Taliwang (ekbisntb.com) – Kalalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendorong agar perusahaan di daerah dalam melaksanakan medical check-up (MCU) bagi karyawannya memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Inisiasi ini dicetuskan oleh Badaruddin Duri. Wakil Ketua DPRD KSB itu menyarakan, fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah saat ini sudah sangat memadai menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh karyawan perusahaan tersebut. “RSUD Asy Syifa dan terbaru kita punya Labkesda (lab kesehatan daerah). Kedua fasikitas itu bisa menggelar MCU,” cetusnya.
Alasan DPRD mendorong seluruh perusahaan melaksnakan MCU di fasilitas kesehatan pemerintah bukan tanpa alasan. Duri mengungkap, dari pemberian layanan tersebut ada potensi pendapatan yang besar untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Menurut politisi Partai NasDem ini, ada puluhan ribu karyawan dari ratusan perusahaan yang beroperasi di KSB. Dan selama ini, untuk pengecekan kesehatan mereka perusahaan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan non pemerintah.
“MCU itu dilaksnakan 2 kali setahun terhadap karyawan. Belum lagi kalau ada rekrutmen. Dan kita sebagai daerah tambang ada puluhan ribu karyawan bekerja di situ. Jadi bayangkan berapa besar PAD yang bisa kita peroleh dari satu layanan kesehatan itu saja dalam setahun,” papar Duri.
Mengenai inisiasinya itu, Duri menyatakan, dari sisi pemerintah sudah sangat siap menyelenggarakannya. RSUD Asy Syifa KSB sebut dia, saat ini telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan sesuai kriteria yang ditetapkan perusahaan secara umum. “(RSUD) Asy Syifa itu lengkap, kemarin saja kan dipakai untuk pemeriksaan Caleg, Cakada sampai terbaru calon Sekda kok,” sebutnya.
Selanjutnya ia mengungkap hasil diskusinya dengan pihak dunia usaha. Duri menyebut, ada alasan terkait tarif yang membuat perusahaan belum mau memilih fasilitas pemerintah untuk pelaksanaan MCU. Namun menurutnya, hal itu bukan sebuah masalah karena dapat dikomunikasikan pada akhirnya.
“Memang terkait layanan MCU di RSUD Asy Syifa ada Perbup yang mengaturnya. Dan nilainya lebih tinggi dari layanan swasta. Tapi saya bilang ke rumah sakit apa itu bisa diturunkan menyesuaikan kemampuan perusahaan? Dan katanya bisa. Nah masalahnya selesai dong,” ujarnya.
Terakhir Duri menyampaikan, keuntungan lain dari pelaksanaan MCU karyawan perusahaan di fasilitas kesehatan pemerintah adalah mengenai ketenagakerjaan. Ia mengatakan, dari proses MCU itu, pemerintah akan dapat memperoleh data akurat terkait jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh perusahaan selama ini.
Terpisah Direktur RSUD Asy Syifa, Carlof menyatakan, kesiapannya bekerja sama dengan perusahaan dalam menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Menurut dia, fasilitas dan tenaga yang dimiliki rumah sakit saat ini sudah sangat mumpuni untuk memberikan layanan tersebut. “Kita ada layanannya kok dan itu jalan. Cuma memang belum ada pihak atau perusahaan menjalin kerja sama khusus dengan kami,” sebutnya.
Ia pun mendukung kemudian inisiasi DPRD KSB tersebut. Kata dia, RSUD Asy Syifa dapat menyiapkan layanan lebih prima jika diberi kepercayaan oleh perusahaan yang akan memanfaatkan jasa layanannya. “Kadang memang ada permintaan khusus dalam MCU oleh perusahaan dan itu tidak bisa kami laksanakan. Tapi kita bisa atasi dengan bekerja sama dengan pihak lain,” pungkasnya. (bug)
