Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap ajakan aksi penutupan Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat yang beredar di media sosial. Ajakan aksi tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Sebagaimana isi seruan yang beredar di media sosial, rencana aksi penutupan Pelabuhan Pototano akan dilakukan tanggal 15 Mei 2025 ini.
Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum di Mataram, Jumat, 9 Mei 2025 menyampaikan pandangannya terkait isu ini. Menurutnya, penutupan Pelabuhan Pototano sebagai pelabuhan penghubungan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa akan berdampak negatif dan mengganggu mata pencaharian para anggota Organda yang selama ini mengandalkan transportasi sebagai sumber rezeki.
“Rencana ada aksi menutup pelabuhan Poto Tano berkaitan dengan dorongan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang seruannya beredar di media media sosial, menurut pandangan kami DPD Organda, kalau terjadi penutupan Poto Tano, akan mengganggu anggota kami yang selama ini mencari rezeki lewat transportasi,” ujar Junaidi Kasum.
Lebih lanjut, Junaidi Kasum menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Namun, ia menekankan agar aksi tersebut tidak sampai mengganggu kepentingan umum, khususnya dengan melakukan penutupan jalur transportasi.
“Tentu, silakan aksi saja, tapi jangan ada penutupan jalur transportasi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, silakan demo, tapi jangan sampai itu terjadi (menutup pelabuhan),” tegasnya.
Junaidi Kasum mengungkapkan bahwa seruan aksi penutupan pelabuhan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan anggota Organda. Banyak anggota dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa, seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa, termasuk penyedia jasa travel, yang menghubunginya. Mereka khawatir rencana perjalanan mereka menuju Mataram pada tanggal 15 mendatang akan terhambat, mengingat banyak yang telah membeli tiket penyeberangan.
“Sekarang dengan adanya video yang beredar untuk seruan aksi menutup pelabuhan Poto Tano, banyak anggota kami yang nelpon yang dari ADKP Bima, Dompu, Sumbawa, termasuk travel, ketika tanggal 15 mau ke Mataram (Lombok) yang sudah beli tiket untuk penyeberangan, banyak yang menyampaikan ke saya sebagai ketua DPD Organda,” jelasnya.
Meskipun menolak penutupan pelabuhan, Junaidi Kasum menegaskan bahwa masyarakat transportasi di NTB juga memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Namun, dukungan tersebut tidak sejalan dengan tindakan penutupan fasilitas publik yang justru akan merugikan masyarakat luas.
“Masyarakat transportasi juga mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, tapi untuk terkait imbauan penutupan pelabuhan Tano tanggal 15 agar tidak dilakukan hal-hal seperti itu,” pungkas Junaidi Kasum.
Dengan pernyataan tegas ini, Organda NTB berharap agar pihak-pihak yang berencana melakukan aksi dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat umum dan mencari cara lain untuk menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu aktivitas transportasi yang vital bagi perekonomian daerah.(bul)
