Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Beberapa desa dari total 31 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang mendapatkan program desa berdaya mulai merasakan manfaat. Bahkan desa-desa di wilayah Sumbawa langsung melaksanakan programnya di tengah keterbatasan anggaran dari Dana Desa (DD).
“Desa Labuhan Burung baru mencairkan anggaran tersebut dan mereka sangat bersyukur untuk pelaksanaan program yang ada di desa setelah dana desa mereka dipangkas,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) I Made Patrya, kepada Suara NTB, Kamis (11/6).
Ia melanjutkan, sudah ada beberapa desa yang sudah mulai mencairkan anggaran tersebut dengan menyerahkan proposal sebelumnya. Karena itu, pihaknya meminta kepada desa lainnya untuk bisa segera agar program pemberdayaan di desa bisa segera berjalan.
“Pelaksanaan program ini sebenarnya sesuai dengan janji Politik pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri sehingga masing-masing desa akan mendapatkan alokasi anggaran Rp300 juta,” jelasnya.
Ia pun meyakinkan, meskipun sudah ada tema yakni desa wisata, ketahanan pangan, dan lingkungan bersih tetapi ketika anggarannya masih tersisa bisa dipergunakan untuk program lain. Namun, pada prinsipnya pelaksanaan desa tematik ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan.
“Secara keseluruhan untuk pelaksanaan program, tersebut Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,3 miliar dengan masing-masing desa mendapatkan anggaran Rp300 juta,” terangnya.
Penyaluran bantuan tersebut nantinya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa untuk kegiatan produktif sesuai tema. Misalnya di bidang ketahanan pangan, wisata, dan lingkungan termasuk pengembangan untuk potensi lain.
“Kami berharap program ini bisa berjalan maksimal dan pelaksanaannya tepat sasaran, supaya desa sasaran bisa lebih mandiri dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah pun nantinya akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)
