OJK Minta Pemegang Saham Percepat Pengisian Dua Direksi Lowong Bank NTB Syariah
Lombok (ekbisntb.com) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemegang saham untuk mempersiapkan pengisian dua direksi Bank NTB Syariah yang lowong.
Hal ini ditegaskan Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, Jumat, 13 Desember 2024 di Lombok Barat, menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo yang ditetapkan sebagai...
Ini Kata Pemprov NTB dan OJK Soal Dirut Bank NTB Syariah jadi Direksi Bank...
Lombok (ekbisntb.com) - Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo secara resmi sudah ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Bank Muamalat Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
H. Kukuh Rahardjo pun telah menkonfirmasi, setelah ditetapkan dalam RUPS-LB, otomatis ia sudah mengemban tanggungjawab...
OJK NTB Dorong Korban Kejahatan Keuangan Lapor ke IASC
Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan jika terindikasi menjadi korban penipuan (scamming).
"Jika ada yang menerima undangan aplikasi dari orang yang tidak dikenal, kemudian secara tiba-tiba dana di rekening bank...
OJK NTB Dorong Pemanfaatan IASC Jika Terjadi Kejahatan Perbankan
Lombok (ekbisntb.com) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan) jika terindikasi terjadi scamming.
“Kalau ada yang membuka sebuah aplikasi undangan yang diterima dari orang yang tidak dikenal secara tidak sengaja.Tiba-tiba dananya di rekening bank diambil...
TPAKD Terbentuk di Seluruh Indonesia
Sorong (ekbisntb.com) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi dan stakeholder terkait telah berhasil membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah Indonesia yakni sejumlah 38 TPAKD di tingkat provinsi dan 514 di tingkat kabupaten/kota.
Pembentukan TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilakukan OJK guna mendorong percepatan akses...