spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaTopikProduk

Tag: Produk

Sosialisasi dan Bimtek TKDN-IK, Optimalisasi Penggunaan Produk Lokal di Lotim

Selong (Ekbis NTB) - Penjabat Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK) di Gedung Serbaguna Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia. Acara ini difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian RI dan Direktorat IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan,...

Sekolah dan Pemerintahan Belajar Cinta Produk Lokal di NTB Mall

Mataram (Ekbis NTB)-NTB Mall sebagai pusat penjualan produk-produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dijadikan destinasi belajar. Tidak hanya sekolah, pemerintah daerah luar NTB dan lembagapun melakukan hal yang sama, belajar di NTB Mall.NTB Mall adalah pusat penjualan produk UKKM ekraf, kuliner hingga fesyen. Tidak sekedar sebagai tempat pemasaran,...

OJK: Guru Harus Mengetahui Informasi Produk Jasa Keuangan

Jakarta (Ekbis NTB) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan guru harus mengetahui tentang informasi produk jasa keuangan.“Tidak usah terlalu dalam, tapi paling tidak Ibu Bapak tahu apa itu perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun,...

BPJPH bahas kerja sama jaminan produk halal dengan delegasi China

Jakarta (Ekbis NTB) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membahas kerja sama pengembangan produk halal dengan delegasi Pemerintah China sebagai upaya penguatan jaminan promosi produk halal baik di dalam maupun luar negeri."Hari ini kami menerima delegasi Pemerintah China yang berkunjung ke BPJPH, dalam rangka memperkuat kerja...

Kemenkumham NTB Dorong Pemda Terbitkan Produk Hukum Berbasis P2HAM

Mataram (Ekbis NTB) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di wilayah itu agar membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). "Sebagai upaya akselerasi P2HAM, setiap gubernur, wali...