Lombok (ekbisntb.com) – Menyadari peran penting Kepala Daerah dalam mendukung program BPOM, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan, beserta jajaran, melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda NTB, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa Obat dan Makanan memiliki peran penting dan strategis terkait aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, Badan POM tidak bisa bekerja sendiri (single player). Perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah.
Salah satu dukungan BPOM dalam peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sejak 2020 telah digulirkan DAK Non Fisik POM yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Pada tahun 2024 total anggaran DAK Non Fisik POM untuk di NTB sebesar Rp4,5 miliar yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dalam mengawal mutu dan keamanan pangan, pemeberdayaan masyarakat serta daya saing UMKM.
Dalam upaya peningkatan kesadaran Keamanan Pangan Badan POM juga memiliki 3 program berbasis komunitas, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Intervensi PJAS Aman.
Beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian di wilayah NTB, antara lain masih ditemukan penggunaan bahan berbahaya berupa boraks dalam kerupuk, penjualan antibiotik tanpa resep dokter yang berdampak terjadi Anti Microbial Resistance (AMR), serta peredaran obat-obatan tertentu seperti Tramadol, Trihexyphenidil, dan Dextromethorphan.
Pj. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada BBPOM di Mataram yang telah mengawal keamanan Obat dan Makanan di NTB. Ia juga berpesan agar edukasi kepada masyarakat terus digencarkan Edukasi ini harus terus ditingkatkan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin sadar, bijak dan berhati-hati dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.
Selain itu, pemerintah harus senantiasa responsif dan antisipatif, jangan menunggu permasalahan menjadi besar. Upaya-upaya pencegahan yang sistematis dan terpadu bersama seluruh pemangku kepentingan harus dilakukan agar masyarakat teredukasi dengan baik.
Melalui kegiatan audiensi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemda Provinsi NTB dengan BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat di NTB dari Obat dan Makanan yang beresiko pada kesehatan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing pelaku usaha khususnya UMKM.(bul)
