Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, menargetkan sebanyak 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM), 100 persen tuntas menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada pekan ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Lalu Johari di Mataram, Selasa 17 Desember 2024, mengatakan bantuan beras CPP sudah didistribusikan mulai Senin 16 Desember 2024 kepada 38.203 KPM di 50 kelurahan se-Kota Mataram. “Jika tidak ada kendala pendistribusian CPP ke KPM bisa selesai akhir pekan ini,” katanya.
Dikatakan, bantuan beras CPP yang diterima KPM saat ini merupakan jatah terakhir di tahun 2024, dengan jumlah beras yang didistribusikan ke Kota Mataram sebanyak 382,3 ton atau masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram.
Dari hasil evaluasi pendistribusian beras CPP di Kota Mataram, sejauh ini relatif berjalan aman, lancar, dan terserap 100 persen.
Setiap pendistribusian CPP bisa terserap 100 persen, karena ketika ada KPM yang sudah meninggal, pindah, dan lainnya, langsung dilakukan pergantian oleh pihak kelurahan.
“Begitu ada KPM meninggal, pihak kelurahan segera membuat berita acara untuk penggantian. Tujuannya agar beras yang sudah diterima dari Bulog tidak dikembalikan,” katanya.
Selain itu, proses pendistribusian beras CPP di Kota Mataram selama ini hampir tidak ada keluhan yang prinsip, terutama terkait kualitas, volume dan kondisi beras.
Sebab, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog, yakni di Gudang Dasan Cermen dan Sweta Mataram.
Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan, yakni 10 kilogram per bungkus. “Melalui upaya itu, alhamdulillah sejauh ini kami belum ada komplain KPM terkait kualitas beras,” katanya.
Menyinggung kelanjutan bantuan beras CPP tahun 2025, Johari mengatakan informasi dari pemerintah pusat program bantuan beras CPP akan dilanjutkan.
“Untuk pastinya kami masih menunggu surat edaran dari pemerintah, termasuk untuk jumlah sasaran KPM apakah ada tambahan atau tidak,” katanya.(ant)
