Mataram (Ekbis NTB) — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan seluruh dana haji yang dikelolanya berada dalam kondisi aman, likuid, dan dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Hingga Mei 2026, total dana kelolaan lembaga tersebut telah menembus angka Rp180 triliun.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, dalam forum BPKH Connect yang berlangsung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (5/5/2026).
Arief menjelaskan bahwa BPKH menerapkan strategi investasi dengan risiko yang sangat terukur guna menjamin keamanan hak-hak jemaah.
“BPKH wajib menjaga aset likuid minimal dua kali dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini memastikan bahwa berapapun dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan jemaah, posisinya selalu siap dan tersedia,” ujar Arief di hadapan awak media.
Menopang Biaya Haji Lewat Nilai Manfaat
Arief juga meluruskan kekhawatiran masyarakat dengan menegaskan bahwa setoran pokok milik jemaah tetap utuh tanpa pengurangan sedikit pun. Adapun biaya operasional haji selama ini ditopang oleh hasil pengembangan investasi, atau yang dikenal sebagai nilai manfaat.
Nilai manfaat tersebut dialokasikan melalui tiga saluran utama demi kemaslahatan jemaah:
- Subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih): Menjaga agar biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah tetap rasional dan tidak melonjak, di tengah fluktuasi biaya riil di Arab Saudi.
- Rekening Virtual (Virtual Account): Memberikan tambahan nilai saldo bagi jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list).
- Living Cost: Penyediaan uang saku tunai bagi jemaah yang berangkat untuk menunjang kebutuhan operasional mereka di Tanah Suci.
Transparansi Lewat Digitalisasi
Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan menangkal disinformasi, BPKH kini mengandalkan transformasi digital lewat peluncuran BPKH Apps. Melalui aplikasi ini, jemaah dapat memantau saldo nilai manfaat hingga estimasi keberangkatan secara langsung.
“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui aplikasi tersebut, setiap jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” tegas Arief.
Kegiatan BPKH Connect di Mataram ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPKH dan media massa lokal sebagai mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait tata kelola keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. (r/fan)
