Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd mengatakan perlu kajian mendalam terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurutnya, jika tidak didiskusikan perihal Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 ini, dapat merusak moral dan berakibat buruk bagi masa depan anak.
“Harus dilakukan kajian dulu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kami dari pendidikan juga harus diajak bertemu dan diskusi supaya jangan jadi liar dan memicu keramaian di masyarakat,” ujarnya, Rabu, 14 Agustus 2024.
Apalagi mengingat Provinsi NTB yang masih tinggi angka pernikahan dini. Sehingga jika PP alat kontrasepsi tersebut diizinkan tanpa dikaji, takutnya akan mempengaruhi laju pernikahan dini di provinsi ini.
“Yang menjadi kekhawatiran, sekarang saja kita berhadapan dengan angka pernikahan di usia dini, kita berhadapan dengan moralitas anak-anak, saya khawatir tidak terkontrol,” lanjutnya.
Menurut Aidy, secara pribadi dirinya menolak penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar ini. Namun secara seorang ASN khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan, perlu mempelajari terlebih dahulu tujuan pemerintah pusat mengesahkan PP ini.
“Dengan kejadian kontrasepsi, untuk sementara saya belum respon karena saya perlu pelajari dulu seperti apa rencana dari pemerintah pusat, untuk apa kepentingannya itu. Secara pribadi, saya belum setuju, secara kedinasan saya pelajari dulu,” jelasnya.
Aidy mengatakan dirinya masih melihat marak kasus pergaulan bebas dikalangan pelajar dan remaja di NTB. Menurutnya, permasalahan ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kehilangan peran orang tua.
Tanpa adanya penyediaan alat kontrasepsi saja, banyak terjadi pergaulan bebas, apalagi dengan diberlakukannya PP tersebut. Takutnya para remaja khususnya pelajar semakin bebas karena merasa difasilitasi oleh pemerintah.
“Saya masih melihat sangat banyak yang sampai kesana (pergaulan bebas, red), berikutnya adalah melihat pola asuh. Kalau anak-anak seperti itu, belum matang tapi sudah melakukan (pergaulan bebas), bisa jadi karena ada faktor-faktor tertentu,” imbuhnya.
Menurutnya, sebagai negara yang beradab, moralitas perlu diutamakan. Salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal menyimpang seperti pergaulan dan seks bebas. Adapun ia menghimbau kepada seluruh pelajar di NTB untuk fokus belajar, sehingga tidak terpengaruh oleh dunia luar, kaitannya dengan Peraturan Pemerintah ini.
“Moralitas harus diantensi. Tidak usah terpengaruh diri, siapkan diri untuk fokus belajar, fokus melaksanakan tugas-tugas belajarnya supaya tidak terpecah keinginan tahuannya,” pungkasnya. (era)
