Giri Menang (Ekbis NTB) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi masalah klasik yang disoroti dari tahun ke tahun. Lantaran hampir tiap tahun, PAD ini tak pernah tercapai 100 persen dari target. Selain itu, realiasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi di Lombok Barat (Lobar) anjlok. Beberapa hal ini menjadi evaluasi DPRD terhadap Kepala Daerah atau Bupati Lobar yang disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah tahun 2023.
Ketua Komisi II DPRD Lobar H. Abubakar Abdullah yang dikonfirmasi mengatakan, kendati LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 disetujui DPRD, ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi Pemkab ke depan sudah disampaikan. Beberapa di antaranya, investasi asing atau PMA di Lobar sangat jauh realisasi dari target. “Jauh sekali realiasasinya, ndak bisa mencapai target,” kata politisi PKS ini, Kamis, 16 Mei 2024.
Dikatakan, kapasitas fiskal daerah hanya Rp1,9 triliun, sehingga untuk membangun daerah tidak bisa mengandalkan APBN dan APBD saja, karena terbatas jumlahnya. Karena daerah ini butuh investasi, Pemda harus melalui OPD mendatangkan Investor untuk bisa membangun berbagai sektor di daerah. Hal ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Pihaknya menyoroti bagaimana Pemkab Lobar harus fokus menanggulangi persoalan kemiskinan yang meningkat tahun 2023 sebesar 3.700 jiwa atau 0,28 persen. Selain itu, pengangguran, stunting menjadi satu hal yang mendasar menjadi sorotan DPRD. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah target PAD yang tak pernah mencari target hampir tiap tahun. “Terutama dari sisi capaian PAD non BLUD, kalau dihitung capaian hampir tiap tahun tidak pernah tercapai 100 persen, kalau reportnya 1-10, tercapai 7 atau 70 persen lah,” kritiknya.
Hal ini harus dievaluasi kembali oleh pemkab, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai target PAD yang direncanakan sebelumnya. Tentu saja bicaya masalah capaian target PAD, ada struktur tim dan infrastruktur yang harus disiapkan. Entah itu untuk menunjang pencapaian 11 sumber PAD sektor pajak dan retribusi. “Ini harus menjadi perhatian Pemkab kalau mau daerah ini kuat dari sisi fiskal,” tegasnya.
Salah satu yang bisa dilihat adalah sektor PAD ini. Menurutnya dari sisi potensi PAD sangat besar dan kaya raya, hanya saja kemungkinan belum tahu cara mengelola dan infrastruktur pendukung yang harus banyak didukung melalui investasi APBD, seperti pendukung PBB, harus ditunjang peralatan yang memadai. Namun saat ini yang terjadi, jumlah alat cetak SPPT PBB terbatas itupun kerap kali rusak, sehingga di sinilah butuh pemerintah melakukan intervensi melalui APBD nya untuk menunjang peralatan tersebut. Sementara itu, berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lobar khusus Bapenda baru 20 persen lebih, hingga memasuki triwulan II ini (April red).
Kepala Bapenda Lobar H. Muhammad Adnan mengatakan, dari target PAD Rp139,9 miliar terealisasi Rp28,7 miliar atau 20,5 persen. Kalau dibedah, sumber PAD Bapenda diantaranya hasil pajak daerah, yang paling tinggi realisasinya Pajak tenaga listrik mencapai 32 persen lebih atau 11,3 miliar lebih dari target Rp35 miliar. Pajak makanan minuman atau restoran Rp4,8 miliar lebih atau 24 persen lebih dari target Rp20,1 miliar lebih. Pajak jasa perhotelan Rp5,3 miliar lebih atau 23 persen lebih dari target Rp22,8 miliar.
Sedangkan yang paling rendah adalah pajak jasa kesenian dan hiburan, baru mencapai Rp139 juta lebih atau Rp2,9 miliar dari target Rp4,8 miliar lebih. Kemudian pajak jasa parkir sebesar 15 persen lebih atau Rp43 juta lebih dari target Rp283 juta. Pada pajak BJT, terdiri dari pajak reklame baru terealisasi Rp304,8 juta atau 43,9 persen dari target Rp694 juta lebih. Pajak air tanah terealisasi Rp1,1 miliar lebih atau 36,4 persen dari target Rp3 miliar lebih. Pajak Mineral bukan logam dan batuan, baru 52 persen lebih atau Rp13 juta lebih dari target Rp25 juta.
Kemudian BPHTB dari target Rp23 miliar lebih baru terealisasi Rp4,1 miliar lebih atau 18 persen lebih. PBB P2, dari target Rp30 miliar harus direalisasikan Rp1,4 miliar atau 4 persen lebih dan pajak sarang burung walet, dari target Rp58,5 juta terealisasi Rp186 ribu lebih. (her)
