Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal, Rabu 30 April 2025 memutasi 26 pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Rabu 30 April 2025. Salah satu diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata yang dijabat Ahmad Nur Aulia. Dilantiknya Kepala Dinas Pariwisata NTB yang baru ini menjadi perhatian pemerhati pariwisata di tengah kondisi pariwisata NTB yang menghadapi berbagai tantangan.
Pengamat pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr. Drs. I Putu Gede, M.Par, Kamis 1 Mei 2025 mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata diminta untuk mau berkomitmen dan terus belajar dalam pengembangan pariwisata. Termasuk melibatkan para pakar (ahli) pariwisata untuk menentukan kebijakan yang tepat.
Putu Gede sendiri mengaku belum mengetahui rekam jejak Kepala Dinas Pariwisata NTB yang baru dilantik Gubernur NTB pada Rabu 30 April 2025 lalu. Sebelumnya Ahmad Nur Aulia menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan Catatan Sipil atau (DPMPD Dukcapil) NTB, yang tidak berkaitan dengan pariwisata.
“Saya belum banyak berani berkomentar, yang jelas pariwisata NTB butuh orang yang berkomitmen, profesionalisme itu (bisa) nomor dua. Kalau kita mau membangun pariwisata NTB yang maju mendunia seperti visinya Pak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, paling tidak mudah-mudahan dengan adanya pergantian ini ada angin segar juga, paling tidak kepala dinas mau belajar dari kepala dinas sebelumnya,” saran Putu Gede.
Putu Gede menjelaskan, Kepala Dinas Pariwisata perlu berkomitmen terhadap segala kebijakan yang telah direncanakan. Terkait kebijakan yang sudah diambil, jangan sampai tidak terlaksana. Kalau pun tidak terlaksana, harus ada evaluasi penyebab rencana itu tidak dilaksanakan.
“Misalnya, apakah program tidak bagus atau tidak tepat. Maka di dalam perencanaan yang perlu diperbaiki. Komitmen itu kesepakatan yang harus dijalankan,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga menekankan, sudah waktuya Dinas Pariwisata NTB dibantu atau didampingi oleh tim ahli yang memang memahami pariwisata. Tim ahli itu untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan perlu mendapatkan perhatian.
“Itu perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan, bahwa Dinas Pariwisata butuh tim ahli pariwisata. Jangan sampai mencampuradukkan orang yang bukan ahli pariwisata tapi mengisi posisi di Dinas Pariwisata. Memang boleh saja, tapi bisa tidak?,” ujar Putu Gede.
Hal ini penting dilakukan, karena tren pariwisata terus berubah. Putu Gede menyebutkan, tamu banyak berkunjung ke NTB, tapi tingkat hunian hotel rendah bahkan ada kasus satu hotel harus tutup di Lombok ini. Hal ini sangat disayangkan. Termasuk Senggigi yang dulunya dibangun dengan penuh semangat, tapi saat ini belum mampu menarik wisatawan datang ke sana. “Itu perlu dapat perhatian,” imbuhnya.
Ke depan, Kepala Dinas Pariwisata NTB perlu menyinkronkan kebijakan dengan program besar Kementerian Pariwisata. Menurut Putu Gede, salah satunya program desa wisata. Ia memandang kondisi desa wisata di NTB masih jalan di tempat.
“Sekarang desa wisata itu jadi harapan kita, tapi sampai sekarang saya lihat begitu-begitu saja. Memang ada bebrapa desa yang mandiri, yang saya pantau dan saya bimbing, sampai berstatus mandiri,” ujarnya.
Putu Gede menegaskan, kepala Dinas Pariwisata perlu mencermati empat program Kementerian Pariwisata. NTB bisa ambil satu atau dua program dan harus berkomitmen menjalankannya da jangan setengah-setengah.
“Yang melaksnakan pariwisata memang harus sesuai kepakarannya. Paling tidak yang memimpin, jangan sampai orang yang tidak tahu menjalankan pariwisata itu yang memimpin, aneh, jadi berpotensi tidak berkembang. Kan itu meritokrasi, meritokrasinya itu coba dulu diimplementasikan. Untuk melihat kepakarannya bisa dilihat dari rekam jejaknya selama ini sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan yang terbaik bagi NTB,” pungkas Putu Gede. (ron)
