PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menaikkan tarif parkir boat di sejumlah pelabuhan. Rencana ini dilakukan guna memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB di tengah kondisi fiskal yang belum optimal akibat adanya pengurangan transfer hingga Rp1 triliun lebih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Lalu Herman Mahaputra, mengaku akan berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan Pelabuhan Pemenang, Lombok Utara. Dengan dilakukan penataan, Pemprov NTB dinilai bisa menarik retribusi lebih dari tarif parkir perahu atau boat yang sebelumnya hanya Rp1 ribu, akan dinaikkan menjadi Rp5 ribu.
“Saya minta untuk sewa tambat, artinya nyandar boat-boat itu jangan Rp1 ribu lah. Bali saja Rp5 ribu, kenapa kita Rp1 ribu,” ujarnya.
Tidak hanya Pelabuhan Pemenang, Pemprov NTB juga berencana untuk melakukan penataan Pelabuhan Carik, Lombok Utara. Menurutnya, selama ini dua pelabuhan itu belum ditata dengan baik, sehingga potensi PAD yang diterima daerah kurang maksimal.
Dalam penataannya, Lalu Herman Mahaputra yang akrab disapa Dokter Jack itu mengaku akan menggandeng pihak ketiga. Pihaknya akan memberikan kewenangan penuh terhadap Investor untuk melakukan tata kelola. Sementara, Pemprov tinggal menunggu keuntungan dari pengelolaan yang dilakukan oleh swasta.
“Pelabuhan Pemenang itu sangat-sangat tidak menarik. Itu sudah ada, tapi tidak dimaksimalkan secara maksimal. Kalau saya dipihakketigakan saja di situ. Harus pasang penjaga untuk parkir, sejenis plang untuk parkir. Di sana kan Rp4 ribu. Jadi kan lolos-lolos aja di sana, jadi kita pasang biar double,” jelasnya.
Di Pelabuhan Carik, lanjutnya terdapat gudang aspal curah milik mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Namun, selama ini pelabuhan yang berlokasi di Bayan tersebut belum mendapatkan penanganan maksimal. Jika pelabuhan dan gudang aspal curah itu dapat dimaksimalkan, mantan Direktur RSUD NTB itu yakin dapat mendatangkan keuntungan penuh bagi NTB.
Aspal curah tersebut dapat dijadikan sebagai gudang untuk pembangunan Bypass Sengkol-Pringgabaya yang rencananya mulai dibangun pada tahun 2027 nanti. “Kalau ini jalan, kapalnya bisa nyandar. Nanti kan enggak usah jauh-jauh beli aspalnya, kan sudah ada. Di situ juga nyandar semen, perintis,” terangnya.
Bapenda NTB bidik pendapatan mencapai Rp7 triliun pada tahun 2026. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari target APBD, yang hanya mencapai Rp6,1 triliun. Optimisme Bapenda NTB mendapatkan Rp7 triliun di tahun ini diikuti dengan upaya optimalisasi seluruh potensi pajak dan retribusi di daerah.
Dokter Jack menegaskan, angka Rp7 triliun bisa didapatkan apabila seluruh potensi retribusi dan pajak dapat tergarap maksimal. Di awal tahun ini, pihaknya akan mencoba memaksimalkan potensi Gelanggang Olah Raga (GOR) 17 Desember yang berlokasi di Turida, Mataram. Menurutnya, selama ini bangunan tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal, untuk itu, pihaknya akan mencoba inovasi baru dengan membuka ruang investasi bagi pihak ketiga.
“Kalau kita berikan ke pihak ketiga, di GOR itu nanti bisa dijadikan tempat olah raga, Padel, Soccer, bisa juga nanti ada restoran, gymnastik,” katanya.
Menurutnya, dengan beralihnya kewenangan pengelolaan GOR Turida ke pihak ketiga, Pemprov NTB tidak perlu melakukan pemeliharaan. Seluruhnya ditanggung oleh pihak ketiga selaku investor. Selebihnya, Pemprov hanya menunggu retribusi dari hasil sewa bangunan olah raga tersebut.
Selain GOR Turida, Pemprov juga berencana memaksimalkan rumah sakit hewan yang berlokasi di Banyumulek. Selama ini, RS tersebut belum dioptimalkan secara maksimal. Sehingga pendapatan daerah dari BLUD itu hanya mencapai Rp1 miliar per tahunnya. Dengan adanya pengelolaan yang lebih baik dan masif, Kepala Bapenda yang akrab disapa dr. Jack itu optimis rumah sakit itu bisa menghasilkan hingga Rp16 miliar per tahun. (era)
