Lombok (ekbisntb.com) - Berdasarkan Data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat, terdapat 157 perumahan yang dibangun oleh 101 Pengembang di Lobar belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemkab. Sehingga hal ini menjadi sorotan KPK. Bahkan sejumlah perumahan ini pun menjadi sasaran pemasangan plang oleh Lembaga...

Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto memastikan para pengembang di Kota Mataram, dan NTB sudah melaksanakan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), khususnya ke Pemkot Mataram.REI sudah melakukan pertemuan dengan KPK dan unsur terkait Pemkot...

Lombok (ekbisntb.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Keuangan Daerah Kota Mataram meniya aset milik rumah makan yang tidak kooperatif membayar tunggakan pajak. Tindakan tegas sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. Demikian ditegaskan oleh Kasatgas Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria dikonfirmasi pada, Rabu 13 Agustus 2024.Berbeda halnya dengan hotel di...

Sorong (ekbisntb.com) - Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria menyebutkan bahwa birokrasi yang tak sehat dan nepotisme yang mengakar kuat menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah hingga bisa memicu terjadinya korupsi. "Fenomena ini terus menjadi temuan KPK di wilayah timur Indonesia," kata Dian...

Mataram (ekbisntb.com) – Dua pengembang perumahan di Kota Mataram, akan menyerahkan prasarana sarana dan utilitas kepada Pemerintah Kota Mataram. Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan hasil pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri menyebutkan, dari 41 pengembang perumahan baru dua...