17 Maret 2024) lalu  telah mengumumkan, bahwa jemaah tidak diperbolehkan untuk mengulang ibadah umrah selama bulan suci Ramadhan 2024 ini.

Peraturan ini dibuat dengan tujuan mengurangi kepadatan jemaah yang ingin melaksanakan ibadah . selama bulan Ramadhan, yang merupakan puncak musim umrah tahun ini. Pihak kementerian menegaskan, izin melakukan dua atau lebih ibadah umrah tidak akan dikeluarkan selama bulan suci.

Langkah ini untuk mengurangi kepadatan dan memberikan kesempatan kepada semua jemaah untuk melakukan umrah dengan mudah dan nyaman selama bulan suci. Di bawah sistem aplikasi Nusuk, jika seorang jemaah ingin mengajukan izin untuk umrah untuk kedua kalinya selama bulan Ramadhan, sebuah pesan “Penerbitan izin gagal” akan muncul.

Kementerian Haji dan Umrah menekankan pentingnya mendapatkan izin yang dikeluarkan dari aplikasi Nusuk untuk melakukan umrah oleh para jemaah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggarisbawahi pentingnya kepatuhan mereka terhadap slot waktu yang dialokasikan untuk melakukan ritual. Tidak ada pilihan pada aplikasi Nusuk untuk mengubah waktu pengajuan umrah, tetapi jemaah dapat menghapus pengajuan mereka melalui aplikasi jauh sebelum waktunya tiba.

Meski demikian yang paling penting di sini adalah jemaah lebih waspada, bila mendapatkan tawaran paket umrah dengan biaya rendah. Ukuran biaya rendah ini menurut Direktur PT Mudahan Tilah Tour Wiwik Apriani, kisaran Rp30 juta ke bawah. Saat bulan Ramadhan, akan terjadi kenaikan harga paket berumrah. Mengikuti kenaikan sejumlah komponen jasa dan pelayanan yang ada di Arab Saudi.

“Saat Ramadhan, harga paket umrah itu naik. Variatif, tergantung travelnya. Bisa dari Rp32an juta, sampai Rp40-an juta. Kalau ada yang menawarkan di bawah Rp30 juta, sudah mesti hati-hati itu,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya, saat Ramadhan, harga paling rendah yang ditawarkan oleh travel di kisaran Rp32 juta. Itupun menurutnya kategori umrah backpacker, atau jemaah umrah yang tidak mendapatkan pelayanan hotel berbintang. Tempat menginapnya jauh dan harus menggunakan kendaraan bila ke Masjidil Haram.

“Paket-paket murah itu ada, itu paket backpacker. Tapi kalau sudah tawaran biayanya murah, hati-hati itu,” imbuhnya.

Wiwik menambahkan, travelnya, PT Mudahan Tilah Tour juga mendapatkan berkah Ramadhan. Permintaan jemaah untuk umrah melaui travelnya meningkat dari waktu-waktu biasanya di luar bulan Ramadhan.

Disebutnya, kenaikan permintaan umrah ini sampai 40 persen. Tingginya animo berumah saat Ramadhan dipengaruhi oleh niat untuk mendapat pahala berlipatganda di bulan spesial setahun sekali ini. “Banyak orang penasaran ingin melaksanakan puasa, bahkan lebaran di tanah suci. Dan itu terjadi bagi seluruh umat Muslim dunia. Sehingga permintaannya naik,” ujarnya. (bul)

Kejar Malam Lailatul Qadar di Tanah Suci

0
Widia Hikmawati (Ekbis NTB/era)

ANIMO umat Islam melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadhan meningkat. Tingginya minat masyarakat NTB menunaikan ibadah umrah ini harus dibarengi dengan antisipasi terkait adanya biro umrah diduga palsu yang memanfaatkan momentum umrah Ramadhan.

Salah seorang jemaah umrah yang akan berangkat pada tanggal 30 Maret sampai dengan 16 April 2024, Widia Hikmawati mengaku adanya permintaan tinggi jemaah umrah di bulan Ramadhan ini merupakan sesuatu yang wajar.

“Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, karena orang-orang mengajar malam Lailatul Qadar di sana. Wajar tinggi karena banyak peminat karena salah satu alasannya orang juga mengejar pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadhan” katanya Jumat, 22 Maret 2024.

Terkait dengan adanya kasus biro umrah palsu atau biro umrah nakal yang memanfaatkan momentum puasa dengan menaikkan harga tiket umrah, Wiwik sapaan akrabnya mengatakan bahwa sebelum memilih travel umrah, dirinya  melakukan riset terlebih dahulu.

“Awal mau daftar tanya, kita tanya orang-orang dulu yang pernah pakai travel ini. Ustadznya siapa, pelayanannya bagaimana selama perjalanan. Di samping itu juga yang harus ditanyakan jarak hotel dengan masjid pas di sana,” ucapnya.

Ia juga mengaku bahwa di bulan Ramadhan ini, ada perbedaan biaya keberangkatan umrah, di bulan biasa biaya umrah paling mentok di angka Rp35.000.000, namun di bulan puasa ini biaya umrah bisa di atas Rp40.000.000.

Pada perjalanan umrah kali ini, Wiwik mengaku bahwa dirinya menggunakan Travel Umrah Mudahan Tilah dan mengambil paket hemat dengan membayar sebesar Rp36.000.000.

Kemudian, terkait dengan pelayanan, ia mengatakan bahwa pelayanan di bulan Ramadhan tergantung dengan travel umrah masing-masing. ‘’Apakah ada perbedaan, tentu ada perbedaan dari bulan biasa, apalagi di bulan ini permintaan dan keberangkatan umrah sangat tinggi. Kalau pelayanan kembali ke travel masing-masing soal pelayanan.’’

‘’Cuma orang yang umrah di bulan biasa tidak seramai seperti di bulan Ramadhan. Dan biayanya biasanya di bawah Rp35 juta, tapi kalau umrah Ramadhan biasanya di atas Rp37 atau atas Rp40 juta tergantung paket yang diambil,” ujarnya. (era)

Minat Umrah Tinggi, Waspadai Travel Tawarkan Biaya Murah

0
LAYANI - Sekretaris Patuh Provinsi NTB, H. Zamroni melayani calon jemaah umrah di travelnya, Amantubillah di Lingkar Selatan, Kota Mataram pekan kemarin. (Ekbis NTB/bul)

Animo umat Islam melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi sangat tinggi, terutama saat bulan Ramadhan. Banyak yang bermimpi untuk menunaikan ibadah umrah di bulan penuh kemuliaan ini. Hal ini juga berpengaruh terhadap biro travel haji dan umrah menawarkan paket umrah dengan biaya terjangkau. Namun, masyarakat juga harus waspada tawaran paket umrah agar terhindar dari penipuan, sehingga gagal melaksanakan ibadah umrah.

