Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemerintahan Desa meluncurkan program unggulan Desa Berdaya sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini akan fokus pada 106 desa miskin ekstrem dengan target seluruh desa keluar dari kemiskinan pada tahun 2029.

H. Lalu Hamdi, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil ) Provinsi NTB di Mataram, Jumat, 22 Agustus 2025 menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang untuk mengintervensi langsung faktor penyebab kemiskinan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat, hingga mitra pembangunan termasuk CSR perusahaan.

- Iklan -

“Program ini adalah orkestrasi bersama. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, namun keberhasilan program akan ditentukan oleh kolaborasi dengan berbagai pihak. Desa yang terpilih akan mendapat dukungan pendampingan intensif agar dalam waktu dua tahun bisa keluar dari kategori miskin ekstrem,” jelas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ini.

Pada tahap pertama tahun 2025, pemerintah akan menyeleksi 20 desa yang akan menjadi contoh pelaksanaan program Desa Berdaya. Desa-desa tersebut sedang dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, program diperluas bertahap hingga mencakup seluruh 106 desa miskin ekstrem di NTB.

Hamdi menambahkan, fokus utama program Desa Berdaya adalah membangun kemandirian pangan melalui sektor pertanian dan mengembangkan sektor pariwisata. Dua lokomotif ini dipandang strategis untuk menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja.

“Target kami jelas, pada tahun 2029 NTB sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Setiap desa akan mendapatkan intervensi berupa bantuan program sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk peningkatan ekonomi, akses layanan dasar, maupun pemberdayaan sosial budaya,” paparnya.

Selain bantuan ekonomi, desa juga akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat memiliki pekerjaan tetap dan berkelanjutan.

“Bantuan diberikan setelah identifikasi kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap desa memiliki aset ekonomi dan layanan sosial yang lebih baik, sehingga hasilnya benar-benar berkelanjutan,” tegas Hamdi.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat NTB sebagai destinasi wisata dunia dengan basis budaya dan ketahanan pangan yang kuat. (bul)