Selong (ekbisntb.com) – Rencana ekspansi salah satu jaringan ritel modern di Kecamatan Sembalun mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut mengemuka dalam acara Sosialisasi Perencanaan Pembangunan salah satu ritel moderl yang digelar di Aula Kantor Desa Sembalun Timba Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada Selasa (3/3/2026).
Hadir dalam kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut, Camat Sembalun Suherman S.TTP., Kepala Desa Sembalun Timba Gading Ridwan Hardi, unsur TNI-Polri, serta sekitar 50 tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pelaku UMKM setempat.
Dalam sambutannya, Camat Suherman menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Lahan yang menjadi target merupakan aset milik Pemda yang rencananya akan disewakan kepada pihak pengelola ritel.
“Kami dari pihak kecamatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan ataupun rekomendasi khusus. Seluruh proses perizinan dilakukan langsung oleh Pemkab melalui sistem aplikasi perizinan yang berlaku,” ujar Suherman.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.
Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons tegas dari Kepala Desa Sembalun Timba Gading, Ridwan Hardi. Ia mengungkapkan bahwa pihak desa justru berada di garis terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat bawah.
“Pemerintah Desa Sembalun Timba Gading belum pernah mengeluarkan surat izin pembangunan Indomaret. Bahkan, kami sudah bersurat secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menolak pembangunan tersebut,” tegas Ridwan.
Sesi diskusi yang dipandu oleh Ketua BPD H. Lalu Rusman berlangsung dinamis. Sejumlah perwakilan masyarakat dan pelaku UMKM menyampaikan kekhawatiran mereka akan matinya usaha kecil jika ritel modern tersebut tetap beroperasi di desa.
Salah satu tokoh UMKM yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keberatan secara langsung.
“Kami mohon aspirasi ini disampaikan ke Pemda. Kami khawatir kehadiran toko modern ini berdampak pada penurunan pendapatan dan matinya usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan kami,” ungkapnya dalam forum.
Meski mayoritas menyuarakan penolakan, warga juga memberikan catatan kritis. Mereka meminta agar jika pembangunan tetap dipaksakan oleh pemerintah daerah, harus ada komitmen nyata seperti penyerapan tenaga kerja lokal 100 persen, kemitraan dengan produk UMKM, serta kontribusi sosial bagi desa agar pedagang kecil tidak tersisih.
Menutup kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.30 Wita tersebut, Camat Sembalun berjanji akan menyampaikan hasil diskusi dan aspirasi warga ke tingkat kabupaten.
“Pemerintah Kecamatan dan Desa akan segera berkoordinasi dengan Pemda Lombok Timur terkait adanya penolakan ini agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkas Suherman.
Kegiatan berlangsung tertib dan aman, dengan masyarakat tetap mengedepankan semangat musyawarah dalam menyampaikan pendapatnya. (rus)