DATA Asosiasi Travel Umrah dan Haji NTB menunjukkan trend animo berumrah saat Ramadhan naik di atas 50 persen. Kenaikan animo ini dibarengi dengan kenaikan biaya umrah di bulan suci. Hal ini sejalan dengan hukum pasar, semakin banyak permintaan, maka harganya semakin mahal.

Di tengah kenaikan biaya umrah ini, banyak biro perjalanan umrah dan haji yang menawarkan paket dengan biaya beragam. Ada yang menawarkan diskon sekian persen dan menawarkan bisa menginap dekat dengan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Belum lagi dengan paket ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Arab Saudi yang menjadi saksi penyebaran dan perkembangan agama.

Sekretaris Persatuan Travel Umrah dan Haji (Patuh) Provinsi NTB, Zamroni mengatakan, jika dibanding bulan – bulan biasa,  peningkatan animo umrah pada bulan puasa 1445H/2024 ini masih lebih tinggi dari animo umrah saat puasa tahun 2023 lalu.

“Karena tahun lalu agak dilonggarkan setelah masa pandemi Covid-19. Mekah tidak ditutup oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” ujar Zamroni pekan kemarin. Owner PT. Amantubillah Travel Haji dan Umrah ini mengatakan, peningkatan minat berumrah ini dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya, selain mengejar bulan mulia, kegiatan ibadah di tanah suci pada bulan Ramadhan sangat padat. Seluruh umat Muslim di dunia ingin mengejar momentum ini untuk mengejar pahala ibadah sebanyak-banyaknya.

Pada bagian lain, ujarnya, tingginya animo umat Muslim berumrah saat puasa ini juga diikuti kenaikan biaya-biaya perjalanan melaksanakan ibadah umrah. Biaya-biaya ini naik umumnya karena kenaikan biaya yang berlaku di Arab Saudi.

Kenaikan biaya ini dipengaruhi oleh momentum yang terdiri dari, 10 hari awal Ramadhan, 10 hari pertengahan Ramadhan, dan 10 hari akhir Ramadhan.

“Dan kenaikan biaya umrah paling tinggi di 10 hari terakhir Ramadhan. Karena selain ada malam spesial lailatul qadar, jemaah juga mengejar Hari Raya Idul Fitri di tanah suci. Umat Muslim se dunia ingin mengejar kesempatan ini .karena umrah saat puasa sama halnya melaksanakan ibadah haji,”  imbuhnya.

Zamroni mengatakan, jika pada bulan-bulan biasa, biaya umrah di angka Rp30an juta. Saat Ramadhan mengalami kenaikan hingga Rp50 juta. Kenaikan biaya umrah ini, terutama karena kenaikan tarif hotel sebagai komponen terbesar. Termasuk biaya-biaya pendukung lainnya.

“Saat haji, visa yang diterbitkan Rp3 juta, saat umrah Ramadhan visa yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi menjadi Rp6 juta. Sehingga sangat wajar komponen biaya umrah berdampak secara bisnis di Arab Saudi,” tambahnya.

Zamroni lebih jauh mengemukakan, di tengah tingginya animo berumrah saat Ramadhan ini, calon jemaah juga mesti berhati-hati memilih travel umrah. Agar niat beribadahnya di tanah suci di bulan suci dapat dilaksanakan.

Beberapa hal yang penting diperhatikkan oleh calon jemaah di antaranya. Pastikan legalitas travel umrahnya dengan 5 pasti. Pastikan travel umrahnya resmi. Pastikan jadwal pemberangkatannya. Pastikan jadwal terbangnya. Pastikan hotel tempat menginapnya. Dan pastikan visanya diterbitkan.

“Jangan tergiur ongkos murah. Kalau bulan Ramadhan ada travel yang menawarkan ongkos di bawah Rp35 juta, hati-hati saja,” ujarnya.

Calon jemaah juga dapat melakukan pengecekan travel umrah tersebut diaplikasi Umrah Cerdas yang dapat diunduh di play store. “Di aplikasi tinggal masukkan nama travelnya, kalau travel umrah resmi akan muncul nama perusahannya,”  demikian Zamroni. (bul)

NTB Incar Pasar Ekspor Kambing ke Arab Saudi

0
Muhammad Riadi (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tengah mengincar pasar ekspor untuk hewan ternak kambing di NTB ke Timur Tengah. Khususnya Arab Saudi. Pemprov NTB tengah mengkomunikasikan untuk menggarap peluang ini. Mengingat, NTB memiliki potensi ternak cukup untuk dikembangkan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Muhammad Riadi. Kesempatannya umrah bersama Pj. Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si baru-baru ini digunakan juga untuk membangun komunikasi dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Dalam komunikasi awal namun dalam pembahasan tersebut Arab Saudi ingin memasok daging kambing kurban ke NTB.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan awalanya adalah keinginan untuk memasok daging kambing kurban ke Indonesia, ke NTB. Kendati demikian, sesuai dengan regulasi yang ada dan diakui untuk kendalanya mendatangkan daging kambing kurban dari Arab Saudi masalahkan ada di kesehatan hewannya. Namun rencana memasukkan daging kurban ke Indonesia ini aturannya harus berdasarkan persetujuan negara terlebih dahulu.

Apalagi kambing di Arab Saudi dikhawatirkan membawa penyakit hewan, dan menular ke ternak kambing yang sudah eksis di NTB. “Sebenarnya dari 2017 keinginan Arab Saudi membawa ke Indonesia, tetapi sama kementrian pertanian tidak pernah dikasi, karena belum bebas penyakit. Pernah ada yang nekad membawa beberapa container, tapi dimusnahkan di sini, tidak bisa didistribusikan ke masyarakat,” ungkapnya.

 Ditambahkan, rencana pengiriman hewan kurban dari Arab Saudi diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat dunia. Hanya saja karena kendala penyakit hewan sehingga tidak bisa diterima. “Karena dikhawatirkan membawa mudharat lebih besar, kemungkinan tidak bisa,” katanya.

Yang paling memungkinkan adalah, mengekspor kambing ke Arab Saudi karena kambing di NTB sudah dipastikan bebas penyakit. “Yang berpeluang itu kita membawa kambing kesana, karena daerah kita dari segi kesehatan hewan internasionalnya tidak ada masalah kita. Mudah-mudahanlah ada tindak lanjutnya pembahasan kita soal ini,” ujarnya.

Untuk memenuhi permintaan atau pasokan kambing ke Arab Saudi ini, lanjut kepala dinas, nantinya akan dibangun kesepakatan antara keduanya. Terlebih dahulu harus dipastikan pengusaha di Arab Saudi yang bersedia bekerjasama. Dan dipastikan jumlah kebutuhannya.

Sementara itu, Disnakeswan NTB memastikan potensi kambing di tengah masyarakat cukup besar. pun untuk pengembangannya tinggal mendorong masyarakat. Apalagi kambing adalah salah satu hewan ternak yang perkembangannya cukup cepat. (bul)

Jerman Kembali Buka Peluang Kerja untuk Tenaga Perawat

0
Pelepasan tenaga migrant Indonesia G to G Korea Selatan dan Jerman (Suara NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Jerman membuka kembali rekrutmen untuk pekerja perawat asal Indonesia.

