Jakarta (ekbisnbt.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni pada Januari–Februari 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. “Kami juga memberikan (insentif) untuk rumah tangga (berupa) diskon listrik 50 persen selama...

Taliwang (ekbisntb.com) - Penolakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun 2025 mendatang terus bergulir. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat, oleh banyak kalangan hal itu dianggap akan sangat memberatkan masyarakat. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) KSB, Syaifullah mengatakan, di kalangan pengusaha, kenaikan PPN menjadi...

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada awal tahun 2025. Kebijakan ini akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa momen kenaikan PPN itu...

PENOLAKAN serta seruan agar pemerintah menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025 telah disuarakan banyak pihak yang khawatir daya beli masyarakat semakin turun. Kenaikan PPN dinilai bukan langkah yang tepat untuk diambil mengingat kondisi ekonomi saat ini. Anggota DPRD NTB...

KEBIJAKAN menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  hingga 12 persen oleh Kementerian Keuangan RI disayangkan oleh akademisi. Pasalnya, dengan meningkatnya PPN ini akan berpengaruh pada meningkatnya harga barang, sehingga berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah menyatakan kenaikan PPN ini akan berdampak pada semua aspek....