WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati meminta Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk memperketat pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran guna meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas langkah Pemkot Mataram yang tengah menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan...

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH, menilai kesadaran para pelaku usaha dalam menyetorkan pajak daerah masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pajak hotel, restoran, dan rumah makan sejatinya bukan beban pengusaha, melainkan titipan dari konsumen yang wajib disetorkan kepada pemerintah daerah. Muhtar menjelaskan, selama ini masih ada pelaku usaha...