Lombok (ekbisntb.com)Komisi III DPRD Lombok Utara mengingatkan Pemda Lombok Utara agar tidak salah fokus dalam mendukung hilirisasi industri produk pangan lokal. Porang, jagung, kopi, kakao diklaim lebih layak mendapat dukungan pabrikasi industri dibandingkan komoditas lain.
“Kita baca diberita, tahun 2026 komoditas baru seperti kacang Sacha Inchi dapat dukungan kebijakan dari Bappeda NTB. Menurut kami ini sesuatu yang bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau Provinsi juga membantu hilirisasi industri komoditas lain yang sudah teruji dan banyak dilakoni masyarakat,” tegas Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, SH., Minggu (6/7).
Ia menjelaskan, Porang dan beberapa komoditas lain yang banyak dihasilkan oleh masyarakat Lombok Utara, perlu ditingkat nilai tambahnya. Tentunya, industri hilir komoditas tersebut didekatkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok yang memang memiliki komitmen untuk melakukan proses.
Pihaknya tidak menginginkan bantuan industri untuk kelompok hanya sekedar disalurkan secara seremonial, tanpa dukungan pembinaan lebih lanjut. Sehingga sebelum disalurkan, OPD terkait perlu melakukan verifikasi dan validasi guna memastikan bahwa kelompok yang dibantu memiliki embrio usaha.
“Selama ini kita belum melihat ada bantuan industri hilir baru yang betul-betul berjalan dan memberi nilai tambah kepada warga. Karena indikator kita jelas, bantuan mesin dan peralatan harus mampu mengangkat derajat ekonomi, lebih-lebih menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim,” jelasnya.
Politisi PKB Lombok Utara ini pun mendorong, seluruh OPD yang akan mengusulkan bantuan program dapat mengenal potensi kelompok-kelompok ekonomi di masyarakat. Sebab, bantuan yang tepat sasaran sejatinya akan membantu langkah pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas ekonomi masyarakatnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong agar Pemda Lombok Utara meminimalisir pengiriman bahan mentah pada komoditas yang dihasilkan masyarakat. Tentunya, Pemda perlu membuat terobosan program yang mendukung pengolahan bahan mentah dan menghubungkan komoditas setengah jadi tersebut kepada pasar luar daerah.
“Kita tidak bisa melarang pengiriman barang mentah keluar, tapi kita perlu intervensi di tingkat lokal agar bahan mentah yang dikirim lebih sedikit,” imbuhnya. (ari)
