Giri Menang (ekbisntb.com) – Terminal Segenter Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak kunjung diperbaiki Pemkab Lobar. Akibatnya, kondisi terminal yang berada di jalur strategis ini pun kian memperihatinkan. Areal parkir berkubang lumpur dan sarana prasarana masih minim. Kondisi ini pun mengakibatkan sopir enggan parkir kendaraan di terminal tersebut, akibatnya banyak potensi PAD dari Retribusi Parkir pun hilang.
Para sopir truk mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang kondisinya kian memperihatinkan. Kondisi terminal itu becek berkubang lumpur, mengakibatkan sopir sangat terganggu ketika parkir kendaraannya. Mereka berharap agar terminal segera diperbaiki.
Salah seorang sopir truk dari Jawa bernama Komarudin, mengeluhkan kondisi terminal yang tak layak pakai. “Kondisinya sangat kurang baik, kami pengin ini diperbaiki agar tambah banyak teman-teman (sopir) yang mau parkir di sini,” keluhnya, Selasa (31/3/2026).
Selain areal parkir, sarana prasarana juga sangat kurang seperti toilet, kamar mandi, tempat istrahat. Pihaknya berharap agar terminal itu diperbaiki dan sarana prasarana dilengkapi. Jika terminal itu diperbaiki, tentu banyak sopir yang mau parkir di sana, sehingga pemasukan ke daerah pun besar. Saat ini kendati kondisi terminal itu tak layak, ia dan beberapa sopir tak ada pilihan lain parkir di terminal itu, karena disamping murah, keamanan pun relatif terjaga.
Sopir lain bernama Ambon juga mengeluhkan hal serupa. Ia mengeluhkan kondisi Terminal Segenter yang becek. Selain itu, banyak fasilitas yang kurang perlu dilengkapi, seperti kamar mandi mampet, tempat salat, tempat istirahat, dan fasilitas lain. “Kami berharap agar di terminal ini dirapikan, kamar mandinya dilengkapi, tempat tidur ditambah, semua harus dilengkapi,” harap dia.
Ia dan sopir lainnya ingin agar parkir kendaraan di terminal Segenter terjamin dari sisi kenyamanan dan keamanan. Sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan sopir perlu dilengkapi. Hal senada dikatakan sopir lain bernama Wira, mengeluhkan kondisi parkir yang becek sehingga sangat mengganggu ketika memarkir kendaraan. Selain itu, kondisi kamar mandi, tempat istirahat dan toilet.
Dari sisi pegawai kata dia, tidak ada masalah. Para pegawai di terminal ramah-ramah, sehingga ia senang bergaul dengan mereka.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Baiq Yeni S Ekawati mengakui bahwa Terminal Segenter butuh pengurukan. Pengurukan perlu dilakukan karena kondisi beban parkir tidak sesuai dengan kendaraan yang masuk.
Sementara anggaran tahun 2025 sudah berjalan sehingga tidak bisa dialokasikan untuk penimbunan. Tahun depan kata dia, Pihaknya menganggarkan untuk penimbunan lahan parkir. “Insyaallah kita akan anggarkan tahun depan,” imbuhnya.
Sebab parkir Segenter ini salah satu sumber PAD, tetapi akibat kondisinya sekarang mengakibatkan PAD kurang maksimal karena sopir tidak mau parkir di terminal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lobar, Muhammad Hendrayadi mengatakan untuk penanganan Terminal Segenter dialokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026. Penanganan terminal yang kondisinya memperihatinkan ini, sebagai upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya telah menyerahkan masterpland pembangunan Terminal Segenter itu kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman (PUPRPKP).
“DED (Detail Engineering Design) sudah selesai dan angkanya (Anggaran) sudah ada di PUPRPKP,” terang Hendra.
Anggaran itu diperuntukkan untuk pengerasan lahan parkir yang masih berupa tanah. Kemudian pembangunan Selasar terminal berupa koridor yang menghubungkan berbagai area bangunan terminal serta pembuatan toilet. “Untuk pengerasannya berupa rabat atau hotmix kita belum tahu teknisnya,” terangnya.
Langkah ini diambil pihaknya untuk menarik kembali potensi PAD sektor retribusi khusus itu. Lantaran selama ini terminal itu masih minim menyumbang PAD. “Kalau ini sudah jalan (Segenter) kita akan mulai menata parkir di sekitar pelabuhan,” ujar Hendra.
Target retribusi parkir tahun ini dipatok sebesar Rp3,4 miliar. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,8 miliar hingga Rp3 miliar.
Karena itu, Hendra mengaku pihaknya membidik potensi pajak parkir di wilayah sekitar Pelabuhan Lembar. Terlebih terdapat sejumlah titik penitipan kendaraan pribadi yang selama ini belum terdata secara resmi sebagai penyumbang retribusi maupun pajak daerah. “Itu bukan parkir liar, melainkan lebih kepada titik-titik parkir yang belum terdaftar,” ucapnya.
Pihaknya ingin segera melegalkan lokasi-lokasi tersebut agar daerah mendapat hak pajak. Kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dijajal untuk pemungutan pajak parkir. “Di wilayah sekitar Lembar itu ada sekitar empat titik yang akan kami legalkan. Kami akan arahkan mereka untuk mengurus izin agar parkir-parkir privat tersebut bisa berkontribusi pada pajak daerah melalui kolaborasi dengan Bapenda,” jelas Hendrayadi. (her)
