Pertanyakan Peran OPD, Ketua DPRD Lobar Minta Pelaku Tak Bayar Pajak Galian Ditindak Tegas
Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurhidayah menyoroti pengelolaan tambang galian C, lantaran pendapatan daerah yang diperoleh tak sesuai dengan dampak kerugian yang dialami daerah. Karena itu, Pemkab Lobar diminta serius memaksimalkan potensi pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C ini. Salah satunya proyek...
OPD Lelet, Tender Puluhan Paket Proyek Terancam Molor
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) belum menyelesaikan pengajukan lelang paket proyek. Sejauh ini baru 13 paket proyek yang sudah selesai lelang dan masih proses di Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ), dari 62 paket yang dikerjakan tahun ini. Terdapat puluhan ada paket yang belum...
Akibat OPD Salah Input Data, Indeks Perkembangan Harga Bapok di Lobar Tinggi
Giri Menang (Ekbis NTB) - Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pokok (Bapok) di Lombok Barat tinggi pada periode bulan Mei ini. Hal ini ditengarai belum adanya satu data harga bahan pokok dan input data harga yang salah oleh OPD terkait. Karena itu, pihak Pemkab didorong segera menerapkan satu data hasil...
Jika Tak Mau Kena Sanksi, LP2B Harus Diselesaikan
ATURAN daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mendesak diselesaikan oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Menyusul tahun ini Lobar disanksi oleh pusat akibat tak memiliki LP2B tersebut. Dalam hal ini, Dinas Pertanian (Distan) Lobar tidak diberikan bantuan pusat, sebelum aturan LP2B ini selesai.
Karena...
OPD Lelet Ajukan Lelang Dikhawatirkan Picu Proyek Molor di Lobar
ORGANISASI Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) yang lelet ajukan lelang proyek menjadi perhatian serius dari Pemkab Lobar. Para OPD pun telah diberikan peringatan keras oleh pimpinan daerah. Selain itu, jajaran OPD ini pun akan dievaluasi untuk mengetahui kendala yang dihadapi, sehingga menyebabkan lelang proyek ini lelet hingga...
