Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pajak pertambahan nilai batal dinaikan pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah di Kota Mataram. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani ditemui pada, Kamis 2 Januari...

Jakarta (ekbisntb.com) - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 yang diperuntukkan hanya untuk barang mewah berdampak lebih positif terhadap ekonomi. “Kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah lebih positif ke ekonomi, meski...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemerintah membatalkan rencana kenaikan pajak (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, terkecuali untuk item-item tertentu. Dengan pembatalan kenaikan PPN ini, Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan terhadap pelaku-pelaku usaha/perusahaan yang terindikasi menaikkan harga barang dengan alasan...

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil NTB 1, Johan Rosihan, menyampaikan keprihatinannya terkait rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut dinilai dapat semakin memberatkan beban hidup masyarakat. Politisi PKS ini menyoroti dampak...

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya masih mengkonsolidasikan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di tahun 2025. "Nah sekarang dengan perencanaan PPN 12 persen ini seperti apa? Belum ada data baru, kecuali bahwa...