Mataram ( EKBIS NTB) –
Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Badan Anggaran dan Keputusan DPRD oleh Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB pada Rabu (22/7/2026).
Pada kesempatan penyampaian pendapat akhir, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras, perhatian, serta pembahasan yang komprehensif terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Gubernur mengatakan, bahwa berbagai pertanyaan, masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD NTB merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan mampu menjawab harapan masyarakat.
“Tentu, masih terdapat berbagai tantangan yang harus kita benahi bersama.
Namun, capaian tersebut memberikan optimisme bahwa setiap rupiah APBD telah bergerak ke arah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Iqbal.
Iqbal mengatakan, bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD hanya sekedar formalitas semata sebagai pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan.
Tetapi sebagai momentum evaluasi bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Perbedaan pandangan yang berkembang selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Dengan semangat kemitraan yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD, kami meyakini bahwa setiap masukan yang diberikan akan semakin memperkuat kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih adaptif, realistis, berbasis kinerja, dan didukung data yang valid agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
‘’Bagi Pemerintah Provinsi, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi yang lebih penting adalah sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menghadirkan pemerintahan yang semakin dipercaya oleh publik,” tegas Gubernur.
Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD melalui penguatan disiplin pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penerapan sistem peringatan dini guna mempercepat realisasi belanja dan mengendalikan SiLPA yang tidak produktif
“Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kemitraan yang telah terjalin dengan sangat baik,” pungkasnya. (ndi)
