Alih Fungsi Lahan Harus Dikendalikan
KEGIATAN alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan pertanian pertanian yang produktif menjadi atensi banyak pihak. Salah satu sektor yang menggerus lahan pertanian adalah pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya.
DPRD Provinsi NTB juga memberikan atensi terhadap persoalan ini. Terlebih Provinsi NTB memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda...
Perda Lahan Bisa Jadi ‘’Rem’’
SETIAP tahun, lahan produktif NTB, khususnya Pulau Lombok semakin terkikis. Pembangunan perumahan semakin, sehingga ini akan berpengaruh terhadap hasil pertanian jika pembangunan ini terus dibiarkan.
Menyikapi permasalahan pembangunan perumahan yang kian tinggi ini, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si mengatakan perlu dibentuknya peraturan daerah...
Tiap Tahun, 120 Hektar Lebih Lahan di Lobar Tergerus Perumahan
LOMBOK Barat (Lobar) menjadi magnet bagi pengembang dalam membangun perumahan. Strategisnya lokasi wilayah Lobar yang dekat dengan pusat pemerintahan, baik Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar serta instansi vertikal, TNI/Polri menjadikan lahan pertanian produktif di Lobar banyak berubah jadi kompleks perumahan atau perkantoran.
Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Lobar,...
BPS NTB : Alih Fungsi Lahan ke Perumahan Bisa Mengancam Produksi Pangan
Mataram (Ekbis NTB) - Maraknya alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan bisa mengganggu produksi pangan. Sehingga, penting lahan pertanian abadi ini diproteksi.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin.,MM mengatakan, konversi lahan pertanian ke bangunan otomatis akan berpengaruh terhadap luas baku lahan pertanian. Sehingga, otomatis...
Alih fungsi Lahan Pertanian Produktif Harus Dikendalikan
Mataram (Ekbis NTB) - Kegiatan alihfungsi lahan pertanian, terutama lahan pertanian pertanian yang produktif menjadi atensi banyak pihak. Salah satu sektor yang menggerus lahan pertanian adalah pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya.
DPRD Provinsi NTB juga memberikan atensi terhadap persoalan ini. Terlebih Provinsi NTB memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan...