Pemkot Mataram Tegaskan Tidak Ada Keringanan PBB untuk Hotel
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan tidak memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pelaku usaha hotel, meskipun sektor perhotelan tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya tingkat hunian atau okupansi. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk...
Sapi Kurban Presiden untuk Kota Mataram akan Disembelih di Bebidas
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengonfirmasi akan segera menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Sapi kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai 979 kilogram dengan jenis simental dan nantinya akan disembelih di Masjid Nurul Yakin, Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan,...
Jelang Iduadha, Harga Daging Sapi Melonjak
Mataram (ekbisntb.com) – Harga daging sapi di pasar tradisional menjelang Iduladha melonjak drastis. Minimnya stok di pejanggal dinilai menjadi pemicu.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa (19/5/2026) membenarkan, harga daging sapi mulai naik menjelang Iduladha. Harga daging sapi di Pasar Mandalika...
Lelang Lima Proyek Strategis Dipastikan Sesuai Jadwal
Mataram (ekbisntb.com) - Pemerintah Kota Mataram memastikan lima proyek strategis akan ditender sesuai jadwal. Dokumen perencanaan telah diekspose di Kejaksaaan.
Lima proyek strategis itu diantaranya, pembangunan lanjutan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru senilai Rp200 miliar lebih. Rehabilitasi Puskesmas Pagesangan. Pembangunan Pustu Monjok. Dua proyek lainnya...
Bekas Bandara Selaparang Jadi PSN, Pajak Daerah Senilai Rp43 Miliar Berpotensi Hilang
Mataram (ekbisntb.com) - Pemerintah pusat melakukan pengalihan pengelolaan aset bekas Bandara Selaparang. Lahan diperkirakan seluas 58 hektar itu dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Hal ini berdampak hilangnya pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp43 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah...




