Lombok (ekbisntb.com) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti indikasi kebocoran PAD yang terjadi di beberapa sektor. Salah satunya sektor parkir. Hal ini diduga memicu capaian OPD tak pernah mencapai target PAD. Atas indikasi kebocoran dan PAD tak pernah mencapai target ini, Dewan pun memberikan rapor pada OPD.
Sekretaris Komisi III, Hj Robihatul Khairiyah menerangkan bahwa Rapat Komisi III dengan OPD terkait membahas LKPJ Bupati Tahun 2024, dimana terdapat tujuh instansi terkait dengan Komisi III. Terdiri dari PU, Dishub, Perkim, Kominfo, BPBD, DLH dan PBJ. Pihaknya menitikberatkan pada evaluasi korelasi antara yang terealisasi dengan tidak terealisasi berikut alasan-alasan kenapa tidak terealisasi. Kemudian bagimana ke depan semua bisa terealisasi sesuai target baik itu PAD maupun realisasi anggaran tahun 2025 ini.
“Rata semua OPD terkait ini capaian target realisasi anggaran hampir 100 persen, tapi di sini catatan beratnya pada PAD,”tegasnya, kemarin. Politisi Demokrat itu mengharapkan dari enam OPD terkait, yang memungkinkan menghasilkan PAD adalah Dishub. “Semua sepakat kebocoran PAD itu terjadi dan ada di sektor parkir,”imbuhnya.
Itu belum parkir di pasar, tepi jalan dan lainnya. Dari target Dishub tahun ini, Rp3,7 miliar per bulan April baru mencapai 16 persen, diangka Rp480 juta lebih. Sementara, waktu yang tersisa delapan bulan lagi. Kalau dihitung rata-rata, maka diperkirakan tidak mencapai 50 persen hingga akhir tahun. “Yang selalu menjadi pertanyaan, kenapa tidak pernah mencapai target tiap tahunnya PAD ini,”kata politisi Demokrat ini.
Dibanding tahun 2024, target PAD ini turun dari 5 miliar lebih. “Tapi kenapa buat target setinggi itu, sementara tidak mencapai target ini menjadi catatan kami. Itu jadi rapor merah dari Komisi III,’’ tegas anggota DPRD Dapil Narmada- Lingsar ini. Lebih lanjut ia mengatakan, capaian target PAD ini meleset karena berbagai faktor termasuk di internal maupun eksternal. Diantaranya, penerapan QRIS yang tidak terlaksana, sehingga target diturunkan. Kemudian kinerja OPD lainnya seperti DLH dan PU didorong meningkat PAD, melalui sumber yang bisa dimaksimalkan.
Katanya, semua OPD penghasil PAD ini harus menjadi catatan Bupati dan Wabup. Sebab diketahui visi misi, butuh sarana tidak sedikit untuk merealisasikannya. Sehingga semua OPD digenjot menghasilkan PAD. “Otomatis ini PR bersama untuk menggenjot PAD,”tegasnya. (her)
