Kota Bima (EKBIS NTB) –Kebijakan efisiensi anggaran 2026 berdampak pada lebih dari separuh program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima. Hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.
Kepala DPPKB Kota Bima, H. Ichwanul Muslimin, SP., MM., mengatakan sekitar 50 persen program DPPKB terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi ini dinilai lebih besar dibandingkan tahun 2025.
“Kalau saya lihat 50 persen. Tahun ini betul lebih parah,” sebutnya dikonfirmasi pada, Selasa (18/8).
Ichwanul mengatakan efisiensi anggaran cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Salah satunya bidang tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali tahun ini.
Meski sejumlah kegiatan terdampak efisiensi, pihaknya tetap menjalankan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat. Menurut Ichwanul, kegiatan tersebut diarahkan terutama ke wilayah yang berdasarkan pemetaan memiliki risiko tinggi.
“Kami lakukan pendampingan itu di tempat-tempat yang secara pemetaan dianggap paling banyak risiko. Di situlah tempat kami melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat,” katanya.
Pendampingan tersebut dilakukan dengan melibatkan tenaga lapangan dan kader. Pihaknya juga tetap menjalankan sejumlah program melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) serta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam pelayanan KB, program yang tetap berjalan antara lain pemasangan IUD, implan, metode operasi wanita (MOW), metode operasi pria (MOP), hingga pencabutan implan. Pihaknya juga mendistribusikan alat kontrasepsi yang diterima dari provinsi ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain pelayanan KB, DPPKB tetap melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di tingkat keluarga. Program pencegahan stunting juga dilakukan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, pemutakhiran data keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, serta Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat).
Ichwanul menegaskan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi jajarannya menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Pendampingan tetap dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab dinas.
“Bagi kami di sini, ada tidak ada anggaran, kami tetap bekerja. Karena ada tanggung jawab moral kami di dalamnya,” ujarnya. (hir)