Dibutuhkan ratusan perawat dalam rekrutmen batch V tahun 2024 ini. Kepala BP3MI, Noerman Adhiguna di Mataram, Kamis 7 Maret 2024 kemarin menyampaikan, rekrutmen dan penempatan calon kandidat pekerja migran Indonesia (PMI) perawat melalui skema government to government (G to G) ke Jerman.

Tenaga perawat Indonesia yang dibutuhkan mencakup berbagai bidang, termasuk Unit Perawatan Intensif, Perawatan Geriatri, Panti Asuhan, Perawatan Lansia, Bangsal Umum, Bangsal Medis, Ruang Operasi, Neurologi, Ortopedi, Psikiatri, Bangsal Anak, dan Neonatal. “Pembukaan serta pendaftaran rekrutmen tenaga perawat Indonesia telah dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 30 April 2024,” katanya.

Rekrutmen ini, kara Noerman, adalah peluang bagi tenaga-tenaga lulusan perawat yang ingin bekerja di luar negeri. Beberapa persyaratan yang harus diketahui dan dipenuhi diantaranya, WNI, berusia minimal 18 tahun sata mendaftar. Lulusan dari Lembaga Pendidikan Keperawatan yang terakreditasi dengan memegang gelar Pendidikan D3 Keperawatan atau D4 Keperawatan atau S1 Keperawatan.

Memiliki sertifikat Registrasi Perawat atau STR (Surat Tanda Registrasi) dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang masih berlaku per 9 Juni 2022. Pelamar juga harus memiliki kemampuan Bahasa Jerman, atau bersedia mengikuti pelatihan Bahasa Jerman di dalam negeri.

Gaji perawat di Jerman bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk pengalaman, lokasi penempatan.  Program kerja perawat di Jerman menawarkan gaji yang menarik. Sebagai perawat profesional, dapat menghasilkan antara Rp30 juta hingga Rp50 juta (2000 hingga 3200 Euro) per bulan.

Keuntungan lainnya, selain gaji, perawat yang bekerja di Jerman juga mendapatkan berbagai tunjangan, seperti asuransi kesehatan, asuransi masa tua, bonus tahunan, tiket kedatangan dari Indonesia ke Jerman, serta akomodasi. “Bagi yang berminat, bisa langsung mengakses website BP2MI https ://siskop2mi.bp2mi.go.id/ atau bisa langsung datang ke kantor BP3MI Mataram untuk lebih jelasnya,” katanya.

Program bekerja di Jerman ini sudah banyak memberangkatkan perawat-perawat kompeten dari NTB. Sebagai program antar pemerintah, bekerja sebagai perawat di Jerman ditanggung biayanya. Kecuali, biaya dokumen persyaratan, tes psikologi, BPJS PMI, biaya akomodasi dan pelatihan Bahasa Jerman jika dilakukan secara langsung, dan transportasi dari daerah asal ke Jakarta, ditanggung sendiri. (bul)

Keunggulan Beli Rumah di Perumahan Pesona Dompu Kabupaten Dompu Type 36/150 (Subsidi) dengan Luas Bangunan 36 meter persegi dan Luas Tanah 1,5 are Harga Rp185 juta Dicicil Rp1,3 juta per bulan

0

Perumahan Pesona Dompu memiliki luas 41 hektar berupa kawasan hijau asri dan dikelilingi perbukitan hijau dan segar sepanjang tahun. Tersedia Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum berupa jalan dan ruang terbuka hijau dengan luas 40% sampai 60% dari luas terbangun. Berlokasi sangat strategis di jalan Lintas Mbawi, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu – NTB dan berjarak 600m dari RSUD Dompu, berjarak 850m dari Pasar Dompu, berjarak 950m dari SMAN 1 Dompu, berjarak 1000m dari Kantor Bupati Dompu

Ir. Indra Gunawan sebagai Project Manager Perumahan Pesona Dompu menerangkan bahwa PT. Pesona Dompu Mandiri sebagai pengembang Perumahan Pesona Dompu berkomitmen untuk menyediakan fasilitas infrastruktur dan bangunan rumah yang berkualitas tinggi untuk memastikan kehidupan yang lebih berkualitas bagi penghuni dan peningkatan nilai investasi rumah bagi pemilik di Perumahan Pesona Dompu.

Infrastruktur berupa jalan masuk utama selebar 12 meter dan jalan lingkungan selebar 6 meter dilapis dengan paving-block kualitas K400. Penyediaan listrik oleh PLN dan air bersih dari sumur bor sedalam 120 meter yang sangat bersih dan layak diminum.
Pembangunan dan Pemasaran Tahap Pertama di bulan Pebruari 2024 ini untuk cluster rumah type 36/150 (Subsidi) yaitu bangunan luas 36 meter persegi dan tanah seluas 150 meter persegi / 1,5 are sebanyak 55 unit rumah yang setiap unit rumahnya terdiri 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, taman yang luas dan dibangun dengan bahan-bahan bangunan berkualitas KW-1.

Kedepannya, Perumahan Pesona Dompu menawarkan kavling rumah dan tanah (Subsidi) type 36/100 sebanyak 300 unit dan kavling tanah siap bangun (Komersil) luas 150m2 dan 200m2 sebanyak 200 unit yang kesemuanya dibangun dikelilingi oleh ruang terbuka hijau atau taman yang luas berikut pedestriannya. (r/*)

Segera miliki sekarang juga rumah hunian premium harga minimum di Perumahan Pesona Dompu. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.pesonadompu.com ; IG: @Perumahanpesonadompu

Disnakertrans NTB Tegaskan Pengiriman PMI ke Malaysia Tetap Jalan

0
I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menegaskan bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Malaysia tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan job order dari perusahaan setempat.

Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi MH mengatakan, pengiriman PMI ke Malaysia dilakukan melalui kesepakatan kedua negara melalui konsep One Channel System atau sistem satu kanal.

“Kemarin itu tetap jalan. Kan kita menunggu job order dan izin rekrut, itu saja,” kata I Gede Putu Aryadi kepada Suara NTB, Kamis (7/3/2024).

Ia mengatakan, ada banyak perusahaan di Malaysia yang mencari tenaga kerja ke Indonesia, termasuk NTB dengan menyediakan lapangan kerja yang beragam. Tak hanya di bidang perkebunan, namun juga di sektor konstruksi, peternakan, domestik dan lainnya.

“Kemarin itu kan sekian puluh ribu (pengiriman-red). Masing-masing perusahaan punya job order. Agency Malaysia bekerjasama dengan perusahaan di sini. Misalnya Sime Darby minta puluhan ribu PMI, dia akan kerjasama dengan P3MI,” katanya.

