Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan konsep pembentukan tim terpadu pengamanan objek wisata untuk memantau aktifitas masyarakat dan upaya preventif menjaga keamanan serta ketertiban pengunjung di objek wisata.
“Saat ini kami sedang mengatur regulasi dan pola pembentukan serta penempatan tim terpadu,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram Irwan Rahadi di Mataram, Jumat 24 Mei 2024.
Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan membuat pos Satpol PP di setiap destinasi wisata agar dapat dilakukan pengawasan maksimal.
Menurut dia, pembentukan tim pengamanan objek wisata harus dibentuk secara terpadu tidak hanya dari Satpol PP karena dengan keterbatasan personel, Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi untuk penempatan anggota secara khusus di setiap pos-pos objek wisata harus disesuaikan karena saat ini personel Satpol PP masih terbatas. “Untuk pengamanan pariwisata selama ini kita hanya patroli saja,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, dalam pembentukan tim terpadu pengaman pariwisata akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan serta OPD lainnya.
“Jadi nanti ada petugas khusus dari masing-masing OPD untuk memantau kawasan objek wisata. Seperti Teras Udayana, Pantai Ampenan, Pantai Loang Baloq, dan titik-titik lainnya,” katanya.
Dikatakan, rencana pembentukan tim terpadu pengamanan pariwisata ini juga sesuai dari hasil laporan masyarakat dan pemantauan di lapangan adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Selain itu untuk mengatasi kebersihan, dan keindahan destinasi wisata agar tidak terkesan kumuh.
“Kita ingin objek wisata di kota ini, seperti Teras Udayana betul-betul dinikmati masyarakat umum dan menjadi destinasi unggulan di kota ini,” katanya.
Irwan mengatakan, pemantauan pengamanan kawasan wisata tidak cukup dengan CCTV saja, karena CTTV tidak bisa memantau secara detail dan menyeluruh titik-titik tertentu sehingga membutuhkan pengawasan langsung.
Sementara, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sebelumnya mengatakan, pembentukan pos pengamanan pariwisata dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung dibutuhkan penyadaran dan itu tidak mudah sehingga perlu waktu lama.
“Untuk memberikan penyadaran harus ada teguran, peringatan agar masyarakat tahu mana yang salah dan benar,” katanya.
Termasuk penyadaran dalam menjaga fasilitas umum terutama di areal destinasi wisata yang dikunjungi guna menghindari terjadinya aksi vandalisme serta menjamin kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung. (ant)
Artikel lainnya….
Dirut PT. GNE Ditahan, Pemprov Minta Perusahaan Tetap Beroperasi Normal
Pembangunan Dikebut, Bendungan Meninting Siap Diresmikan Presiden Jokowi
