Lombok (ekbisntb.com) – Setelah tiga bulan tidak beredar, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. sebagaimana surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog, penyalurannya akan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB), Sri Muniati, menyatakan bahwa NTB mendapat alokasi sebanyak 23.607 ton dari total target nasional sebesar 1.318.826 ton.
“Penyaluran SPHP beras ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Bapanas Nomor 173 per 8 Juli 2025. Kami dari Bulog NTB siap menyalurkan jatah yang ditetapkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Sri Muniati, saat memantau ketersediaan berass SPHP di Pasar Pagutan, Minggu, 13 Juli 2025.
Sri Muniati menjelaskan, distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui empat jalur resmi, yaitu pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih. Kios pangan binaan pemerintah daerah. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh OPD terkait.
“Keempat saluran ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya, khususnya di tengah tekanan harga beras yang mulai dirasakan publik,” tegasnya.
Beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dengan harga dari gudang Bulog sebesar Rp11.000/kg atau Rp55.000 per pack. Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp12.500/kg atau Rp62.500 per kemasan.
Bulog NTB bersama Satgas Pangan, TNI/Polri, dan instansi daerah akan melakukan pengawasan intensif guna mencegah praktik penjualan beras SPHP di atas HET.
“Kalau ada pengecer yang menjual di atas harga yang ditentukan, akan kita tindak tegas. Bisa peringatan, hingga pemutusan kerjasama,” tegas Sri Muniati.
Ia menambahkan, dengan harga pasar saat ini yang mencapai Rp13.000/kg untuk beras medium, SPHP menjadi alternatif ekonomis dengan kualitas yang baik.
Untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran, Bulog NTB melakukan verifikasi ulang terhadap pengecer yang sebelumnya menjadi mitra. Pada tahun 2024, terdapat 289 pengecer di 53 pasar tradisional di NTB.
“Verifikasi dari nol harus dilakukan lagi. Kami bekerja sama dengan dinas terkait, Satgas, dan pengelola pasar. Ini penting untuk menghindari praktik nakal dari oknum pengecer yang memanfaatkan selisih harga,” tambahnya.
Khusus untuk bulan Juli ini, Bulog NTB akan menyalurkan 1.707 ton beras SPHP dan diimulai sejak Sabtu pekan lalu di beberapa titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 184.000 ton setara beras, Sri Muniati optimistis program SPHP 2025 dapat berjalan lancar dan berdampak langsung pada pengendalian inflasi pangan.
Program SPHP beras merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan ketat, diharapkan bantuan ini bisa tepat sasaran dan menekan lonjakan harga beras di pasaran.(bul)