Selain ke Malaysia, PMI juga dikirim ke puluhan negara di dunia dengan tawaran gaji yang sangat bagus. Karena pekerja asal Indonesia yang memiliki skill banyak dikirim ke Korea, ke Jepang untuk magang dan lainnya. Dampaknya angka remitansi dari negara-negara penempatan tersebut cukup mendominasi.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB, H. Muhammadon menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia diberikan kesempatan hingga Bulan Mei 2024 ini untuk memberangkatkan sisa kuota PMI yang diperbolehkan masuk ke Malaysia.

“Sejak bulan Maret tahun 2023 lalu, Pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan kebijakan tidak lagi menerima pekerja Indonesia untuk pekerja ladang, bangunan, pabrik, khususnya di negara bagian Malaysia Barat. Sampai Mei 2024 ini diperbolehkan mengiriman PMI bagi teman-teman yang masih ada kuoata pengiriman tahun sebelumnya,” katanya.

Selebihnya, menunggu kembali kebijakan pemerintah Malaysia. H. Madon menambahkan, penyetopan sementara penerimaan PMI ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan di Malaysia yang sudah berkontrak dengan pemerintah negara-negara lain dalam hal penggunaan tenaga kerja luar negeri.

“Dan Malaysia masih kebanjiran pekerja dari Bangladesh, Myanmar, India,” tambahnya. Kebijakan pemerintah negara Malaysia ini menurutnya menjadi beban baru bagi peruusahaan-perusahaan penyalur tenara kerja di Provinsi NTB. Terlebih Malaysia adalah negara tujuan bekerja terbesar masyarakat NTB.(ris)

Disnakeswan NTB Atur Ketat Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Sapi dari Bima

0
Muhamad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) memperketat penerbitan rekomendasi pengiriman sapi potong dari Kabupaten Bima. Langkah ini diambil menyusul terjadinya penumpukan pengiriman ternak di pelabuhan di Pulau Sumbawa, dan Pulau Lombok yang sempat menyebabkan kemacetan pengangkutan sapi ke Pulau Jawa.

Kepala Disnakeswan NTB, Muhammad Riadi di Mataram, Selasa, 29 April 2025 menyampaikan bahwa pihaknya secara selektif menerbitkan rekomendasi pengiriman untuk menghindari penumpukan sapi di jalur pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, arus pengiriman dari Bima ke Jabodetabek sempat padat, menyebabkan penumpukan truk pengangkut sapi di Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) dan Pelabuhan Gili Mas (Lembar, Lombok Barat), yang menjadi titik transit sebelum di kapalkan ke Pulau Jawa.

“Saya belum menerbitkan seluruh rekomendasi. Masih ada sekitar 3 ribuan ekor sapi dari Kabupaten Bima yang belum kita terbitkan rekomnya, dari total kuota pengiriman setahun Kabupaten Bima sekitar 16 ribu ekor,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk menghambat distribusi, melainkan agar pengiriman berjalan tertib dan lancar tanpa menimbulkan kerugian di lapangan.

“Saya pantau setiap hari kondisi pelabuhan Poto Tano. Kalau lancar, rekom kita terbitkan. Tapi kalau penumpukan masih terjadi, kita tahan dulu. Itu saja sebenarnya. Supaya tidak terulang penumpukan di pelabuhan,” tegasnya.

Menurutnya, risiko besar akan muncul jika sapi menumpuk terlalu lama di pelabuhan, seperti keterbatasan air, kurangnya pasokan pakan, hingga ancaman kesehatan ternak seperti keram otot akibat stres perjalanan.

“Kalau sapinya nunggu di pelabuhan, itu rawan. Tapi kalau masih di kandang peternak sambil nunggu rekom, enak. Bisa istirahat, cukup pakan, dan kondisinya lebih stabil,” tambahnya.

Riadi menjelaskan, sistem pengaturan rekomendasi ini tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan kondisi di lapangan. Setiap hari ia mengevaluasi berapa jumlah sapi yang telah berangkat dan berapa lagi yang siap diberangkatkan, agar rekomendasi diterbitkan secara bertahap sesuai kapasitas pengangkutan kapal.

“Kita tidak mau kejadian sebelumnya terulang. Permintaan dari Kabupaten Bima memang tinggi, tapi kita harus atur. Kalau kapal pengiriman lancar, pasti rekomendasi juga cepat kita keluarkan,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga kelancaran arus distribusi ternak dari NTB ke luar daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan ternak dan efisiensi logistik bagi peternak dan pengusaha.(bul)

Berikut Rincian Kloter Calon Jemaah Haji NTB Tahun 2025

0
Penerbangan 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok siap mendukung kelancaran operasional penerbangan 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025.

“Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Bandara Lombok akan melayani keberangkatan 4.544 calon jemaah haji yang terbagi dalam 12 kloter. Jemaah haji embarkasi Lombok akan terbang menuju Arab Saudi mulai 2 Mei 2025 hingga 17 Mei 2025,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana melalui keterangan resmi, Selasa, 29 April 2025.

Adapun rincian jadwal keberangkatan embarkasi haji Lombok tahun 2025 yaitu:
– 2 Mei 2025 (Kloter 1 – Kabupaten Lombok Barat)
– 3 Mei 2025 (Kloter 2 – Kabupaten Lombok Tengah)
– 4 Mei 2025 (Kloter 3 – Kota Mataram)
– 5 Mei 2025 (Kloter 4 – Kabupaten Lombok Timur)
– 6 Mei 2025 (Kloter 5 – Kabupaten Bima)
– 8 Mei 2025 (Kloter 6 – Kabupaten Lombok Tengah)
– 9 Mei 2025 (Kloter 7 – Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur)
– 11 Mei 2025 (Kloter 8 – Kabupaten Sumbawa, Kota Bima)
– 12 Mei 2025 (Kloter 9 – Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat)
– 13 Mei 2025 (Kloter 10 – Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima)
– 15 Mei 2025 (Kloter 11 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat)
– 17 Mei 2025 (Kloter 12 – Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu).

Kloter 1 hingga Kloter 11 akan terbang langsung menuju Madinah, sedangkan Kloter 12 akan menuju ke Jeddah. Seluruh penerbangan haji embarkasi Lombok dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia menggunakan pesawat jenis Boeing 777-300ER.

Millyas mengungkapkan, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait seperti Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Agama, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Balai Karantina Kesehatan, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, Perum Damri, dan lainnya untuk memastikan penerbangan haji tahun ini berjalan dengan lancar.

“PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok bersama dengan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV juga telah melakukan inspeksi dan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional penerbangan haji tahun 2025 di Bandara Lombok,” terang Millyas.

Inspeksi yang berlangsung pada 26 hingga 28 April 2025 ini memeriksa kesiapan fasilitas bandara maupun kendaraan serta peralatan pendukungnya, kesiapan personel yang bertugas, standard operating procedure, contingency plan bilamana terjadi kondisi darurat, serta kesiapan di Asrama Haji Embarkasi Lombok, Mataram.

