PEMERINTAH Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akan berupaya memulihkan industri perhotelan yang tengah mengalami keterpurukan. Sektor ini mengalami penurunan tajam sejak awal tahun 2025, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan stabilitas usaha di bidang perhotelan.
Para pelaku industri ini menyuarakan keluhannya terkait minimnya komunikasi dan perhatian dari pemerintah kota, di tengah tekanan yang semakin berat sejak awal tahun 2025. Tidak hanya mengeluhkan kondisi usaha yang melemah, mereka juga berharap adanya langkah konkret dan sinergi dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh hotel di Kota Mataram kini menghadapi masa sulit, ditandai dengan penurunan pendapatan secara signifikan.
Kepala Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra, menjelaskan kondisi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah agenda dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari strategi menarik wisatawan.
“Kita tetap berusaha untuk tetap menghadirkan dan menciptakan event-event. Dan akan terus kami perbaharui destinasi yang Kota Mataram miliki, sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan. Tentu berkolaborasi dengan provinsi, sehingga Lombok ini menjadi satu kesatuan,” ujarnya pekan kemarin.
Terkait belum adanya komunikasi atau pembicaraan resmi antara asosiasi dengan pemerintah kota, menegaskan, ppihaknya segera melakukan komunikasi dan koordinasi.
“Memang belum ada pertemuan secara resmi dengan AHM. Kominikasi secara langsung memang belum kami lakukan, tapi kami komunikasi via WhatsApp. Tetapi ke depannya insyaallah kita akan lakukan rapat koordinasi dengan pihak AHM, untuk membahas perjalanan 2025 ini,” terangnya.
Diharapkan, langkah konkret dan koordinasi yang lebih intensif antara Pemkot Mataram dan para pelaku industri perhotelan dapat segera memulihkan sektor ini, yang selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi lokal.
Hal senada disampaikan Kepala Dispar Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T. Jamaluddin menyadari persoalan yang dialami pengelola hotel yang ada di daerah ini. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di NTB, tapi secara nasional, karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025.
Dalam hal ini, pihaknya meminta manajemen hotel melakukan inovasi dan tidak hanya mengandalkan MICE. Tapi ada inovasi yang dilakukan manajemen hotel, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, termasuk tingkat hunian di hote.
Menurutnya, masih banyak pasar-pasar yang harus dilirik. Salah satunya adalah pasar Malaysia yang memiliki potensi besar. Apalagi masih ada penerbangan langsung Malaysia yang bisa dimanfaatkan untuk menggaet wisatawan asal negeri Jiran ini.
Pihaknya juga meyakinkan pemerintahan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan pariwisata di NTB. Selain itu, ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia. (hir/ham)
