Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 dilakukan secepatnya. Dorongan ini muncul karena penetapan UMP yang awalnya mulanya dilakukan hari ini, 21 November 2024 diundur sampai dengan tanggal waktu yang tidak ditentukan. “Penetapan kenaikan upah itu...

Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB untuk tahun 2025 diundur. Yang mulanya penetapan akan dilakukan pada tanggal 21 November 2024 mendatang, diundur sampai dengan adanya aturan perhitungan upah minimum  oleh Pemerintah Pusat sebagai...

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) siap membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Pekan ini, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja sudah akan diterima oleh Pemprov yang berisi data-data statistik dari BPS sebagai bahan informasi terkait dengan instrumen yang dibutuhkan untuk penyusunan...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersiap membahas UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2025.Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengatakan, saat ini tengah menunggu edaran dari pusat. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, penetapan UPM paling lambat tanggal 21...

Lombok (ekbisntb.com) - Pekerja yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB minta kenaikan upah tahun 2025 sebesar 12 persen. Besaran tuntutan kenaikan upah ini sama seperti tahun 2023.Ketua SPN NTB, Lalu Wira Sakti di Mataram, Jumat, 25 Oktober 2024 menilai, minimal kenaikan upah atau UMP (Upah Minimum Provinsi)...