Tanjung (Ekbis NTB) – Dugaan pencemaran bawah laut di Gili Trawangan belum dapat diketahui asal sumbernya. Namun demikian, DPRD Lombok Utara meminta agar OPD teknis Pemda Lombok Utara bertindak cepat sesuai tupoksinya.
“Dugaan pencemaran ini harus disikapi cepat. Andaikata itu bukan limbah dari aktivitas pengolahan air laut menjadi air tawar, maka sumber lainnya harus diketahui,’’ ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, S.Kh., Minggu 12 Mei 2024.
Menurut dia, Pemda tidak bisa hanya duduk diam dan berdalih bahwa teritorial laut bukan merupakan kewenangan. Setidaknya, Pemda dapat memberikan informasi dan laporan kepada Pemprov NTB hingga Kementerian terkait bahwa terdapat fenomena pembuangan suatu zat di bawah laut.
Hingga kini, termasuk DPRD pun belum mengetahui asal sumber, serta dampak zat yang dibuang tersebut bagi ekosistem laut. Ditegaskan Hakamah, kelestarian ekosistem laut di perairan Gili Matra harus dijaga bersama.
“Pemda tidak bisa hanya menunggu dengan alibi bahwa kawasan tersebut merupakan wewenang Pemprov NTB atau BKKPN Kupang,” tegasnya.
Ia khawatir, jika limbah tersebut tidak segera diteliti, potensi dampak negatif akan sangat mengkhawatirkan. Sebab tidak hanya keindahan bawah laut yang rusak, tetapi juga merusak potensi sumber penghasilan nelayan dari aktivitas melaut.
Pihaknya juga berharap, apabila tingkat bahaya dari zat tersebut nantinya diketahui, maka Pemda sebaiknya mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan mengambil tindakan kepada pihak yang menyebabkan sumber tersebut.
“Andaikata dari perusahaan, maka yang bersangkutan harus diminta untuk memperkuat sistem pengendaliannya agar limbah tersebut ramah lingkungan,” tandasnya. (ari)
Artikel lainnya….
Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan Jamin Arah Transformasi Kesehatan
Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya
