Lombok (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Diketahui, rata-rata untuk satu porsi makan per anak adalah Rp10 ribu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menyatakan anggaran tersebut cukup terbatas. Namun, karena pusat yang menentukan, sehingga daerah harus mampu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah disesuaikan.
“10 ribu tadi pusat sudah menentukan, artinya kita harus menyesuaikan dengan produk lokal yang kita miliki. Memang kita lihat costnya mepet sekali, artinya kita harus pantau benar nilai gizi yang dikonsumsi,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 6 Desember 2024.
Menurutnya, mepetnya anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Sehingga, Pemprov akan mengoptimalkan produk lokal untuk memenuhi gizi anak. Mulai dari memanfaatkan peternakan dan perikanan daerah untuk kebutuhan protein, pangan sebagai sumber karbohidrat, serta makanan yang diterima harus mengandung vitamin dan mineral.
“Penyediaan produk lokal yang bergizi tentunya menjadi tantangan sendiri. Minimal harus ada proteinnya, ada unsur karbohidratnya, kemudian vitamin dan mineralnya ada disitu. Kombinasi empat sehat sukur kalau dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, karbohidrat harus terpenuhi,” jelasnya.
Di samping memenuhi kebutuhan gizi gratis, Dinas Kesehatan NTB juga juga mulai melakukan antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) apabila terjadi keracunan, diare, dan masalah pencernaan lainnya akibat konsumsi makan bergizi gratis.
Menurutnya, potensi terjadinya KLB cukup tinggi. Sehingga, perlu adanya pemantauan dari awal proses pembuatan makanan sampai dengan dikonsumsi oleh sasaran.
“Terutama kita harus pastikan aspek hygiene-sanitasinya. Proses produksinya, produk yang dikonsumsi pun artinya benar-benar sehat. Kita tidak ingin ada kejadian-kejadian luar biasa,” katanya.
Untuk memastikan tidak adanya KLB akibat konsumsi makan bergizi gratis, Dikes NTB akan berkoordinasi dengan Dikes kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas untuk mengawal program ini.
Hamzi memastikan, jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan yang ada di NTB cukup untuk mengawal segala proses pemberian makan bergizi gratis.
“Cukup, dari sisi kesehatan tetap kita pantau. Tenaga CPG kita sudah rata-rata minimal dua sudah ada di amsing-masing puskesmas. Kemudian tenaga surveilans juga. Tenaga surveilans ini yang mengantisipasi KLB,” terangnya.
Selain dengan mengoptimalkan koordinasi dengan faskes, memakan makanan bergizi gratis secepat mungkin juga membantu para sasaran terhindar dari KLB. Sehingga, ia menghimbau kepada sasaran untuk segera memakan makanan setelah diberikan oleh petugas.
“Sebaiknya makanan itu fresh. Semua produk harus fresh dan dimasak dengan hygiene sanitasi yang terstandar,” pungkasnya.(era)
