Realisasi PAD Lobar, Dinas PU dan Dislutkan Paling Rendah

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) baru mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp116 miliar lebih atau 30,4 persen dari target Rp380,6 miliar bersumber dari Non BLUD dan BLUD. Untuk non BLUD baru mencapai 28 persen lebih.

Dari 14 OPD penghasil PAD, dua OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) paling rendah realisasinya hanya 2-3 persen.

- Iklan -

Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar, hingga per 30 April 2024 khusus non BLUD dari target Rp181,2 miliar baru terealisasi Rp52,1 miliar atau 28,77 persen. Dibanding tahun lalu pada periode yang sama terdapat peningkatan. Dirinci capaian masing-masing OPD, yang paling tinggi menyetor PAD BPKAD dari target Rp20,8 miliar terealisasi Rp17,9 miliar atau 86,5 persen. Kemudian, Dikes dari target Rp120 juta dicapai Rp47 juta lebih atau 39 persen.

DLH dari target Rp3,9 miliar sudah direalisasikan Rp1,29 miliar lebih atau 33 persen. Disnaker, dari target Rp300 juta terealisasi Rp92 juta lebih atau 30 persen. Dispora baru terealisasi 24 persen. Kemudian Bapenda dari target Rp139 miliar lebih baru tercapai Rp31,9 miliar lebih atau 22,7 persen. Kemudian Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari target Rp 4,2 miliar, mampu direalisasikan Rp824 juta lebih atau 19,2 persen.

Sedangkan OPD yang paling rendah realisasinya, di antaranya Dinas PUTR, dari target Rp750 juta baru terealisasi Rp3.300.000. Dislutkan baru mencapai hanya 2 persen atau Rp4.500.000 dari target Rp200 juta. Dinas Pertanian dari target Rp510 juta baru direalisasikan Rp17 juta atau 3,4 persen. Dishub dari target Rp5,1 miliar baru direalisasikan Rp386 juta atau 7,5 persen. OPD yang paling rendah selanjutnya, Dikbud dari target Rp150 juta baru direalisasikan Rp12 juta lebih atau 8,2 persen.

Kepala Bapenda Lobar H. Muhammad Adnan mengatakan, untuk realisasi Bapenda jelasnya terdapat peningkatan dari sebelumnya. “Per tanggal 15 Mei, realiasi kami (Bapenda) 22,79 persen,”kata Adnan pekan kemarin.

Realisasi PAD Bapenda ini akan meningkat pekan depan, karena PPK dari PLN akan masuk Rp2,8 miliar. Belum lagi yang lain-lain. Yang masih rendah hiburan dan sarang burung walet serta PBB. Pihaknya sudah menyebar SPPT PBB untuk bayar pajak, batas waktu jatuh tempo per September. “Tapi teman-teman terus bergerak,” ujarnya.

Pihaknya turun menagih melihat waktu, ketika warga panen dan setelah musim haji ini. Warga biasanya akan membayar. Diakui, PBB ini tak ada sanksi bagi warga yang tak bayar. Sebab di aturan tidak boleh diberlakukan sanksi.”Ndak ada sanksinya,” ujarnya. (her)