Mataram (Ekbisntb) – DPRD NTB melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) secara maraton. Hal itu dilakukan untuk mengejar target pembahasan bisa tuntas dalam waktu dekat dan APBD murni 2026 dapat ditetapkan pada tanggal 28 November ini.

“Pokoknya setiap hari kami bahas sampai malam,” ungkap Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Dikebutnya pembahasan KUA-PPAS Itu untuk menghindari sanksi administratif dari pemerintah pusat.

- Iklan -

Ditegaskan Isvie bahwa pihaknya sudah berkomitmen siap bekerja siang malam untuk membahas RAPBD NTB 2026. Bahkan lembur sampai malam hari demi menuntaskan pembahasan. “Pokonya kami bekerja maraton. Karena APBD ini kan menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Isvie.

Meksi dikebut, pihaknya tetap memperhatikan kualitas pembahasan. Untuk menjaga kualitas, DPRD sudah menyusun jadwal pembahasan secara sistematis. Sehingga pembahasan akan tetap efisien di sisa waktu yang ada. “Target awal kami tuntaskan sampai 28 November,” jelasnya.

Disampaikan, agar pembahasan RAPBD 2026 efektif, ia meminta eksekutif dan legislatif fokus pada program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Yaitu mengarah pada triple agenda prioritas gubernur. Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Itu sesuai  dengan yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029.

“Apa yang menjadi program prioritas gubernur itu yang jadi fokus. Visi misi gubernur harus terjawab dalam program kerja APBD 2026,” pungkas Isvie.

Sementara itu Anggota DPRD NTB Nadirah Al Habsyi optimistis pembahasan sesuai dengan regulasi. Berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) batas terakhir pengesahan APBD adalah 30 November. “Kalau dilihat dari waktunya, mudah mudahan Banggar dan TAPD mampu menggenjot pembahasan sampai 28 November karena batas terakhir sampai 30 November,” jelas Nadirah.

Terkait penyerahan KUA-PPAS Rancangan APBD 2026 yang terbilang lambat, ia mengaku bisa memaklumi. Karena pemerintahan Iqbal-Dinda masih masa transisi. Sehingga banyak hal masih beradaptasi. Kondisi serupa juga terjadi di daerah lain dan pembahasan APBD tahun depan masih berjalan. “Tapi masa transisi ini jangan dijadikan alasan. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” pungkas Ketua DPW PBB NTB itu. (ndi)