Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, KI NTB akan Soroti Transparansi Anggaran
Mataram (ekbisntb.com) - Komisi Informasi (KI) NTB mulai mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Sebanyak 107 badan publik di Bumi Gora dipastikan masuk dalam penilaian tahun ini.Ketua KI NTB, Sahnam mengatakan ratusan badan publik tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal,...
DLH Mataram Rencanakan Penataan Lapak Pedagang di RTH Pagutan
Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mulai merencanakan penataan lapak pedagang di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan.Penataan tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan estetis, sekaligus mencegah munculnya lapak liar di sepanjang jalur jogging track yang kerap mengganggu aktivitas pejalan kaki maupun...
DLH Mataram Rencanakan Penataan Lapak Pedagang di RTH Pagutan
Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mulai merencanakan penataan lapak pedagang di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan.
Penataan tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan estetis, sekaligus mencegah munculnya lapak liar di sepanjang jalur jogging track yang kerap mengganggu aktivitas pejalan kaki maupun...
Pemkot Mataram Targetkan 66 Hewan Kurban untuk Iduladha
Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menargetkan 66 hewan kurban baik sapi maupun kambing dalam menyebutkan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Dengan demikian salah satu fokus utama saat ini ialah pendataan dan pengumpulan hewan kurban guna memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bagian Kesejahteraan...
Pemkot Mataram Tegaskan Tidak Ada Keringanan PBB untuk Hotel
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan tidak memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pelaku usaha hotel, meskipun sektor perhotelan tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya tingkat hunian atau okupansi. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk...




