Lombok (ekbisntb.com) – Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel mulai menimbulkan kekhawatiran di sektor pertanian Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminuddin, mengingatkan bahwa jika konflik tersebut berlarut-larut, harga pupuk—terutama yang berbahan impor seperti urea dan TSP—berpotensi melonjak tinggi. Sementara itu, saat ini petani sedang berada dalam masa tanam dan sangat membutuhkan pasokan pupuk dalam jumlah besar.

“Bahan baku urea dan TSP itu sebagian besar diimpor. Kalau perang terus berlanjut, distribusinya terganggu, harganya pasti mahal. Ini akan sangat menghambat petani untuk berproduksi,” ujar Sahminuddin, Senin 23 Juni 2025.

- Iklan -

Menurutnya, kondisi tersebut bisa semakin menyulitkan petani, khususnya petani tembakau yang kini tengah memasuki fase tanam. Terlebih lagi, sistem pembiayaan dari perusahaan mitra yang biasanya membantu menyediakan pupuk secara kredit kepada petani kini semakin ketat.

“Dulu, berapa pun pupuk yang diminta petani tembakau akan dipenuhi oleh perusahaan. Tapi sekarang, jumlahnya dibatasi. Kalau pupuk dari perusahaan kurang, otomatis petani harus beli sendiri, dan itu pupuk komersil yang harganya sangat tinggi,” ungkapnya.

Sahminuddin pun menyoroti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang jumlahnya terus meningkat, namun dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada petani tembakau. Untuk NTB, dana DBHCHT tahun ini disebutnya mencapai hampir Rp650 miliar.

“APTI meminta agar dana DBHCHT dimanfaatkan dengan benar untuk petani. Harusnya untuk mendukung kebutuhan pupuk dan pembiayaan produksi. Tapi sekarang penggunaannya diubah-ubah oleh pemerintah. Ada yang dialihkan untuk kesehatan, bansos, dan lain-lain. Ini jelas menyalahi peruntukannya,” tegasnya.

Menurutnya, dana DBHCHT idealnya diarahkan kepada dua kelompok utama: petani tembakau dan industri rokok. Perlu ada transparansi dan keberpihakan yang tegas terhadap sektor hulu agar petani tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga input produksi yang semakin tinggi.

“Kita sedang bicara soal ketahanan pangan dan swasembada nasional. Tapi di lapangan, petani justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pupuk. Pemerintah seharusnya mengantisipasi ini dari sekarang, jangan sampai nanti ketika harga pupuk melonjak, baru sibuk mencari solusi,” tambahnya.

Sahminuddin juga mengingatkan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan petani dan menyusun langkah konkret agar mereka tidak kembali menjadi korban dari situasi global yang tidak mereka ciptakan.

“Pemerintah ini mungkin perlu diingatkan, barangkali tidak kepikiran sampai ke situ. Tapi kalau tidak diantisipasi dari sekarang, swasembada pangan dan keberlanjutan pertanian bisa terganggu,” pungkasnya.

APTI berharap agar pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merespons kekhawatiran ini, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi pupuk di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.(bul)