Lombok (ekbisntb.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi yang sempat merebak di berbagai daerah Indonesia dalam dua tahun terakhir, kini menunjukkan tren penurunan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, L. Amjad, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), drh. Musleh di ruang kerjanya, Selasa, 20 Mei 2025 menyebut, kondisi saat ini sudah jauh lebih terkendali.
“Sampai pertengahan Mei 2025, total kasus PMK di NTB tercatat sebanyak 245 ekor sejak Januari. Dari jumlah tersebut, 238 ekor sudah sembuh, satu ekor harus dipotong paksa, dan enam ekor masih dalam pengobatan,” ujar drh. Musleh.
Terakhir, kasus PMK ditemukan di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, daerah yang sebelumnya dinyatakan bebas dari penyakit tersebut.
“Kemungkinan karena belum dilakukan vaksinasi. Tapi sudah langsung ditindaklanjuti di lapangan,” tambahnya.
Pihak Dinas Nakeswan kini memperkuat kolaborasi dengan dokter hewan kabupaten/kota untuk memperluas jangkauan vaksinasi.
“Penanganan saat ini difokuskan pada vaksinasi. Kami melibatkan dokter hewan di tingkat kecamatan agar lebih cepat dan efisien,” katanya.
Status NTB saat ini masih berada di zona “kuning”, artinya laporan kasus PMK sangat jarang dan tidak aktif menyebar. Status ini sangat penting bagi kelangsungan perdagangan ternak dari NTB ke daerah lain.
“Kalau zona merah, sapi kita tidak bisa diterima di luar daerah,” jelas drh. Musel.
Setiap ternak yang dikirim ke luar daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), sebagai syarat utama distribusi antarwilayah. “Ini bagian dari sistem keamanan hayati kita,” tegasnya.
Pada tahun 2025 ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan 140.875 dosis vaksin PMK untuk NTB. Dari jumlah itu, sebanyak 136.871 dosis sudah berhasil disuntikkan ke ternak. Sebagai pembanding, pada tahun sebelumnya, NTB menerima lebih dari 240 ribu dosis vaksin.
“Pemerintah pusat juga berharap daerah-daerah yang sudah memiliki kapasitas mandiri bisa ikut melakukan vaksinasi. Termasuk mendorong partisipasi pengusaha ternak untuk membantu vaksinasi di sekitar area peternakan, minimal dengan radius 3 km,” jelasnya.
Namun, tantangan besar muncul dari sisi pendanaan.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya, biaya operasional vaksinasi bisa sampai Rp25 ribu per ekor, sekarang hanya tersedia Rp5.000. Tapi teman-teman di lapangan tetap semangat,” ujarnya.
Dinas Nakeswan NTB kini memperkuat pendekatan lokal dengan lebih banyak melibatkan dokter hewan kecamatan. Langkah ini dinilai lebih efektif dan hemat dalam menjangkau peternak-peternak kecil di pelosok.
drh. Musleh mengimbau peternak dan pedagang untuk tetap waspada dan mematuhi aturan distribusi. Vaksinasi dan pengawasan kesehatan hewan harus menjadi prioritas agar PMK tidak kembali merebak.
“Kami akan terus memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat vaksinasi,” pungkasnya.(bul)
