Lombok(ekbisntb.com) – Bencana alam yang terus terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Provinsi NTB, dinilai tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang semakin rusak parah. Salah satu penyebab utama adalah alih fungsi lahan yang masif, terutama di kawasan hutan yang kini sudah gundul.
Baru-baru ini, bencana banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada Minggu 2 Februari 2025. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga hanyut, dan sebanyak delapan orang dilaporkan hilang, diduga terbawa arus banjir atau tertimbun longsoran tanah.
Kondisi ini memicu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan NTB, Mirah Midadan Fahmid, untuk angkat bicara. Ia menilai bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah terjadi secara sistematis.
“Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan memperluas luas lahan kritis. Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Mirah Midadan, Senin 3 Februari 2025.
Mirah Midadan menjelaskan, bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa hanya dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem semata. Kerusakan lingkungan yang telah parah, khususnya di Pulau Sumbawa, menjadi faktor utama yang memperburuk situasi tersebut.
“Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hutan, telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem di Pulau Sumbawa. Jika kerusakan ini dibiarkan, bencana alam yang akan datang bisa semakin parah, dan kerugian yang dialami masyarakat serta pemerintah akan jauh lebih besar,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. “Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan di NTB terus terdegradasi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI dari Dapil NTB, Mirah Midadan meminta pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, untuk mulai menangani kerusakan lingkungan dengan fokus pada pengawasan alih fungsi lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Saya meminta agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan dan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan, demi memastikan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (ndi)
