Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku tengah menyiapkan strategi khusus terhadap 19.087 rumah tangga kategori kemiskinan ekstrem atau 64. 063 jiwa berdasarkan hasil rekap DTSEN yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Strategi yang kita siapkan dengan memberikan bantuan ayam kampung terhadap mereka dan nantinya akan kita buatkan dengan skema kelompok penerima beranggotakan 10 orang,” Kata Kepala Bappeda Litbang melalui Kabid perekonomian dan sumber daya alam, Andi Kusmayadi, kepada Ekbis NTB, Senin 28 Juli 2025.

- Iklan -

Dia melanjutkan, bantuan ini sifatnya untuk menjaga mereka agar bisa terlindungi dari kondisi ekonomi yang sulit. Apalagi kategori kemiskinan ekstrem ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa bertahan hidup jika tidak diberikan bantuan.

“Jadi, bantuan ini sifatnya hibah untuk melindungi mereka. Bahkan mereka juga bisa menjadikan bantuan ini sebagai makanan untuk bisa dikonsumsi sehari-hari,” ucapnya.

Selain itu, rumah tangga miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus lainnya dengan harapan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) akan tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa terlindungi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, sementara jumlah penduduk miskin yang berada di desil dua kesejahteraan sosial mencapai 14.247 kepala keluarga atau 48.867 jiwa. Sedangkan untuk desil 3 kesejahteraan sosial mencapai 14.965 kepala keluarga atau 45.904 jiwa.

“Jadi, secara keseluruhan dari desil 1 kesejahteraan sosial hingga desil 10 jumlah penduduk miskin di Sumbawa mencapai 170.136 Kepala keluarga atau sekitar 529.192 jiwa,” ucapnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya sudah meminta ke Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut apakah berhak menerima bantuan atau tidak.

“Kita sudah minta Disos untuk tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real di lapangan terhadap data tersebut apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya pemerintah kabupaten saja melainkan pemerintah desa juga ikut terlibat.

“Strategi ini tersebut kami lakukan agar masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem ini bisa terlindungi sehingga data mereka harus valid supaya bantuan yang disalurkan nanti tepat sasaran,” tukasnya. (ils)