Mataram (ekbisntb.com)-Anggaran untuk pengembangan pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai belum ideal untuk mengelola keseluruhan pariwisata yang ada di daerah ini. Sehingga, untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di NTB, Dinas pariwisata berkoordinasi dengan pelaku industry sektor pariwisata yang ada di NTB.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata provinsi NTB, Jamaluddin Malady, S.Sos., M.T, pariwisata NTB didukung industri sektor pariwisata seperti perhotelan, akomodasi, dan transportasi memiliki strategi yang kuat, sehingga mampu mendatangkan wisatawan ke NTB.
Jamal menyampaikan, anggaran untuk Dinas Pariwisata di tahun 2024 ini dinilai masih minim, secara keseluruhan sebanyak Rp27 miliar, yang digunakan untuk promosi pariwisata hanya Rp3 miliar dari total keseluruhan anggaran tersebut.
“Total setelah revisi yang terakhir itu 27 miliar, paling besar gaji Rp9,5 miliar untuk gaji dan tunjangan ASN, honorer hampir Rp4 miliar, belum lagi pokir dan hibah, pokir murni Rp4 miliar, ditambah hutang jadi Rp7 miliar, kalau untuk belanja rutin sekitar Rp3 miliar, yang kita gunakan untuk promosi hanya Rp3 miliar,” ujarnya.
Untuk anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia hanya diberikan sebanyak Rp50 juta. Dana untuk SDM tersebut juga dinilai terlalu kecil, karena menurut Kadispar, salah satu yang memiliki kontribusi penuh untuk mengembangkan pariwisata berasal dari SDM nya.
Dari total anggaran untuk Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD, Jamal mengatakan belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pariwisata yang ada di NTB.
“Kalau untuk cukup dengan kondisi sekarang, yaa jauh (belum cukup, red),” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa, sebagai daerah wisata potensional, seharusnya, anggaran untuk pariwisata di optimalkan. Sesuai dengan adanya pernyataan presiden yang mengatakan Bangga Berwisata di Indonesia. Apalagi, berdasarkan penuturan mantan staff ahli gubernur ini, NTB menjadi daerah nomor satu destinasi pariwisata di Indonesia.
“Di seluruh Indonesia, NTB mendapat nomor satu penghargaan dari pemerintah pusat lewat Menkomarves bekerjasama dengan pemerintah pusat,” tuturnya.
Untuk memaksimalkan segala bentuk pengembangan pariwisata NTB kedepannya, ia berharap pemerintah daerah atau pemangku kebijakan bisa memberikan anggaran yang layak untuk membantu mendongkrak kembali pariwisata di NTB.
“Kalau anggarannya itu sangat minim, mudah-mudahan pemangku kebijakan dapat melihat dengan professional dan proporsional,” harapnya.
Jika tidak bisa ditambah APBD untuk Dispar, Jamal mengatakan, setidaknya seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata harus diberikan keseluruhannya kepada Dispar, sebagai pengelola utama.
“Kemarin kami mendapat PAD, ada sekitar Rp4 miliar lebih dari sewa-sewa aset yang ada di Gili, dari pasar seni Senggigi, dari sewa Ballrom Islamic Center. Kami maunya, PAD ya kembalikan ke kita lagi. Dengan anggaran minim yang diberikan oleh APBD, kita bisa mendapat Rp4 miliar lebih dari PAD,” jelasnya.
Pun untuk anggaran UPT Gili Tramena, diberikan kurang lebih sebanyak Rp200 juta, angka ini dinilai kurang bisa mencukupi kebutuhan UPT karena banyaknya karyawan, serta kantornya yang masih berada di kota Mataram, sehingga dibutuhkan dana transfortasi menuju tiga Gili andalan NTB ini.
“UPT Gili Tramena aja cuma Rp200 lebih, ada honor pegawai, ada gaji, ada perjalanan dinas, masalahnya sekarang teman-teman UPT, kantornya belum ada disana, masih disini, jadi mereka kalau kesana naik fastboot, bayar lagi,” paparnya.
Ia juga menyoroti Islamic Center, yang menjadi salah satu wisata unggulan yang ada di NTB. Islamic Center kerap kali membantu mendongkrak perputaran ekonomi dengan event yang digelar di sana.(era)
