Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima masih perlu melakukan kajian mendalam untuk pembangunan Pasar Modern Tente. Pasalnya, revitalisasi ini diharapkan tidak menimbulkan persoalan sosial bagi pedagang maupun masyarakat di sekitar kawasan pasar.
Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M Si., mengatakan, kajian diperlukan untuk melihat berbagai dampak apabila Pasar Tente dikembangkan menjadi pasar modern, termasuk terhadap sekitar 660 pedagang yang saat ini menjalankan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, kajian tidak cukup hanya melihat kebutuhan pembangunan fisik pasar,melainkan perlu menghitung dampaknya terhadap pedagang, masyarakat sekitar, serta pelaku usaha yang berpotensi terdampak perubahan kawasan.
“Kita sudah meminta ke Bappeda untuk melaksanakan kajian lebih dalam, berkaitan bagaimana dampak sosial, ekonomi terhadap pedagang, kemudian masyarakat sekitar, pelaku-pelaku usaha yang terdampak ketika terminal dipindahkan dan pasar dibangun,” ujarnya saat dikonformasi Suara NTB pada, Kamis (17/9).
Salah satu persoalan yang harus dipikirkan sejak awal adalah keberadaan pedagang selama proses pembangunan. Jika pembangunan berlangsung dalam waktu lama, pemerintah harus menyiapkan tempat relokasi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan. Persoalan tersebut dinilai tidak sederhana,karena pengalaman pembangunan Pasar Sila bahwa relokasi pedagang menjadi salah satu masalah yang cukup sulit ditangani.
“Karena waktunya lama itu, makanya butuh tempat relokasi itu. Karena kita susah juga dulu waktu pengalaman Pasar Sila kaitan relokasi itu,” katanya.
Pada pembangunan Pasar Sila, lokasi yang disiapkan untuk pedagang disebut tidak mampu menampung seluruh pedagang. Sebagian kemudian mencari tempat sendiri di sekitar kawasan sehingga menimbulkan persoalan baru, termasuk protes karena pemerintah dinilai belum menyediakan tempat relokasi yang memadai.
Selain relokasi, kondisi kawasan sekitar Pasar Tente juga menjadi bagian yang perlu diperhitungkan. Jalan yang berada di sekitar pasar tidak hanya digunakan untuk aktivitas perdagangan, tetapi juga menjadi akses menuju permukiman warga.
Kondisi tersebut membuat pengaturan akses menjadi persoalan tersendiri apabila kawasan pasar nantinya dikembangkan dengan konsep baru.
“Kalau misalnya akses jalan itu masih dipakai untuk permukiman, agak susah mengaturnya nanti. Beda ketika dalam satu hamparan lahan itu memang khusus untuk akses pasar,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, rencana pembangunan juga harus menyesuaikan mekanisme pengusulan anggaran pemerintah pusat. Juraidin menjelaskan, pembangunan pasar dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp10 miliar dapat diusulkan melalui Kementerian Perdagangan. Sementara pembangunan dengan nilai di atas Rp10 miliar harus melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau misalnya Pasar Tente itu jadi, yang pasti kan di atas Rp10 miliar. Artinya proposal itu kita harus sampaikan ke Kementerian PU,” katanya. (hir)
