Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Berry A. Harahap, menyampaikan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian global yang masih mengintai, pertumbuhan kredit di Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 tetap menunjukkan hasil yang positif. Secara keseluruhan, penyaluran kredit di NTB tercatat tumbuh 10,82% (yoy), sejalan dengan target pertumbuhan kredit nasional yang diperkirakan berada pada kisaran 10-12% pada tahun 2024.
Pada triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024, kredit yang sudah mengucur di NTB sebesar Rp92,01 trilin. Sementara pada triwulan III (Juli -September) sebesar Rp93,20 triliun. Dan pada triwulan II (April-Juni) sebesar Rp93,05 triliun).
Berry A. Harahap menjelaskan, pertumbuhan kredit yang tetap tinggi didorong oleh sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama kredit konsumsi dan kredit investasi. Pada triwulan IV 2024, kredit konsumsi tercatat tumbuh 11,25% (yoy), sementara kredit investasi mengalami kenaikan yang lebih signifikan, yakni 14,33% (yoy).
Sektor-sektor utama yang menjadi penggerak pertumbuhan kredit di NTB, kata Berry, adalah sektor pertanian dan perdagangan. Kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian tumbuh tinggi, mencapai 14,59% (yoy), sementara sektor perdagangan mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,49% (yoy).
“Sektor pertanian yang didorong oleh hasil komoditas lokal seperti padi, jagung, dan tembakau menjadi sektor yang sangat penting dalam mendorong perekonomian NTB,” jelasnya.
Selain itu, penyaluran kredit kepada rumah tangga (RT) juga tetap tumbuh tinggi, tercatat 11,80% (yoy), yang didorong oleh peningkatan kredit kepemilikan kendaraan (KKB), kredit pemilikan rumah (KPR), serta kredit multiguna lainnya. Kredit kepada UMKM, yang menjadi salah satu prioritas Bank Indonesia, juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, yakni naik menjadi 10,45% (yoy) pada triwulan IV 2024.
Di sisi lain, likuiditas perbankan di NTB tetap terjaga dengan baik, tercatat pada angka 8,12% (yoy) untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV 2024. Berry mengungkapkan bahwa likuiditas yang cukup memadai ini mendukung penyaluran kredit yang tetap stabil. Selain itu, rasio Non-Performing Loan (NPL) juga tetap terjaga dengan baik dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditentukan.
Pertumbuhan DPK di Provinsi NTB pada triwulan IV 2024 juga tercatat positif sebesar 8,21% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan instrumen tabungan yang mengalami akselerasi cukup signifikan sebesar 13,43% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun pertumbuhan giro sedikit melandai, tetap tercatat tumbuh 12,17% (yoy).
“Pertumbuhan tabungan ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perekonomian di NTB, dan ini menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah,” ujar Berry.
Secara spasial, penghimpunan DPK terbesar masih berasal dari Kota Mataram dengan pangsa mencapai 69%, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten/Kota Bima. Pertumbuhan DPK ini mencerminkan konsentrasi ekonomi yang masih terkonsentrasi di wilayah urban, namun dengan tren yang juga mulai berkembang di daerah-daerah lainnya.
Meski ada pencapaian yang baik, Berry mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan intermediasi ke depan. Ia mencatat bahwa meskipun sektor kredit tumbuh positif, ketidakpastian global tetap menjadi faktor yang perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi permintaan kredit, terutama yang berasal dari sektor konsumsi dan investasi.
Berry A. Harahap juga menyebut , dengan optimisme terhadap prospek perekonomian NTB di tahun mendatang. Ia yakin bahwa dengan kondisi likuiditas yang terjaga, serta sektor-sektor utama yang terus berkembang, pertumbuhan kredit di NTB akan tetap menunjukkan hasil yang positif, meskipun ada tantangan dari faktor eksternal.
“Kami tetap optimis bahwa meskipun ada tantangan, ekonomi NTB akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan sektor-sektor yang mendukung perekonomian daerah,” tutupnya.
Dengan perkembangan ini, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi NTB melalui berbagai kebijakan dan pengawasan yang tepat, sambil mendukung pengembangan sektor-sektor yang menjadi pilar utama perekonomian lokal.(bul)
