Mataram (Suara NTB) – Ketua Pengusaha Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, mengungkapkan kondisi dunia usaha di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Sepinya proyek-proyek pemerintah, mandegnya perputaran uang, ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah semakin menekan keadaan. Peluang kerja juga semakin minim.
“JKalau kita lihat, semuanya sedang tidak baik-baik saja. Semuanya sedang tidak bekerja, banyak yang kita lihat mau bekerja apa sekarang. Roda ekonomi juga, demikian, tidak ada pergerakan,” ujar mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB dua periode ini.
Ia menilai, meskipun isu global seperti perang tidak berdampak besar langsung secara signifikan ke daerah, kecuali pada sektor tertentu seperti minyak, namun efek domino tetap terasa pada aktivitas usaha.
“Apalagi kita di daerah, dampak dari perang itu kan seharusnya tidak signifikan untuk kita, kecuali minyak. Tetapi memang ya, saya melihat teman-teman di daerah, begitu juga di Jakarta, rata – rata sudah berkurang usahanya,” curhatnya, Senin, 13 April 2026.
Menurut mantan Senator DPD RI ini, salah satu persoalan utama adalah tidak beredarnya uang di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi semakin stagnan.
“Kita tidak tahu juga ini sedang apa, karena banyak uang-uang juga tidak beredar, baik di Jakarta, apalagi di daerah kita,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti minimnya penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah daerah, yang berdampak langsung pada para pelaku usaha, khususnya sektor kontraktor dan pengadaan.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru atau tidak ada menjadi andalan bagi dunia usaha untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru
“Jadi banyak sekali pengusaha kontraktor, pengusaha pengadaan, dan usaha-usaha lainnya akhirnya tidak ada pilihan, selain melirik ke MBG (Makan Bergizi Gratis),” jelasnya.
Padahal, program MBG yang digadang-gadang menjadi peluang baru, menurutnya tidak mudah diakses semua pelaku usaha karena membutuhkan modal besar dan pengembalian investasi yang tidak cepat.
“MBG ini memang ada pengembalian, tapi tidak secara cepat. Bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Kayak gambling jadinya. Tapi karena kita mendukung program pemerintah, ya harus siap seperti itu,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkapkan besarnya kebutuhan modal untuk terlibat dalam program tersebut. Satu dapur itu bisa sampai Rp1,2 miliar. IPAL saja mencapai Rp40-50 juta yang sesuai standar BGN, instalasi gas standar Rp25 juta, belum yang lain-lain. Ompreng saja, kata Ratu Ganefi, jika penerima manfaatnya 2.000, dengan harga Rp50 ribu per buah, sudah mencapai sudah Rp100 juta modalnya.
Lebih jauh, Diyah juga mengkritik praktik di sejumlah instansi pemerintah yang dinilai mengurangi peluang bagi pelaku usaha lokal.
“Sekarang ini , kerjaan di pemerintah baik di UPT, mau dia OPD, dikerjakan sendiri sama orang kantornya. Seharusnya kerjaan itu dikerjakan oleh eksternal, digarap sendiri. Sehingga, pengusaha tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan pekerjaan itu dari pemerintah,” tegasnya.
Kondisi ini, menurutnya, membuat banyak pelaku usaha mencoba bertahan dengan membuka usaha kecil, meski tidak bertahan lama. Beberapa kolega pengusahanya akhirnya membuka jasa laundry, rumah makan, tetapi hanya sebulan bertahan.
Karena itu, Ratu Ganefi mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggerakkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi, dengan melibatkan pelaku usaha secara langsung.
“Bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini bersinergi. Kumpulkan seluruh pengusaha, restoran, dan pelaku wisata. Ayo kita jual pariwisata bersama,” ajaknya.
Ia menilai, pengembangan pariwisata harus dimulai dari hal-hal mendasar, seperti harga tiket yang terjangkau, pelayanan yang baik, serta kemudahan akses ke destinasi wisata. Mulai dengan tiket yang murah, pelayanan yang enak, yang tidak mahal. Daerah wisata jangan terlalu kaku.
“Apalagi Mandalika. Itu satu-satunya ikon yang bisa kita jual,” sebutnya.
Namun, ia menyoroti masih adanya kendala akses dan mahalnya biaya di kawasan wisata unggulan tersebut.
“Saya kemarin datang dan masuk di salah satu tempat miliknya ITDC , untuk duduk di tempat lesehan saja harus belanja Rp1 juta dulu baru boleh duduk,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menghambat minat wisatawan untuk datang. Harapannya dibuka saja secara baik, jangan dipersulit. Bangun fasilitas dasar seperti toilet, restoran yang murah.
“Sehingga pariwisata itu jangan orang dianggap eksklusif,” tegasnya.
Ratu Ganefi memastikan bahwa keluhan yang disampaikannya merupakan representasi dari banyak pelaku usaha perempuan di NTB yang saat ini tengah kesulitan.
“Teman-teman saya sudah tidak ada pekerjaan. Dulu kontraktor perempuan, pengadaan, walaupun kecil-kecil masih bisa makan. Sekarang sama sekali tidak ada,” katanya.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha agar roda ekonomi kembali bergerak. Kembalikan polannya pada khittahnya, jika pekerjaan pemerintah tersebut adalah pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh pengusaha, kiranya pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk melaksanakannya. Agar ekonomi daerah bisa bergerak dalam situasi serba berat ini.(bul)