“Hasil inspeksi tersebut menyatakan bahwa infrastruktur serta fasilitas Bandara Lombok siap dan mumpuni untuk mendukung operasional penerbangan haji tahun ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi mendukung kelancaran perjalanan para jemaah haji NTB menuju Tanah Suci hingga nanti kembali ke Tanah Air,” tandas Millyas.(bul)

Transformasi Koperasi di Mataram, Fokus pada Usaha Nyata

0
H. Muhammad Ramadhani. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram mendorong koperasi lokal bertransformasi lewat Program Koperasi Merah Putih, dengan fokus memperluas usaha nyata dan mendukung program pemerintah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram semakin serius dalam mendorong penguatan koperasi lokal melalui Program Koperasi Merah Putih. Fokusnya awalnya  memperkuat koperasi eksisting agar mampu bertransformasi lebih produktif.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperikop) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menyebutkan saat ini, sekitar 98 hingga 99 persen koperasi di Mataram masih bergerak di sektor simpan pinjam. “Sehingga, melalui program ini, Pemkot ingin mendorong koperasi agar tidak hanya berkutat pada sektor keuangan saja, melainkan juga merambah bidang usaha produktif lain,” terangnya saat diwawancarai Ekbis NTB, Senin, 28 April 2025.

Ia memaparkan bahwa Program Koperasi Merah Putih juga akan terintegrasi dengan sejumlah program prioritas pemerintah pusat, seperti layanan cek kesehatan gratis dan penyediaan makanan bergizi gratis.

Koperasi Merah Putih akan diarahkan untuk menjalankan berbagai layanan seperti gerai sembako, apotek murah, klinik desa, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan keuangan mikro yang lebih inklusif.

“Oleh sebab itu, Koperasi Merah Putih yang menyediakan layanan klinis bakal dukung kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis. Sedangkan koperasi yang menyediakan layanan sembako, pertanian, dan perikanan akan menjadi pengadaan bahan pokok buat program makan gratis,” terangnya.

Seluruh program ini, lanjut Dhani, akan disinergikan agar berdampak lebih besar dan mampu mengoptimalkan sumber dana. “Intinya, kita mau koperasi ini betul-betul jalan, nggak cuma ada nama saja. Ada usaha nyata, ada manfaat langsung ke masyarakat,” pungkasnya.

Dhani menegaskan bahwa, pembentukan koperasi lewat Program Koperasi Merah Putih harus dilandasi niat serius untuk mengembangkan usaha bersama, bukan sekadar mengejar anggaran stimulasi. Pemerintah berharap koperasi-koperasi di Mataram bisa tumbuh berbasis partisipasi aktif anggota dan memperkuat ekonomi komunitas.

Untuk mendukung percepatan perubahan ini, Pemerintah Provinsi NTB juga berencana ikut membantu pembiayaan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

“Pemerintah Provinsi juga rencananya akan mendukung proses perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi di Kota Mataram,” sebutnya.

Bentuk dukungan tersebut melalui skema pembiayaan bersama, di mana biaya perubahan akan ditanggung separuh oleh provinsi dan separuh oleh Pemkot Mataram.

“Skemanya, setengah-setengah. Misal, kalau biaya perubahan Rp3 juta, ya Provinsi tanggung Rp1,5 juta, sisanya Pemkot Mataram,” tutupnya. (hir)

Kisah Inspiratif dari Dusun Jerneng Lobar, Naik Haji dari Hasil Berjualan Bakso Telur Lilit Keliling

0
Zainudin, salah satu CJH asal Dusun Jerneng yang akan berangkat ibadah haji pada musim haji tahun 2025 ini dari hasil jualan bakso telur lilit. (ekbisntb.com/her)

Zainudin (65) warga Dusun Jerneng Mekar Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), seorang pedagang kecil, hanya penjual bakso telur lilit keliling. Lebih dari usianya ia habiskan menjadi penjual permen dan bakso keliling. Ia berjualan sejak tahun 1978. Sekitar 41 tahun ia menggeluti usahanya dengan penuh ikhlas dan dedikasi.

BERKAT niat tulus, ikhlas dan ikhtiarnya disertai doa, dari hasil usahanya itu Zainudin bin Kurdi berkesempatan naik haji tahun 2025 ini. Untuk menjadi tamu Alllah ia membutuhkan perjuangan panjang.

Ditemui di kediaman, ayah dari 5 orang anak inipun menuturkan perjuangan dalam mengais rezeki hingga bisa berangkat haji tahun ini.  Sambil menikmati kopi dan hidangan jajanan yang sudah disiapkan untuk tamu yang akan datang berziarah di tempatnya, Ia mengawali cerita perjuangannya.

Zaenudin lahir di Jerneng tanggal 31 April tahun 1960, sejak berusia 18 tahun ia sudah menjalani profesi sebagai pedagang keliling tepatnya pada tahun 1978 ia keliling berjualan di wilayah Kota Mataram. Pada tahun itu ia berjualan makanan ringan di wilayah Mataram.

“Saya sudah mulai jualan sejak tahun 1978. Saya keliling di wilayah Mataram, dulu jualan makanan,” tutur pria paruh baya ini.

Seiring berjalannya waktu, hasil berjualan di Mataram dengan menyewa di salah satu sekolah memberikan rezeki yang lebih, sehingga ia bisa menabung dan membeli lahan, lahan yang dibeli  ini yang dihajatkan sebagai dana untuk mendaftar haji pada saatnya nanti,” Dari jualan di sekolah itu saya berhasil nabung dan bisa membeli lahan pada tahun itu sekitar  awal tahun 2000 an,” tuturnya.

Setelah itu, karena ia tidak diberikan lagi untuk menyewa di sekolah, ia pun terpaksa keluar, sehingga harus putar kepala untuk berdagang apalagi. Untuk menyambung hidup, setelah mencoba berjualan secara keliling di Kota Mataram dan mencoba usaha yang lain tidak membuahkan hasil juga. Akhirnya ia memilih untuk berjualan bakso goreng telur lilit. Berdagang bakso goreng telur lilit dimulai sekitar tahun 2008, ia memulai jualan ke wilayah selatan Lombok Barat di Kecamatan Lembar dan Sekotong.

Setiap hari ia berangkat jualan sekitar pukul 07.00 WITA dan pulang sekitar pukul 18.00 wita, dengan modal jualan pada saat itu antara Rp 50 ribu,  ia bisa mendapatkan jualan hingga Rp100 ribu per hari,” Hasil dari jualan itulah yang saya kumpulkan untuk jadi tambahan saya setor ongkos haji pada tahun 2012,”  ungkapnya.

Karena tabungan yang terkumpul banyak digunakan untuk biaya hidup semenjak berhenti jualan di sekolah, sehingga ia kembali mengumpulkan tabungan untuk mewujudkan niat berangkat haji yang sudah ditanamkan sejak lama.

