Selong (suarantb.com) – Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) untuk semakin menggenjot kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi pesan kunci dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Pendopo Bupati, Rabu (14/1/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dan diikuti seluruh jajaran perangkat daerah ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan untuk tahun depan di tengah tantangan ketidakpastian aliran dana pusat.
Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai sangat baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai 100,78 persen, dengan PAD menyentuh 99,5 persen, dan belanja daerah sebesar 98,33 persen. “Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang semakin baik, berkat kerja keras dan motivasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan agar tidak muncul rasa puas diri. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang menjadi penghasil PAD, untuk terus meningkatkan kontribusi. Ia juga meminta agar eksekusi program dan kegiatan, khususnya yang bersifat fisik, dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir periode.
“Tanggung jawab pengelolaan keuangan kini melekat langsung pada kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran. Mereka harus bekerja lebih keras dan cerdas,” tegas Haerul.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendukung pelaksanaan APBD TA 2026, termasuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), telah disiapkan. Dasar hukumnya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2025.
Juaini menyoroti capaian PAD TA 2025 sebesar 99,50 persen sebagai realisasi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa OPD dinilai berkinerja luar biasa, seperti BPKAD (125 persen), RSUD dr. R. Soedjono Selong (108 persen), dan Dinas Lingkungan Hidup (107,4 persen).
“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya oleh OPD yang realisasinya masih di bawah target. Dengan dana transfer yang cenderung berkurang, inovasi dan optimalisasi PAD adalah kunci kemandirian daerah,” jelas Sekda.
Rakor ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat Lombok Timur, meski di tengah tekanan untuk mandiri secara finansial.(rus)
