Lombok (ekbisntb.com) – Nelayan dan pelaku usaha perikanan di NTB menolak aturan baru penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengungkapkan Kebijakan KKP tersebut menyulitkan aktivitas penangkapan ikan yang berdampak pada produksi sektor kelautan. Hal...

Jakarta (ekbisntb.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi kelautan nasional. "KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya...

Jakarta (ekbisntb.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau KKP Tekankan Penggunaan VMS Kunci Keberlanjutan Sumber Daya Ikan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. "Sistem ini dinilai krusial sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur atau PIT," kata Direktur...

Lombok (ekbisntb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menginginkan adanya penarikan retribusi dari hasil produksi tambak udang. Salah satu bisnis sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Lotim diketahui cukup mentereng. Sementara Lotim selama ini tidak dapat apa-apa dari aktivitas usaha tersebut. Menjawab wartawan di Selong, Senin 28 April 2025, Bupati...

Jakarta (ekbisntb.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tidak diwajibkan bagi nelayan kecil. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Rabu mengatakan kapal nelayan yang tidak diwajibkan memasang VMS...