Setelah berdiskusi dengan istri akan niatnya untuk mau berangkat haji, akhirnya ia memantapkan diri pada tahun 2012 udah mendaftar haji, dengan besaran dana awal sebanyak Rp 25 juta, setelah resmi mendaftar dan mendapatkan nomor porsi haji, ia semakin gigih berusaha dan menabung sebagai biaya pelunasan haji, dan biaya berangkat haji,” Sejak saat itu sudah saya nabung Rp 10 ribu kadang Rp 15 ribu sehari,” ujarnya.

Pada saat daftar haji 2012, estimasi keberangkatan diperkirakan tahun 2017, namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 namanya belum juga turun, hingga waktu berlalu dan wabah Covid-19 keberangkatan mundur.” Dulu disampaikan sama Kemenag akan berangkat tahun 2017,” katanya.

Sementara itu usaha bakso telur lilit mengalami pasang surut dimana modal usaha semakin naik, meski pendapatan jualan juga naik namun kebutuhan anak-anak dan keluarga juga bertambah. Saat ini untuk modal berdagang bakso telur lilit dibutuhkan modal sekitar Rp 125 ribu hingga Rp 150 ribu, sedangkan dalam satu hari ia dapat berjualan sekitar Rp 200 sampai 300 ribu tergantung sepi dan ramainya orang yang beli.  “Kalau sekarang modalnya sampai Rp 125 ribu, dapat jualan sampai Rp 250 ribu sehari tergantung sepi dan ramai,”paparnya.

Ia menambahkan, sebelum dinyatakan sebagai CJH reguler, pada tahun 2024 namanya keluar sebagai CJH cadangan pada tahun 2024, namun karena tidak ada biaya untuk pelunasan ia memilih menunggu tahun depan untuk berangkat.

“Tahun lalu saya masuk daftar calon jamaah tambahan, tapi tidak bisat melunasi, alhamdulillah tahun ini dapat panggilan Allah,”ujarnya.

Setelah semua tahapan diselesaikan, Kemenag memastikan ia akan berangkat ke tanah suci tanggal 1 Mei, untuk persiapan sebelum berangkat, ia menuturkan  sudah hampir 8 hari persiapan keberangkatan sebagai CJH sudah dilakukan mulai dari tasyakuran walimatul safar, dan kegiatan serakalan setiap malam. “Alhamdulillah persiapan sudah siap, dan saat ini sedang kegiatan ziarah oleh warga masyarakat,” ujarnya.

Di kediamannya setiap malam, sejak mulai dibuka ziarah haji, warga masyarakat selalu ramai datang melakukan tradisi serakalan dan ada juga zikir Saman yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kegiatan serakalan digelar dengan harapan memohon doa dari jama’ah agar diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah haji, dari sejak berangkat hingga pulang kembali ke Indonesia. (her)

Bangunan Bodong Rugikan Daerah, Data Vila dan Homestay di OPD dengan Desa Tidak Sinkron

0
Vila-vila yang ada di perbukitan Batulayar Lobar. Banyak vila di Lobar yang perlu ditertibkan dari sisi perizinan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Usai rapat ekspose izin vila dan penginapan di Lombok Barat (Lobar) yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Hj. Nurul Adha pekan lalu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun ada yang aktif bergerak dan ada pula terkesan pasif.

Dari informasi sementara yang diserap, data yang dimiliki OPD dengan berbasis desa yang dihimpun pihak kecamatan tidak sinkron. Sebab sebelumnya, pada ekspose Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan data vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan berjumlah 351. Namun yang ada di Kecamatan Batulayar sebanyak 162, itu termasuk dalam vila, hotel, hotel melati, apartemen hotel, penginapan remaja (backpacker), pondok wisata dan akomodasi lainnya.

Namun untuk vila ada 46 terdiri dari 20 vila yang berizin dan 26 yang tidak memiliki izin. Justru data berbeda dari kecamatan yang diperoleh dari lapangan berbasis desa. “Itu makanya kita mau sinkronkan data, data yang di kami yang berbasis desa berbeda dengan Bapenda maupun perizinan (DPMPTSP),” terang Camat Batulayar H.M. Subayyin Fikri, Senin 28 April 2025.

Dari datanya khusus di Kecamatan Batulayar, terdapat 174 vila dan penginapan baik yang berizin maupun tidak berizin.  Ia pun telah mengungkap data ini di forum pertemuan dengan Wabup, sehingga di situ muncul data masing-masing OPD. Data ini lah yang selanjutnya dipadukan dan menjadi bahan pembahasan. “Lalu pertemuan kedua, data ini minta disinkronkan oleh Bu Wabup. Barulah langkah selanjutnya (turun),” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan beberapa saran ke Wabup. Ia menyarankan agar memperkuat basis data barulah dibuat roadmap turun membagi tim untuk turun lapangan, sehingga data inilah yang ingin diverifikasi lapangan, mengecek bersama benar tidak berizin atau ada izin tapi mati ataukah menyalahi izin. Dan ada izin tapi belum bayar pajak.

Kaitan dengan data ini, ungkapnya, saat ini sedang proses verifikasi data. Termasuk menyamakan data antara Bapenda, DPMPTSP dan masing-masing desa melalui kecamatan. Setelah data ini tuntas, barulah rencananya dibuat jadwal turun untuk cek langsung.

Diakuinya banyak kendala dihadapi ketika turun lapangan, seperti kalau turun yang ditemukan penunggu yang tidak tahu apa-apa, sehingga hal ini harus dibahas bersama. Ia juga mengakui persoalan vila bodong maupun menyalahi izin ini persoalan klasik, sehingga kebijakan pimpinan harus dikerjakan dan selesaikan. Sebab kalau sekarang, kapan lagi mau ditangani. Ia pun sangat mendukung kebijakan ini. “Kita di kecamatan mem-back up OPD teknis, imbuhnya.

Yang dimaksud OPD teknis itu seperti perizinan, Bapenda. Bicara perizinan tentu ada satgas perizinan. Kemudian menyangkut setoran pajak dan retribusi ada Bapenda. Pihaknya pun siap mengawal. Sebab keberadaan vila bodong ini merugikan daerah, karena mereka mengeksploitasi hasil di daerah tanpa ada feedback ke daerah berupa pajak dan retribusi. Termasuk dampak ke masyarakat tidak ada. “Jelas ini (vila bodong) merugikan daerah dan masyarakat,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar Hery Ramadhan mengatakan lebih banyak yang vila belum ada izin dari pada yang berizin. Langkahnya, OPD akan turun secara terpadu. “Nanti tim terpadu yang turun,” katanya.

Tim terpadu terdiri dari Satpol PP, PU, DPMPTSP, Dispar, kecamatan dan desa. Hal ini, menindaklanjuti instruksi Wabup Lobar turun menerbitkan bangunan bodong.

