Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menilai, LSD (Pahan Sawah Dilindungi) atau LP2B (Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan) merupakan keputusan sepihak pemerintah. Dia menyoroti pentingnya perlindungan hak milik individu yang dijamin oleh undang-undang. Terutama bagi pemilik tanah yang belum mengurus sertifikat atau pembagian tanah...

Lombok (ekbisntb.com) - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB meminta kepada pemerintah kapupaten untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Provinsi NTB sendiri...

Sumbawa (ekbisntb.com) – Orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu rupanya memiliki portofolio atau aset bisnis di NTB. Aset itu adalah 18.500 hektare konsesi pertambangan emas di Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Melalui salah satu anak usahanya, PT. Intam, perusahaan milik Prajogo Pangestu telah mengantongi izin usaha pertambangan...

Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi lambannya Pemkab Lobar dalam hal ini OPD terkait dalam menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , hingga menyebabkan Pemkab terkena sanksi dari pusat. Ribuan hektar lahan pertanian di Lobar pun terancam dialihfungsikan. Ketua Komisi III DPRD Lobar H...

SEJUMLAH aset milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih diklaim oleh warga. Hal ini menjadi kendala dalam pensertifikatan. "Jangankan yang belum disertifikatkan, yang sudah disertifikat juga ada yang diklaim oleh warga," ungkap Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim Jumat 12 juli 2024. Diantara aset dimaksud...