Lombok (ekbisntb.com) – DPRD Provinsi NTB mengapresiasi komunikasi yang terjalin baik antara Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster terkait dengan persoalan pengiriman ternak ke Jawa. NTB yang saat ini sedang kesulitan mengapalkan ternak ke Pulau Jawa dikabarkan sudah mendapat izin dari Bali untuk melintasi pulau tersebut dengan sejumlah persyaratan.
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, pihaknya sangat berharap ada kerja sama yang baik antara dua provinsi bertetangga ini dalam hal lalu lintas ternak. Ia pun mengapresiasi Pemprov Bali yang terbuka wilayahnya dilintasi ternak dari NTB yang akan dibawa ke Jawa.
‘’Mudah-mudahan diizinkan, itu bagus. Itu bisa mengurai kemacetan di pelabuhan. Kita menyambut baik hal itu,” kata Muzihir kepada Ekbis NTB, Jumat 25 April 2025.
Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi ada beberapa ekor sapi yang mati di Pelabuhan Gili Mas Lembar lantaran terlalu lama menunggu jadwal pengangkutan. Tentu persoalan harus dicarikan jalan keluar yang cepat agar tidak merugikan masyarakat atau pengusaha yang mengirim sapi-sapi tersebut untuk kebutuhan Idul Adha.
Sementara itu Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah mengatur ulang distribusi atau pengiriman sapi dari NTB ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H dan memastikan pasokan aman.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengaturan ulang melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali. Tentunya pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Ia menyampaikan sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa 22 April 2025 lalu menggunakan truk. Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur itu dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.
‘’Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat,” ujar Agung Suganda, Jumat 25 April 2025.
Penggunaan jalur alternatif itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah. Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Imron menyampaikan seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD) dan anthrax. Sehingga persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan.
Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.
Dikutip dari rilis ditjenpkh.pertanian.go.id, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa, menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.
“Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya.
Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang. Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat.(ris/ant)