Diakuinya, keberadaan vila tak berizin ini tentu dipantau juga oleh kecamatan dan desa. Keberadaan vila maupun penginapan bodong ini diakuinya merugikan daerah, karena tidak menyetor pajak hotel, restoran maupun retribusi lainnya. ‘’Semua bangunan baik berizin maupun tidak ada izin ini seharusnya memberikan kontribusi ke daerah, bisa dipungut daerah,’’ tegasnya. (her)

Tangani Penginapan Bodong dan Langgar Izin, DPRD Minta OPD di Lobar Tidak Melempem 

0
Hendra Harianto, M. Subayyin Fikri, dan Hery Ramadhan (ekbisntb.com/her)

Keberadaan vila atau penginapan bodong dan melanggar izin di Lombok Barat (Lobar) mendapat atensi dari DPRD Lobar. DPRD mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di kawasan Senggigi bergerak cepat dan tidak melempem.

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto mendorong agar pendataan jumlah vila dan penginapan harus valid dan sinkron antara OPD dengan data lapangan. “Bila hari sudah ada rapat dipimpin Wabup, berharap ada data valid, tapi belum ada disiapkan oleh OPD. Tentu kami sayangkan,” tegas politisi PKB ini, Senin 28 April 2025.

OPD, ujarnya, harusnya gesit sesuai harapan bupati yang getol agar progres PAD, pembangunan dan lainnya meningkat. Dan untuk mewujudkan itu, bupati menekankan melalui data. “Kita harap ada data valid oleh OPD,” imbuhnya.

Ia meminta agar OPD menindaklanjuti, jangan diam atau “tidur”. “OPD harus gesit menindaklanjuti, jangan terlalu lama,”harapnya. Pihaknya mendukung langkah Pemkab menertibkan bangunan bodong sebab itu merugikan daerah, karena itu tidak ada pemasukan ke daerah.

Ia juga sepakat perlu pendataan ulang atau pembaharuan data di segala bidang secara menyeluruh, baik itu PAD, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Bahkan ia mendorong agar Bupati Lobar memperkuat data berbasis desa. Itu menjadi acuan Pemkab dalam melaksanakan program.

Sebab menurutnya data desa lebih realistis sesuai kondisi lapangan. “Lebih-lebih pak bupati dengan tegas membangun dari desa dan by data. Ayo libatkan desa untuk pendataan berbasis desa, tentu perlu desa di-back up anggaran,” tambahnya.

Sementara itu  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Lobar Hery Ramadhan mengakui banyak vila pribadi yang dikomersialkan dan rumah tinggal dijadikan homestay. “Modusnya dijual online kan, melalui media sosial, Aplikasi layanan jual beli online,” ungkapnya.

Karena itu dilibatkan OPD terkait seperti Dinas Kominfo untuk menelusuri vila maupun rumah tinggal yang menyalahgunakan izin, terutama yang mempromosikan lewat media sosial.

Camat Batulayar H.M. Subayyin Fikri menambahkan selain vila atau penginapan bodong, banyak juga ditemukan berizin, namun menyalahi atau melanggar izin. Misalnya bangunan vila pribadi atau privat diam-diam dikomersialkan.

“Vila ini ada yang berizin dan tidak berizin. Yang berizin saja ada yang menyalahgunakan izin, misalnya privat tapi kenyataannya dikomersialkan, atau ada yang belum punya izin tapi operasi,” tambahnya.

Temuan di lapangan, selain penyalahgunaan izin, ada juga vila penginapan yang komersil tapi belum bayar pajak ke daerah. Sejumlah temuan ini pun disisir dan diverifikasi di lapangan. “Waktu rapat saya sarankan ke Bu Wabup,”kata dia.

Menurutnya persoalan vila bodong maupun menyalahi izin ini persoalan klasik, sehingga kebijakan pimpinan harus dikerjakan dan selesaikan. Sebab kalau sekarang, kapan lagi mau ditangani.

Ia pun sangat mendukung kebijakan ini. Posisinya, intinya menunggu kapan tim dibentuk, karena kewenangan itu ada di OPD. Apakah mereka bergerak, hal ini bukan kewenangan dan kapasitasnya. (her)

Temui KKP di Jakarta, Lotim Ingin Tarik Retribusi dari Tambak Udang

0
Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat bertemui Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan  beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menginginkan adanya penarikan retribusi dari hasil produksi tambak udang. Salah satu bisnis sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lotim diketahui cukup mentereng. Sementara Lotim selama ini tidak dapat apa-apa dari aktivitas usaha tersebut.

Menjawab wartawan di Selong, Senin 28 April 2025, Bupati Lotim H. Haerul Warisin menegaskan ia bersama dengan pimpinan DPRD Lotim sudah bertemu dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) beberapa waktu lalu di Jakarta untuk berkonsultasi masalah tersebut.

Diketahui, ada sejumlah daerah yang sudah melakukan penarikan retribusi tambak udang. Hal ini katanya akan dicontoh untuk bisa ditiru  regulasinya. “Kita contoh kabupaten yang sudah melaksanakan,” kata Bupati.

Menurutnya, sambil proses penyusunan peraturan daerah tentang penarikan retribusi tersebut, akan coba diawali dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup). Harapannya, Lotim ke depan bisa mendapat tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas bisnis tambak udang serta bisnis perikanan lainnya yang berlangsung di wilayah hukum Kabupaten Lotim.

Diakui, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Sektor Kelautan dan Perikanan yang diterima Lotim relatif kecil. Hanya berkisar Rp 1,5-3 miliar setahun. Potensi pendapatan yang bisa diperoleh Lotim dari bisnis tambak udang, ekspor ikan tuna, lobster dan lainnya bisa berlipat-lipat dari jumlah DBH yang diperoleh selama ini.

“Itu sudah kami sampaikan ke Pak Wamen (KKP-red), dan Pak Wamen siap akan komunikasi dengan Menteri Keuangan,” tutur Bupati.

Evaluasinya, semua hasil tambak udang, tuna, lobster dan produk perikanan Lotim ini tidak ada nama Lotim ini. Dikirim ke Surabaya misalnya maka Surabaya yang dapat nama, sehingga yang dapat Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Surabaya. Lotim tidak dapat karena datanya tidak tercatat di situ. ‘’Dikirim lewat Bali ekspornya, maka Bali juga yang dapat nama dan DBH. Lotim tidak ada dalam daftar pelaku usaha ekspor produk perikanan tersebut akibatnya Lotim tidak dapat apa-apa,’’ tambahnya.

Bupati menginginkan, semua data mengenai daerah penghasil ini harus tercatat. Mau diekspor lewat mana saja daerah di seluruh Indonesia ini, terpenting Lotim harus tercatat namanya sebagai penghasil, sehingga bisa mendapat hasil pembagian yang lebih besar dari yang diterima sekarang. (rus)

Pemkab Lotim Tanggung Iuran BPJamsostek 17.395 Petani Tembakau

0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menyerahkan secara simbolis klaim Jaminan Kematian kepada salah satu peserta yang meninggal kepada ahli warisnya. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menanggung iuran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 17.395 petani tembakau. Program perlindungan sosial ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 ini, Pemkab Lotim mengalokasikan dana Rp 2,5 miliar untuk belasan ribu petani tembakau tersebut.

