Selong (suarantb.com) – Pada tahun 2025 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Lombok Timur tidak mampu mencapai target. Dari target Rp500 juta, diperoleh hanya Rp400 juta.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar Lotim, Samsul Hakim, menjawab Suara NTB, menyebut dari 183 objek wisata di Lotim Dispar hanya bisa meraup PAD di delapan destinasi yang menjadi fokus pengembangan pendapatan, yaitu Joben, Timba Nuh, Labuhan Haji, Kerakat, Sembalun Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Kolam Renang Anjani yang merupakan hasil kerjasama dengan desa), Pantai Kura-kura Ekas, dan Bukit Kayangan Labuhan Lombok.
“Target Rp500 miliar sebenarnya bisa tercapai. Namun, ada kendala di destinasi Joben yang masih sepi pengunjung,” ujar Samsul.
Ia mengungkapkan, keluhan muncul terkait pengelolaan dan struktur tarif di Joben yang dinilai memberatkan. Di mana ada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp10 ribu, retribusi Rp5 ribu, dan asuransi Rp1 ribu. Sehingga banyak yang beranggapan terlalu mahal. “Tarif ini terlalu besar sehingga harus diubah. Berbeda dengan destinasi seperti Dewi Anjani dan kolam lainnya yang tarifnya tidak pakai PNBP sehingga lebih murah,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Lotim berupaya agar pengelolaan Joben dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini Pemda. Rencananya, pada 2026, lahan Joben seluas 25 hektare akan dikontrak Pemda selama 35 tahun dengan nilai Rp35 juta per hektare, untuk kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Masih diupayakan terus supaya meningkat. Salah satu solusinya di 2026, kami akan lebih fokus pada destinasi wisata yang benar-benar bisa menghasilkan PAD,” tegas Samsul.
Secara keseluruhan, jumlah destinasi wisata di Lotim yang dikelola oleh desa dan swasta mencapai 189 lokasi. Namun, dari jumlah tersebut, baru tujuh destinasi yang terdaftar dalam sistem aplikasi smart tourism, dan hanya empat yang secara signifikan berkontribusi terhadap PAD. (rus)
