Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 126.298 orang pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Angka ini setara dengan 93,8 persen dari total 134.639 penerima BSU di NTB. Sisa sekitar 8 persen lagi ditargetkan rampung dalam lima hari ke depan menyusul perpanjangan waktu penyaluran hingga 6 Agustus 2025.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Jumat, 1 Agustus 2025 kemarin melakukan kunjungan kerja ke Mataram, salah satu agendanya memantau penyaluran BSU di Kantor POS Mataram.

- Iklan -

Wapres didampingin Menteri Tenega Karja (Menaker) RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhammad Iqbal. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro. Dan Plt. Dirut PT. POS, Endy Pattia Rahmadi.

Endy mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya maksimal agar seluruh bantuan bisa tersalurkan tepat waktu. Perpanjangan waktu selama lima hari diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar seluruh penerima manfaat dapat segera mencairkan haknya.

“Target kami tetap 100 persen. Kami sudah umumkan melalui radio dan media sosial. Kami juga menghubungi langsung penerima lewat nomor handphone yang tersedia. Ini bentuk komitmen kami,” ujar Endy.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam proses penyaluran adalah keterbatasan data penerima. Sebagian data hanya mencantumkan nama desa tanpa alamat lengkap. Selain itu, ada penerima yang tinggal di daerah terpencil, bekerja paruh waktu, atau telah berpindah tempat kerja. Hal ini menyulitkan proses distribusi langsung.

“Khusus pekerja di sektor seperti perkebunan dan nelayan yang bekerja di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kami lakukan pendekatan jemput bola. Kami datangi langsung titik-titik tempat mereka biasa beraktivitas,” jelasnya.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa penyaluran BSU di NTB termasuk yang tertinggi secara nasional.

“Rata-rata nasional saat ini baru mencapai 92 persen. Tapi NTB dan khususnya Kota Mataram sudah menembus angka 94 persen. Di Mataram, dari total 46.713 penerima, sudah 44.064 orang atau sekitar 94,3 persen yang menerima,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia yang membuka layanan sejak pagi hingga malam, termasuk akhir pekan, demi mempercepat proses pencairan BSU.

Kepada para pekerja yang merasa berhak namun belum mengambil bantuannya, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau agar segera melakukan pengecekan melalui kanal resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos.

“Silakan cek di kanal resmi, lalu segera datangi kantor pos terdekat. Tak harus di domisili sesuai KTP, karena seluruh kantor pos sudah online dan terintegrasi. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja,” tegas Indah.

Pemerintah berharap dengan berbagai langkah ini, penyaluran BSU di NTB bisa mencapai 100 persen paling lambat tanggal 6 Agustus 2025.(bul)