Terkait hal ini Bupati Lotim H. Haerul Warisin menandatangani kerja sama dengan Kepala  BPJamsotek Cabang Lotim, Muhammad Yohan Firmansyah terkait kelanjutan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau tersebut di Kantor Bupati Lotim, Senin 28 April 2025.

Bupati mengatakan, kepada petani tembakau yang belum masuk disarankan kepada Dinas Pertanian agar melakukan pendataan. “Yang belum segera didaftarkan,” katanya.

Dinas Pertanian melakukan pendataan kepada para petani tembakau penerima DBH CHT.  Mengingat program perlindungan sosial ketenagakerjaan ini sangat bagus, Bupati juga mengimbau agar seluruh perusahaan swasta segera mendaftarkan seluruh karyawan yang belum.

‘’Perlindungan bidang ketenagakerjaan tidak saja jaminan kematian, tapi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan,’’ ujarnya.

Kepala BPJamsotek Cabang Lotim, Muhammad Yohan Firmansyah menyampaikan penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Lotim itu terkait soal  perlindungan lanjutan kepada petani tembakau.  Jumlahnya khusus dari Lotim sebanyak 17.395 orang. Belum lagi dari pemerintah provinsi.

Sampai saat ini, jumlah Kepesertaan BPJamsotek di Lotim sebanyak 143 ribu atau baru 28 persen dari target Universal Coverage. Jumlah ini diakui masih kecil dan perlu didorong untuk ditingkatkan lagi. Adapun jumlah manfaat kepesertaan yang sudah dicairkan cukup besar. Tahun 2025, data per bulan Februari sampai terakhir ini sudah terima  dibayarkan untuk 1.027 kasus dengan total klaim Rp 9 miliar. (rus)

PLN NTB Perkuat Bauran Energi Terbarukan di Lombok Lewat Pembangunan PLTMH Pandanduri

0
Pembangunan PLTMH Pandanduri dengan kapasitas 2 x 290 KW(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) terus memperkuat bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan NTB untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060 dan NZE NTB 2050. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Daerah dan pengembang energi baru terbarukan (EBT) guna mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) Pandanduri dengan kapasitas 2 x 290 kilowatt (KW), yang saat ini sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Proyek yang dibangun oleh PT Brantas Energi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi energi bersih di Lombok. Hingga akhir April 2025, progres pembangunan PLTMH Pandanduri telah mencapai 97 persen.

General Manager PLN UIW NTB, Sudjarwo, yang turut hadir dalam penandatanganan peresmian proyek, menyatakan pentingnya peran PLTMH Pandanduri dalam menambah kapasitas energi hijau di NTB. “Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan pembangkit, melainkan investasi untuk masa depan NTB yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” ujar Sudjarwo.

Saat ini, kapasitas pembangkit EBT di sistem kelistrikan Lombok mencapai sekitar 38 megawatt (MW) atau 8,02 persen dari total kapasitas sistem, yang sebagian besar berasal dari Independent Power Producers (IPP) atau pengembang swasta. Dengan tambahan kapasitas sebesar 580 KW dari PLTMH Pandanduri, bauran energi terbarukan di Lombok akan semakin meningkat, sekaligus memperluas pasokan listrik ramah lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah Pandanduri.

Menurut infografis kelistrikan NTB, bauran energi terbarukan di Lombok terdiri dari tenaga surya, bayu, dan air. Energi surya berkontribusi sebesar 17 MWp melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sementara PLTB di Lombok Timur menghasilkan 21 MW dari tenaga bayu. Selain itu, pembangkit tenaga air terus bertambah dengan adanya pembangunan PLTMH Pandanduri. PLN juga terus mengoptimalkan penggunaan co-firing biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai bagian dari transisi energi.

PLN UIW NTB berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pengembangan proyek-proyek EBT di NTB. Kolaborasi ini melibatkan sektor swasta, serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan lahan, perizinan, dan aspek lainnya untuk mempercepat pembangunan pembangkit EBT.

Sudjarwo menegaskan, pencapaian NZE harus menjadi prioritas. “Setiap kilowatt energi bersih yang kita hasilkan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. PLN NTB akan terus berada di garis depan dalam transisi energi ini,” tegasnya.

Dengan adanya PLTMH Pandanduri dan berbagai inisiatif lainnya, PLN UIW NTB optimistis dapat terus meningkatkan target bauran energi terbarukan di NTB. Hal ini sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu provinsi percontohan pengembangan energi hijau di Indonesia. (bul)

Pelaku Pariwisata NTB Diminta Tak Bergantung Belanja Pemerintah

0
Wisatawan asing menikmati suasana pantai di Mandalika Beach Club di KEK Mandalika, Kuta, Praya, Lombok Tengah(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Nusa Tenggara Barat, mendorong pelaku pariwisata tak bergantung pada belanja pemerintah guna menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah.

Anggota DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman di Mataram, Senin, mengatakan industri perhotelan selama ini memang terlalu bergantung pada belanja pemerintah, sehingga dampaknya kembali dirasakan oleh pelaku perhotelan jika ada kebijakan pemerintah berupa efisiensi belanja.

“Jika jika belanja pemerintah murni menjadi tulang punggung usaha hotel berarti ada sesuatu yang keliru dalam penyelenggaraan industri hotel kita sehingga di momentum ini kita mulai melakukan penyesuaian, harus lebih kreatif dalam market atau pemasaran dan lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, belanja pemerintah yang ditunjukkan dengan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran atau MICE, seharusnya hanya menjadi salah satu komponen bisnis hotel. Artinya, MICE tidak menjadi tulang punggung bisnis perhotelan agar tetap bisa bertahan di segala kondisi.

Anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur ini mengatakan, pemerintah memang harus membantu tumbuh kembang-nya industri di daerah, termasuk industri usaha perhotelan ini.

Namun hal itu tak berarti hanya berbelanja di hotel. Sebab yang lebih penting yaitu bagaimana lahir sebuah program jangka panjang yang sifatnya berkelanjutan.

“Tak boleh kebijakan pemerintah itu bentuknya ‘charity’ kepedulian, seperti ketika dia bermasalah harus dibantu dengan belanja. Namun harus berupa program yang lebih sistemik dan lebih berjangka panjang, sebab jangan sampai setelah berhenti belanja, malah kolaps lagi,” jelas anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB ini.

Terkait dengan kondisi lesunya okupansi hotel saat ini, Ikroman meminta agar industri hotel tak buru-buru membuat keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK karyawan. Industri hotel didorong untuk lebih kreatif dalam berusaha, seperti misalnya promosi-promosi menarik hingga paket pelayanan makanan dan minuman atau F&B service kepada tamu yang tak menginap.

“Kita jangan tergesa-gesa mem-PHK karyawan, karena terkait efisiensi pemerintah ini kan kita belum tahu size-nya seperti apa. Ini sedang mencari format baru. Lebih baik minta ke pemerintah program apa yang menghidupkan industri misalnya menambah flight dan lainnya,” katanya. (ant)